Mantan Narapidana Terorisme Dipantau Terkait 22 Mei

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seoramg nggota polisi dengan senjata lengkap berada di dekat barang bukti terduga teroris di Kampung Nanggewer Kaum, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu 18 Mei 2019. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

    Seoramg nggota polisi dengan senjata lengkap berada di dekat barang bukti terduga teroris di Kampung Nanggewer Kaum, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu 18 Mei 2019. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

    TEMPO.CO, Serang - Mantan narapidana teroris di Provinsi Banten, termasuk di dalamnya sebagian wilayah Tangerang, dipantau menjelang penetapan hasil Pemilu 2019 pada 22 Mei mendatang serta Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Pemantauan disebut sebagai bagian dari upaya deradikalisasi.

    Baca:
    Rawan Teroris dan Lagi Puasa, Warga Bogor Diimbau Tak Demo 22 Mei

    "Kami tetap melakukan pemantauan karena bisa saja orang keluar lalu bergabung dengan kelompok minoritas menjadi kekuatan sendiri, apalagi banyak ajakan dan ujaran mengarah amaliah," ujar Kepala Bidang Humas Polda Banten Ajun Komisaris Besar Edy Sumardi di Markas Polda Banten, Serang, usai safari Ramadan Panglima TNI-Wakapolri, Sabtu malam 19 Mei 2019.

    Selain mantan narapidana teroris, Edy mengatakan, Polda Banten juga memantau para pemudik, orang tidak mudik, orang berpotensi mengganggu kamtibmas, serta masyarakat memiliki potensi mendapat gangguan. "Kami juga melakukan kegiatan-kegiatan kontra radikalisme di pesantren serta sekolah di Banten," kata dia.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan pemerintah daerah untuk memantau serta membina mantan narapidana teroris yang berada di daerahnya. Dia mengingatkan terutama saat ini adalah tahun politik sehingga harus waspada terhadap ancaman terorisme yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan.

    Baca:
    Polda Metro: 45 Ribu Personel Gabungan Kawal Penetapan KPU 22 Mei

    "Akses berkomunikasi berbaur dengan masyarakat itu harus diberikan ruang, tetapi harus dipantau, diikuti," ujar Mendagri.

    Berdasarkan catatan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), terdapat sekitar 600 mantan narapidana teroris yang sudah selesai menjalani masa hukumannya. Selain itu, WNI yang baru kembali dari Suriah sekitar ratusan orang juga dinilai perlu dipantau.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.