Gerindra Tolak Rekapitulasi Suara DKI: Data Jumlah Pemilih Aneh

Editor

Dwi Arjanto

Petugas KPU DKI Jakarta melakukan pendataan saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Provinsi DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis 9 Mei 2019. Rekapitulasi penghitungan ini mencakup wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta -Partai Gerindra DKI Jakarta menolak hasil rekapitulasi suara pemilihan presiden dan legislatif di Pemilu 2019 tingkat Provinsi DKI Jakarta. Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra DKI Syarif menyatakan banyak kejanggalan dalam rekapitulasi itu.

Kejanggalan itu salah satunya tampak dari data jumlah pemilih yang dianggap tidak logis. Syarif menyebut data pengguna hak pilih itu sebagai jantung pemilihan umum (pemilu).

Baca juga : BPN Sebut Jumlah DPK Penyebab Jokowi Kalahkan Prabowo di DKI Jakarta

"Kesimpulan kami jelas dalam pleno disampaikan bahwa jantung yang menurut saya tidak sehat," kata Syarif di kantor Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandiaga, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 18 Mei 2019.

Syarif mempermasalahkan jumlah daftar pemilih tambahan (DPTb) dan daftar pemilih khusus (DPK) yang diperoleh presiden, DPR, serta DPRD. Menurut Syarif, suara DPTb caleg seharusnya lebih kecil ketimbang DPTb capres. Begitu juga dengan suara DPK caleg yang harusnya lebih kecil dari capres.

"Tapi ini kenapa linear? Ini kan aneh," ujar Syarif.

Gerindra merekapitulasi perolehan suara pilpres dan pileg 2019 DKI berdasarkan hasil pleno tingkat provinsi atau disebut DC1. Dalam data itu terangkum pengguna DPTb capres mencapai 101.026 suara. Sementara DPTb DPR 33.990 suara dan DPTb DPRD 30.463 suara.

Sementara jumlah pengguna DPK capres sebesar 221.536 suara, DPK DPR 221.554 suara, dan DPK DPRD 221.555 suara.

Baca juga : Cerita Pleno Rekapitulasi Suara KPU DKI yang Banjir Interupsi

"Suara DPK linear 221 ribu walaupun digit di belakangnya berbeda. DPK pileg seharusnya lebih kecil dari DPK presiden. Orang bodoh juga ngerti ini," jelas dia.

Rapat pleno terbuka rekapitulasi suara dan penetapan perolehan suara pemilu DKI berakhir Jumat malam, 17 Mei 2019. Gerindra menolak hasil rekapitulasi itu lantaran jumlah pemilih caleg dianggap mencapai 90 persen atau lebih besar dari pemilih capres yang hanya berkisar 78 persen.






Rencana Kaesang Pangarep Masuk Politik, Jadi Rebutan Parpol Siap Tampung

18 jam lalu

Rencana Kaesang Pangarep Masuk Politik, Jadi Rebutan Parpol Siap Tampung

Rencana Kaesang Pangarep, anak Presiden Jokowi yang ingin terjun ke dunia politik menuai beragam respons dari banyak parpol. Siapa siap tampung?


Jakpro Terseret Kasus Dugaan Korupsi Bayar Pajak Tanah, Politikus Gerindra: Lucu, BPHTB Aja Bermasalah

23 jam lalu

Jakpro Terseret Kasus Dugaan Korupsi Bayar Pajak Tanah, Politikus Gerindra: Lucu, BPHTB Aja Bermasalah

PT Jakarta Propertindo atau Jakpro tengah terseret kasus dugaan korupsi pembayaran pajak tanah. Anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra merespons.


PKB Sebut Maret Jadi Batas Waktu Penentuan Capres-Cawapres Koalisi KIR

23 jam lalu

PKB Sebut Maret Jadi Batas Waktu Penentuan Capres-Cawapres Koalisi KIR

Jazilul Fawaid mengatakan PKB bersama Partai Gerindra punya limitasi untuk menentukan capres dan cawapres pada Maret 2023


Ada Perjanjian Anies Baswedan dengan Prabowo, Gerindra: Bukan Konsumsi Publik

1 hari lalu

Ada Perjanjian Anies Baswedan dengan Prabowo, Gerindra: Bukan Konsumsi Publik

Politikus Gerindra Dasco membenarkan ada dokumen perjanjian antara Anies Baswedan dan Prabowo. Tapi ia menyebut bukan konsumsi publik.


Ternyata Ini Alasan Sandiaga Uno Beri Posisi Cagub DKI Jakarta 2017 ke Anies Baswedan

1 hari lalu

Ternyata Ini Alasan Sandiaga Uno Beri Posisi Cagub DKI Jakarta 2017 ke Anies Baswedan

Sandiaga mengungkapkan soal pencalonan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI 2017. Apa itu?


Sandiaga Uno Ungkap Legalitas Perjanjian Politik Prabowo dan Anies Baswedan

2 hari lalu

Sandiaga Uno Ungkap Legalitas Perjanjian Politik Prabowo dan Anies Baswedan

Sandiaga Uno mengungkapkan legalitas perjanjian politik antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan yang dilakukan jelang pilgub DKI Jakarta 2017.


Tim Anies Baswedan Bantah Ada Perjanjian dengan Prabowo Subianto Soal Pencalonan Presiden

2 hari lalu

Tim Anies Baswedan Bantah Ada Perjanjian dengan Prabowo Subianto Soal Pencalonan Presiden

Anies Baswedan disebut hanya memiliki perjanjian dengan Sandiaga Uno soal pembagian biaya kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017.


Sandiaga Sebut Perjanjiannya dengan Prabowo dan Anies Baswedan Saat Pilgub DKI 2017 Masih Berlaku

2 hari lalu

Sandiaga Sebut Perjanjiannya dengan Prabowo dan Anies Baswedan Saat Pilgub DKI 2017 Masih Berlaku

Sandiaga Uno mengungkap dokumen perjanjian dia dengan Anies Baswedan dan Prabowo saat ini dipegang oleh politikus Gerindra Dasco.


Sandiaga Uno Ceritakan Ihwal Perjanjian Dia, Anies, dan Prabowo Menjelang Pilgub DKI 2017

2 hari lalu

Sandiaga Uno Ceritakan Ihwal Perjanjian Dia, Anies, dan Prabowo Menjelang Pilgub DKI 2017

Sandiaga Uno menjelaskan perjanjian yang pernah dibuat lalu diteken oleh dia, Prabowo dan Anies pada 2017. Apa isinya?


Prabowo Temui Gibran dan Bobby Nasution Anak-Mantu Jokowi, Rayu Kaesang Masuk Gerindra, Untuk Apa?

2 hari lalu

Prabowo Temui Gibran dan Bobby Nasution Anak-Mantu Jokowi, Rayu Kaesang Masuk Gerindra, Untuk Apa?

Prabowo Subianto mengunjungi anak-mantu Jokowi, Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution. Terakhir rayu Kaesang masuk Gerindra, untuk apa?