Dinkes DKI dan BPJS Akan Tanggung Pengobatan Korban Aksi 22 Mei

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Kepolisian saat melakukan pengamanan di depan gedung KPU, Jakarta, Ahad, 19 Mei 2019. Menjelang pengumuman hasil Pemilu 2019 pada 22 Mei 2019, pengamanan di gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) diperketat untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Anggota Kepolisian saat melakukan pengamanan di depan gedung KPU, Jakarta, Ahad, 19 Mei 2019. Menjelang pengumuman hasil Pemilu 2019 pada 22 Mei 2019, pengamanan di gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) diperketat untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Kesehatan DKI Jakarta akan menanggung biaya pengobatan masyarakat yang menjadi korban dalam Aksi 22 Mei 2019. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti mengatakan biaya pengobatan akan ditanggung oleh BPJS atau Dinas Kesehatan.

    Baca: Demo 22 Mei 2019, Gerindra DKI: Murni Masyarakat, Sulit Dilarang

    Menurut dia, hal itu sesuai dengan UU Kesehatan nomor 35 dan Permenkes 64 tentang penanggulangan kesehatan. "Artinya itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setempat," ujar Widyastuti di kantornya, Jakarta Pusat, Senin, 20 Mei 2019.

    Namun biaya pengobatan yang akan ditanggung hanya untuk korban terdampak langsung saja. Jadi misalnya ada masyarakat yang datang ke lokasi aksi sudah memiliki penyakit bawaan, maka pengobatannya tak akan ditanggung Dinkes. 

    "Misal ada yang punya penyakit kencing manis atau kanker, itu tak akan ditanggung," ujar Widyastuti.

    Dukungan kesehatan bagi masyarakat yang menjadi korban Aksi 22 Mei itu merupakan permintaan KPU. Dukungan kesehatan seperti ini juga diberikan untuk perhelatan besar di Jakarta, seperti Asian Games hingga Aksi Damai 212. 

    "Jadi dukungan kesehatan ini bukan karena semata-mata Aksi 22. Bukan," kata Widyastuti. 

    Sebelumnya, Persatuan Alumni 212 mengatakan pihaknya akan mengadakan Aksi 22 Mei atau Ifthor Akbar 212 pada 21 dan 22 Mei 2019 di KPU, Jakarta Pusat. Aksi itu akan dihadiri oleh sejumlah tokoh pendukung Prabowo - Sandiaga Uno. 

    Juru bicara PA 212 Novel Bamukmin mengatakan Aksi 22 Mei akan menuntut KPU menghentikan pengumuman hasil pemungutan suara. Alasannya, sudah bisa dipastikan KPU bakal mengumumkan Jokowi - Ma'ruf Amin sebagai pemenang.

    “Padahal diduga kuat telah melakukan kecurangan yang tersistem,” kata Novel, 16 Mei 2019. Novel mengatakan mereka juga akan menuntut KPU mendiskualifikasi Jokowi - Mar'uf.

    Sebanyak 34 ribu personel gabungan TNI-Polri akan diturunkan untuk mengamankan objek-objek vital nasional di DKI Jakarta untuk pengamanan Aksi 22 Mei. Gedung KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi fokus utama sistem pengamanan.

    Baca: Menjelang Aksi 22 Mei, Anies Bertolak ke Jepang

    Polri menetapkan pengamanan Aksi 22 Mei yang akan diterapkan di KPU dengan sistem empat ring. Ring satu di dalam Gedung KPU, ring dua di sekitar Gedung KPU, ring tiga area parkir kendaraan, dan ring empat di jalan depan Gedung KPU. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kombatan ISIS asal Indonesia yang Terdeteksi di Suriah dan Irak

    Pada 2017, BNPT memperkirakan seribu lebih WNI tergabung dengan ISIS. Kini, kombatan asal Indonesia itu terdeteksi terserak di Irak dan Suriah.