Demo 22 Mei, Relawan Kopassandi Tangsel Bergerak ke Jakarta

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pasukan Brimob berjaga saat massa Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat menggelar aksi di depan kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Pasukan Brimob berjaga saat massa Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat menggelar aksi di depan kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Tangerang Selatan - Relawan Komando Ulama Pemenangan Prabowo -Sandi (Koppasandi) kota Tangerang Selatan bergerak menuju ke Jakarta untuk mengikuti Demo 22 Mei 2019. Mereka akan bergabung dengan massa di depan Bawaslu. 

    Baca: Demo 22 Mei, Karyawati Plaza Indonesia Khawatir Tragedi 1998 Terulang

    Relawan Koppasandi telah membuka posko di depan Sarinah, Jakarta Pusat, yang berseberangan dengan gedung Bawaslu di jalan MH Thamrin. 

    "Kita sudah di Jakarta sudah buka posko, nanti juga ada buka puasa bersama, kita buka posko di depan Sarinah," kata ketua relawan Kopassandi Tangerang Selatan, Adi Sunaryo saat dihubungi wartawan, Selasa 21 Mei 2019.

    Menurut Adi, relawan Kopassandi yang berangkat dari Tangerang Selatan sebanyak kurang lebih 500 orang. Mereka berangkat menggunakan KRL dan mobil.

    "Ada yang naik KRL, kalau saya naik mobil dan sudah sampai Jakarta, nanti total yang berangkat baru ketahuan saat buka bersama," katanya.

    pada aksi 21-22 Mei ini, relawan Koppasandi akan menyalurkan aspirasi terkait dugaan kecurangan pemilu 2019. 

    Baca: Demo 22 Mei, 50 Ribu Personel Gabungan Disebar ke Simbol Negara

    Sebelumnya Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany mengatakan tidak melarang apabila ada warganya yang hendak berangkat untuk mengikuti unjuk rasa aksi 21-22 Mei 2019 di kantor KPU pusat. Kendati tak melarang, Airin minta warganya menjaga kondusifitas selama Demo 22 Mei juga mengikuti regulasi dan ketentuan yang berlaku.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.