TEMPO.CO, Jakarta -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti beberapa hal terkait dengan swastanisasi air di Jakarta. Salah satu poinnya mengenai perjanjian atau head of agreement (HoA) PAM Jaya dengan PT Aetra Air Jakarta.
Karena itulah, KPK bakal mengundang kembali pemerintah DKI untuk mengetahui kebijakan penghentian swastanisasi yang disepakati DKI.
Baca juga : HoA Swastanisasi Air Dibedah, PAM Jaya Minta Klarifikasi KPK
Sebelumnya, dua instansi ini pernah bertemu dan membahas swastanisasi pada Jumat, 10 Mei 2019.
1. Klausul perjanjian HoA berpotensi timbulkan masalah hukum
Juru bicara KPK, Febri Diansyah, menyebut pihaknya mengendus adanya potensi masalah dalam klausul perjanjian HoA PAM Jaya dan Aetra. Salah satunya karena PAM Jaya memberikan eksklusivitas kepada Aetra untuk mengelola air baku menjadi air bersih di Jakarta.
Menurut Febri, klausul itu memperlihatkan, pemerintah DKI tak sepenuhnya menyetop swastanisasi penyediaan air bersih. Dia mengingatkan agar perjanjian dengan swasta tidak melanggar aturan, menguntungkan keuangan pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2. Bisnis dan kontrol pemerintah terhadap swasta
KPK juga mencermati bagaimana skema bisnis dan mekanisme kontrol PAM Jaya dengan dua perusahaan yang menjadi mitra swastanisasi. Kedua perusahaan itu, yakni Aetra dan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja).
