Soal Ambulans Gerindra Penuh Batu, Fadli Zon: Jangan Fitnah

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional  Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Fadli Zon berfoto bersama pendukung seusai Salat Jumat di Masjid Al Azhar,  Jakarta Selatan, Jumat, 19 April 2019. Tempo/Irsyan Hasyim

    Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Fadli Zon berfoto bersama pendukung seusai Salat Jumat di Masjid Al Azhar, Jakarta Selatan, Jumat, 19 April 2019. Tempo/Irsyan Hasyim

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon tak yakin ambulans berisikan batu adalah milik partainya. Fadli berujar, Gerindra tidak mungkin melakukan hal-hal yang melanggar hukum.

    Baca juga: Fadli Zon Minta Izin Masjid Tangkuban Perahu Untuk Singgah Massa 22 Mei

    "Jangan nanti memfitnah seolah-olah mau memberikan satu karakter assassination (pembunuhan) kepada Gerindra," kata Fadli di RSUD Tarakan, Jakarta Pusat, Rabu malam, 22 Mei 2019.

    Lagipula, dia melanjutkan, partainya mengoperasionalkan lebih dari 300 ambulans untuk melayani rakyat sejak 10 tahun lalu. Mengenai logo Gerindra yang melekat pada ambulans tersebut, Fadli meminta ada pengecekan lebih lanjut.

    Sebuah mobil ambulans berlogo Partai Gerindra yang penuh batu disita polisi di tengah rusuh 22 Mei di kawasan Petamburan, Jakarta Barat, pada Rabu dini hari tadi, 22 Mei 2019.

    Kini kendaraan fasilitas kesehatan nomor polisi B 9868 PCF itu disegel dengan garis polisi dan diparkir di depan gedung Resmob Kepolisian Daerah Metro Jaya.

    Baca juga: Demo 22 Mei 2019, Gerindra DKI: Murni Masyarakat, Sulit Dilarang

    Fadli akan melihat apakah ada oknum yang menyulap ambulans seolah-olah milik Gerindra. "Bisa-bisa cuma setting," ucap dia.

    Fadli menuturkan Gerindra tak mungkin menginstruksikan mengangkut batu dengan ambulans. Apalagi, Capres 02 sekaligus Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, selalu berpesan aksi massa digelar dengan damai dan tak melanggar hukum.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.