Ini Garis Besar Isi Raperda Depok Kota Religius yang Ditolak DPRD

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Para pengendera melewati tulisan

    Para pengendera melewati tulisan "Selamat Datang di Depok" di jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat, 10 April 2018. Rencananya Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberlakukan Electronic Road Pricing (ERP) alias berbayar di Jalan Margonda Depok. Rencana itu masih dalam kajian mendalam antara Pemprov dengan Pemerinah Kota Depok. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Depok -Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Depok tentang Penyelenggaraan Kota Religius (PKR) memiliki 20 pasal yang terangkum dalam delapan bab.

    Dalam draft yang diterima Tempo, Bab 1 hingga Bab 3 menjelaskan tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan serta ruang lingkup raperda tersebut yang terdiri dari 3 pasal.

    Baca : Raperda Depok Kota Religius Diprediksi Munculkan Intoleransi

    Ruang lingkup raperda tersebut yang masuk dalam pasal 3 mengatur tentang, pelaksananaan norma-norma dalam kehidupan masyarakat, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, serta sanksi administratif yang masing masing memiliki satu bab.

    Prinsip-prinsip dasar terdiri dari satu pasal, sementara pelaksanaan norma-norma dalam kehidupan masyarakat terdiri dari 10 pasal, peran serta masyarakat satu pasal, pembinaan dan pengawasan dua pasal, sanksi satu pasal.

    Dari jumlah pasal, pelaksanaan norma-norma dalam kehidupan masyarakat memiliki jumlah pasal yang banyak dan terbagi dalam tujuh bagian yakni peraturan umum, pemeliharaan keyakinan beragama, pengamalan ibadah, kegiatan perekonomian, pembangunan akhlak, pengembangan pendidikan dan etika berpakaian.

    Pengamalan ibadah memiliki pasal terbanyak yakni 4 pasal, daripada bagian lainnya yang masing-masing hanya satu pasal.

    Pada bab sanksi administratif, terdapat empat jenjang pemberian sanksi yakni teguran, peringatan tertulis, penghemtian sememtara kegiatan, dan pencabutan izin. Selain itu, sanksi administrasi ini juga akan diatur dalam peraturan walikota.

    Saat hendak ditemui, Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Depok, Salviadona Tri Partita sedang tidak ada ditempat.

    “Sedang dinas luar semua,” kata salah satu petugas kebersihan.

    Saat dikonfirmasi baik melalui wa maupun sambungan telepon, Dona pun juga belum merespon.

    Baca :
    Raperda
     Kota Religius Ditolak DPRD, Wali Kota Depok Bicara

    Sebelumnya, Walikota Depok, Mohamad Idris mengatakan, raperda usulan yang diajukan dalam rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Depok tersebut, merupakan inisiatif Pemkot Depok dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Depok yang religius.

    “Ini sesuai dengan visi misi Kota Depok yaitu Unggul, Nyaman, dan Religius,” kata Idris dalam keterangan resmi yang diterima Tempo, Ahad 19 Mei 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Upaya Pemerintah Mengolah Sampah Menjadi Bahan Baku PLTSa

    Pemerintah berupaya mengurangi persoalan sampah dengan cara mengolahnya menjadi energi penggerak PLTSa di duabelas kota di Indonesia.