Awal April 2019 lalu, Budi langsung mengkritik pernyataan Gubernur DKI Anies Baswedan terkait proyek milik pemerintah pusat LRT Jabodebek dan Tol Becakayu (Bekasi-Cawang-Kampung Melayu) sebagai penyebab banjir Jakarta.
Budi saat itu meminta Anies meneliti lebih jauh terkait tudingan penyebab tersebut. Menhub meyakinkan bahwa proyek-proyek itu telah terencana baik. Dia menyebut contoh LRT mulai dari konstruksi hingga analisis dampak lingkungannya.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau lokasi pasca banjir di sekitar flyover Pancoran, Jakarta, Kamis, 4 April 2019. Anies Baswedan meminta PT Adhi Karya untuk membenahi saluran air yang terdapat di kawasan tersebut. TEMPO/Muhammad Hidayat
"Saya minta pak gubernur meneliti lebih jauh, kalau mengeluarkan statement kan perlu ada buktinya," katanya.
Namun kemudian Anies menjawab pernyataan Budi, bahwa yang menjadi permasalahan dari banjir di Cawang bukan karena proyek LRT Jabodebek, tetapi karena kekurangan pompa. Masalah kekurangan pompa itu, menurut Anies, seharusnya menjadi tanggung jawab kontraktor proyek, yakni PT Adhi Karya.
"Jadi pompanya harus diberesin, bukan (salah) LRT-nya. Tapi kontraktor dalam konstruksi," ujar Anies
Selain itu, pada akhir 2017, Menhub Budi Karya juga pernah mengkritik Pemerintah DKI terkait konsep penataan kawasan Pasar Tanah Abang. Waktu itu DKI akan menutup satu ruas Jalan Jati Baru Raya untuk mengakomodasi PKL yang selama ini sudah memakan trotoar jalanan setempat.
Baca juga :
Dishub DKI: Kami Sudah Laporkan 892 Bus Nakal, Kemenhub Cuma Bekukan 3
Budi tidak setuju bila PKL berjualan memakai badan jalan sehingga menutup akses transportasi. Hal itu, menurut Menhub, justru menyulitkan pengguna jalan.
"Memang sebaiknya pedagang kaki lima tidak ada di jalan tapi harus berada di lahan yang benar," kata Budi Karya pada, 31 Desember 2017.
