Pleno KPU DKI Usai, PPK Pulogadung: Kerja Kami Gerabak Gerubuk

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas KPU DKI Jakarta melakukan pendataan saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Provinsi DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis 9 Mei 2019. Rekapitulasi penghitungan ini mencakup wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Petugas KPU DKI Jakarta melakukan pendataan saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Provinsi DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis 9 Mei 2019. Rekapitulasi penghitungan ini mencakup wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Pulogadung Heri Susanto mengungkap apa yang terjadi di balik proses rekapitulasi suara Pemilu 2019 di wilayahnya. Seperti diketahui Pulogadung menjadi yang paling akhir menyetor hasil rekapitulasi dan berdampak pleno KPU DKI Jakarta sangat terlambat karena dua kali mengalami perpanjangan waktu.

    Baca:
    Cerita Pleno Rekapitulasi KPU DKI yang Banjir Interupsi

    “Ada beberapa kendala yang kami temui sejak awal, hingga menyebabkan proses rekapitulasi di Kecamatan Pulogadung terlambat,” kata Heri saat dihubungi Tempo, Sabtu 18 Mei 2019.

    Heri menuturkan kalau penyebab utama keterlambatan Pulogadung dalam melakukan rekapitulasi suara adalah ketersediaan gedung untuk menyimpan logistik. PPK Pulogadung baru mendapatkan tempat untuk menyimpan logistik dan proses rekapitulasi di Gedung KNPI pada 29 Maret 2019.

    Suasana pemungutan suara ulang di TPS 002, Cipinang, Pulogadung, Jakarta Timur, Sabtu 27 April 2019. Wira Utama/Tempo

    Padahal, sembilan PPK lainnya di Jakarta Timur telah menempati gedung untuk menyimpan logistik dan rekapitulasi sejak 10 Maret lalu. “Kami telat 20 hari mendapatkan tempat logistik pemilu,” ujarnya.

    Baca:
    Jokowi Unggul Tipis di DKI, Saksi Kubu Prabowo Tak Percayai Data KPU

    Keterlambatan tersebut memicu kekacauan. Pasalnya, banyak panitia pemungutan suara (PPS) di tingkat kelurahan yang telah siap melakukan rekapitulasi, tetapi PPK Pulogadung belum siap. “Kerja kami jadi gerabak gerubuk karena awalnya kami mau menempati GOR Pulogadung untuk logistik, tapi tidak bisa hingga menyebabkan keterlambatan ini,” ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Rencana Pendapatan dari Pajak 2019 BPRD DKI Jakarta

    Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta menetapkan target pendapatan dari pajak sebesar Rp 44,18 triliun pada 2019. Berikut rincian target BPRD.