Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Cerita KPPS Kabur dan Mundur di Balik Pleno KPU DKI yang Molor

Reporter

image-gnews
Pengunjuk rasa dari massa emak-emak membawa poster saat aksi unjuk rasa di KPU Provinsi Jawa Barat, Jumat 10 Mei 2019. Mereka meminta pemerintah mengusut kematian lebih dari 500 orang petugas KPPS yang meninggal dunia pasca Pemilu serentak. TEMPO/Prima Mulia
Pengunjuk rasa dari massa emak-emak membawa poster saat aksi unjuk rasa di KPU Provinsi Jawa Barat, Jumat 10 Mei 2019. Mereka meminta pemerintah mengusut kematian lebih dari 500 orang petugas KPPS yang meninggal dunia pasca Pemilu serentak. TEMPO/Prima Mulia
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Pulogadung Heri Susanto mengakui proses pungut dan hitung suara yang baru lalu sangat menguras tenaga dan pikiran. Pulogadung adalah kecamatan terakhir di Jakarta dan sangat terlambat menyetorkan rekapitulasi suara karena petugas KPPS harus menjalani sejumlah besar hitung ulang.

Baca:
Sempat Pulih, Petugas KPPS Klender Sakit Lagi

Heri mengungkap ada sekitar 40 TPS yang akhirnya dihitung ulang saat proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Dia menjelaskan, banyak kesalahan yang ditemukan adalah suara caleg dan partai dihitung dua. Padahal seharusnya satu.

“Masalah ini kalau tidak diselesaikan, kami bisa dianggap menggelembungkan suara,” kata Heri ketika dihubungi Sabtu 18 Mei lalu, atau sehari setelah pleno KPU DKI usai atau enam hari lewat dari tenggat awal 12 Mei 2019 di antaranya karena menunggu hasil suara dari Pulogadung.

Salah hitung diperparah dengan petugas pemungutan suara mengundurkan diri hingga kabur dari tanggung jawab. Heri mencontohkan petugas KPPS Kelurahan Pulogadung yang meninggalkan tanggungjawabnya sebagai penyelenggara. Petugas itu menghilang justru saat proses rekapitulasi tingkat kelurahan baru mau dimulai.

Baca: 
Ani Hasibuan Sangkal Racun dan Pembantaian KPPS, Ini Jawab Polisi

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Kami cari ke rumahnya tidak ada. Kabur begitu saja," kata Heri curhat.
Ada juga di KPPS Kelurahan Kayuputih yang menyatakan mundur karena alasan sibuk dengan pekerjaannya. Akhirnya, PPK Pulogadung meminta agar KPU Jakarta Timur mencari pengganti petugas KPPS yang kabur dan melarikan diri dari tugasnya tersebut.

Heri mengatakan, keterlambatan proses pungut hitung suara sudah bisa diperkirakan dari minimnya kelas yang dibuka untuk proses pungut hitung di kelurahan. Padahal, sejak awal PPK Kecamatan telah meminta tambahan kelas dari empat menjadi tujuh kelas agar proses rekapitulasi bisa berjalan lebih cepat.

Baca:
BPN Ungkap Penyebab Suara Prabowo Kalah di Pulogadung

Semua masih dikombinasi dengan keterlambatan PPK Pulogadung mendapat kepastian lokasi gedung menyimpan logistik dan proses rekapitulasi. “Kami telat 20 hari mendapatkan tempat logistik pemilu,” ujarnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


5 Dugaan Bentuk Kecurangan Pemilu 2024, TPN Ganjar-Mahfud Serahkan 15 Kontainer Bukti Tambahan ke-MK

23 jam lalu

Anggota Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar-Mahfud menyerahkan bukti tambahan ke Mahkamah Konstitusi pada Selasa sore, 26 Maret 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
5 Dugaan Bentuk Kecurangan Pemilu 2024, TPN Ganjar-Mahfud Serahkan 15 Kontainer Bukti Tambahan ke-MK

TPN Ganjar-Mahfud serahkan 15 kontainer berisi dugaan kecurangan pemilu 2024. Ini 5 dugaan kecurangan pemilu


Hindari Kecurangan, KawalPemilu.org Sarankan KPU Setop Penghitungan Berjenjang dan Buat Sistem Canggih

9 hari lalu

 kawalpemilu.org
Hindari Kecurangan, KawalPemilu.org Sarankan KPU Setop Penghitungan Berjenjang dan Buat Sistem Canggih

Proyek urun daya netizen prodata Indonesia, KawalPemilu.org, menyarankan KPU RI membuat sistem penghitungan langsung dari TPS yang mumpuni


Aplikasi E-Voting BRIN Dipakai untuk 1.800 Pilkades, Begini Cara Kerjanya

9 hari lalu

Petugas memperlihatkan kartu untuk mengoperasikan alat teknologi E-Voting, di gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta, 29 Juli 2015. Program E-voting ini untuk mendukung KPU dalam mencegah kecurangan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak 2015 sejak perhitungan di tempat pemungutan suara, rekapitulasi di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan di kabupaten/kota. TEMPO/Imam Sukamto
Aplikasi E-Voting BRIN Dipakai untuk 1.800 Pilkades, Begini Cara Kerjanya

Aplikasi pemilihan suara buatan BRIN, E-voting, dipakai selama lebih dari sedekade terakhir untuk mengikis potensi kecurangan pilkades.


Ketua NasDem Malaysia Balik Menuding PPLN Kuala Lumpur Lobi Partai Politik untuk Menambah Pemilih KSK

10 hari lalu

Hakim Ketua Buyung Dwikora (tengah) bersama Hakim Anggota Budi Prayitno (kiri), dan Arlen Veronica (kanan) berdiskusi saat memimpin sidang pembacaan dakwaan kasus dugaaan tindak pidana pemilihan umum (pemilu) terkait penambahan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kuala Lumpur, Malaysia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung mendakwa tujuh terdakwa yaitu Umar Faruk, Tita Oktavia Cahya Rahayu, Dicky Saputra, Aprijon, Puji Sumarsono, A Khalil dan Masduki Khamdan Muchamad. ANTARA/ Rivan Awal Lingga
Ketua NasDem Malaysia Balik Menuding PPLN Kuala Lumpur Lobi Partai Politik untuk Menambah Pemilih KSK

Ketua Partai NasDem Malaysia Tengku Adnan mengatakan usulan menambah jumlah pemilih Kotak Suara Keliling atau KSK datang dari PPLN Kuala Lumpur.


Ratusan Warga Negara Rusia Ikut Pemilu 2024 dari Indonesia

11 hari lalu

Proses pemungutan suara pemilihan umum Rusia 2024 di Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jakarta Selatan pada Minggu, 17 Maret 2024. Sumber: Nabila | Tempo
Ratusan Warga Negara Rusia Ikut Pemilu 2024 dari Indonesia

Ratusan warga negara Rusia berpartisipasi dalam pemilu dari Indonesia, tepatnya di TPS yang bertempat di Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jakarta Selatan.


Sorot Balik PSU Kuala Lumpur, Intimidasi hingga Kurang Antusiasme Pemilih

15 hari lalu

Seorang WNI memasukkan surat suara ke dalam kotak suara saat pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu 2024 di World Trade Center, Kuala Lumpur, Minggu, 10 Maret 2024. ANTARA/Virna Puspa Setyorini
Sorot Balik PSU Kuala Lumpur, Intimidasi hingga Kurang Antusiasme Pemilih

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menjelaskan, pelaku intimidasi PSU Kuala Lumpur, Malaysia bisa kena pidana


Hari Pertama Ramadan, Polsek Pulogadung Pantau Harga Bahan Pokok ke Pasar Tradisional

16 hari lalu

Pedagang mensortir barang dagangannya di Pasar Cengkareng, Jakarta, 28 Oktober 2023. TEMPO/Fajar Januarta
Hari Pertama Ramadan, Polsek Pulogadung Pantau Harga Bahan Pokok ke Pasar Tradisional

Pemantauan harga bahan pokok dilakukan untuk menghindari terjadinya permainan atau manipulasi harga oleh pedagang.


Apa Alasan KPU Tak Lagi Tampilkan Grafik Perolehan Suara di Sirekap?

21 hari lalu

Petugas memeriksa data pengiriman dari lembar C-KWK saat uji coba Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pemilihan serentak di SOR Volly Indoor Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu, 9 September 2020. Uji coba aplikasi Sirekap tersebut dalam rangka mempersiapkan pemungutan, penghitungan suara, sampai dengan tahapan rekap guna memastikan kesiapan penggunaannya dalam penyelenggara Pilkada serentak 2020 di daerah. ANTARA/M Agung Rajasa
Apa Alasan KPU Tak Lagi Tampilkan Grafik Perolehan Suara di Sirekap?

Grafik hasil Pemilu 2024 raib di aplikasi Sirekap. Tak hanya suara Pilpres, suara pemilu legislatif DPR RI, DPRD, dan DPD RI juga tak terlihat.


Kronologi Hilangnya Diagram Perolehan Suara di Sirekap KPU

22 hari lalu

Petugas memeriksa data pengiriman dari lembar C-KWK saat uji coba Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pemilihan serentak di SOR Volly Indoor Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu, 9 September 2020. Uji coba aplikasi Sirekap tersebut dalam rangka mempersiapkan pemungutan, penghitungan suara, sampai dengan tahapan rekap guna memastikan kesiapan penggunaannya dalam penyelenggara Pilkada serentak 2020 di daerah. ANTARA/M Agung Rajasa
Kronologi Hilangnya Diagram Perolehan Suara di Sirekap KPU

Diagram perolehan suara di Sirekap KPU mendadak hilang. Bagaimana kronologinya? Apa pula respons KPU?


Fakta dan Kontroversi Sirekap, Begini Tanggapan Ketua KPU

22 hari lalu

Petugas PPK membuka kotak suara saat rekapitulasi suara hasil pemilu tingkat kecamatan di salah satu gudang logistik KPU Kota Bandung di Jalan Supratman, Bandung, Jawa Barat, 19 Februari 2024. Para saksi dan petugas PPK melakukan verifikasi ulang terkait jumlah pemilih dan suara di TPS secara manual untuk menghindari kesalahan sistem di aplikasi Sirekap yang gagal membaca data jumlah suara masuk. TEMPO/Prima mulia
Fakta dan Kontroversi Sirekap, Begini Tanggapan Ketua KPU

Aplikasi hitung pemilu dari KPU yang disebut Sirekap terus menerus menuai kontroversi, bagaimana kronologinya?