Menhub Sebut Banyak Terminal Bayangan, Ini Kata Perusahaan Bus

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pemudik bersiap menaiki bus di terminal Pulo Gebang, Jakarta Timur, 6 Juni 2018.  Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan empat terminal utama untuk Mudik Lebaran 2018 yaitu Terminal Pulogebang, Terminal Rambutan, Terminal Kalideres, dan Terminal Tanjung Priok. Tempo/Fakhri Hermansyah

    Pemudik bersiap menaiki bus di terminal Pulo Gebang, Jakarta Timur, 6 Juni 2018. Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan empat terminal utama untuk Mudik Lebaran 2018 yaitu Terminal Pulogebang, Terminal Rambutan, Terminal Kalideres, dan Terminal Tanjung Priok. Tempo/Fakhri Hermansyah

    TEMPO.CO, Jakarta -Perusahaan Otobus (PO) atau disingkat bus di Terminal Terpadu Pulogebang memberi tanggapan beragam atas pernyataan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang menyatakan bahwa masih banyak terminal bayangan.

    Menurut Budi, terminal bus bayangan membuat terminal utama, seperti Pulo Gebang, tidak beroperasi optimal.

    Baca juga : Dishub DKI: Kami Sudah Laporkan 892 Bus Nakal, Kemenhub Cuma Bekukan 3

    Tini, agen dari PO Nusantara mengamini pernyataan Budi Karya. Menurut dia, kerugian yang diterima usahanya hampir seratus persen karena terminal bayangan.

    "Dulu kita bisa berangkat sendiri dari sini, sekarang gabung dari agen di Lebak Bulus dan di Kalideres karena penumpang sedikit," kata dia saat ditemui Tempo di Terminal Terpadu Pulogebang, Sabtu, 18 Mei 2019.

    Rudi, dari PO Kramat Djati mengeluhkan masalah yang sama. Menurut dia, penumpang dari Terminal Pulogebang setiap tahun menurun karena ada terminal bayangan. Dia mengaku tidak menyalahkan para pelaku usaha di terminal bayangan. Namun, Dia hanya menyesalkan sikap pemerintah dalam masalah ini.

    "Jadi apa fungsi terminal terpadu kalau masih ada terminal bayangan," kata dia.

    Pernyataan berbeda disampaikan oleh Selamet Mulyadi dari PO Karina. Menurut dia, terminal bayangan sudah tidak ada di wilayah Ibu Kota. "Setahu saya ada di Bekasi, di luar Jakarta, jadi ya gak apa,".

    Mulyadi mengatakan, di Jakarta hanya ada pool beberapa perusahaan bus namun tidak terminal bayangan. Dia berujar, PO bus itu juga mengangkut penumpang dari terminal resmi seperti di Pulogebang.

    Seorang sopir bus Sinar Jaya, Tunut juga mengaku tidak pernah lagi mendengar adanya terminal bayangan di Jakarta. Namun jika ada, kata dia, pasti merugikan agen PO bus di terminal resmi.

    Sebelumnya, karena merasa masih banyak terminal bayangan, Menteri Budi Karya Sumadi mengatakan bakal menyurati Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Kami akan surati (pemerintah) DKI pekan ini," ucap Budi Karya dalam acara silaturahmi dengan para pengusaha bus di kantor Kementerian Perhubungan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat, 17 Mei 2019.

    Langkah Budi itu spontan dilontarkan sebagai respons dari adanya laporan seorang pelaku usaha di Terminal Pulo Gebang yang resah lantaran saat ini muncul terminal-terminal tak resmi. Di dalam suratnya, Budi Karya meminta pemerintah provinsi segera bertindak.

    Bila Pemprov DKI lamban menindaklanjuti keluhan tersebut, Kementerian Perhubungan akan mengambil alih pengelolaan Terminal Pulo Gebang.

    Baca juga : Tindak Bus Nakal, DKI Klaim Penumpang Terminal Pulogebang Naik

    "Saya akan surati DKI, kalau dia enggak perbaiki kami ambil alih," ucap Budi Karya.

    Terminal Pulogebang tengah disiapkan sebagai terminal angkutan bus mudik Lebaran 2019. Operasi angkutan Lebaran terminal ini akan dimulai pada 29 Mei hingga 13 Juni 2019. Pemerintah akan mengerahkan seluruh petugas terminal yang mencapai 100 orang dan personel keamanan internal sejumlah 110 orang untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pemudik. Pengelola juga bakal dibantu 300 lebih petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praja.

    M YUSUF MANURUNG | FRANSISCA CHRISTY ROSANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.