Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Begini Rekayasa Lalu Lintas di Depan KPU dan Bawaslu Hari Ini

image-gnews
Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) membersihkan sisa puing-puing pasca kerusuhan Aksi 22 Mei di  MH. Thamrin, Jakarta, Kamis, 23 Mei 2019. ANTARA
Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) membersihkan sisa puing-puing pasca kerusuhan Aksi 22 Mei di MH. Thamrin, Jakarta, Kamis, 23 Mei 2019. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah ruas jalan di depan KPU dan Bawaslu masih ditutup usai kerusuhan 22 Mei sehingga polisi memberlakukan rekayasa lalu lintas di sana.

Baca: Demo 22 Mei, Lalu Lintas Jalan Thamrin Sekitar Bawaslu Dialihkan

Kepala Subdirektorat Pembinaan dan Penegakan Hukum Direktorat lalu lintas Polda Metro Jaya Komisaris Muhammad Nasir mengatakan penutupan jalan masih dilakukan untuk waktu yang belum ditentukan.

"Untuk dinormalkan kami akan melihat situasi dan intelejen," kata dia lewat pesan pendek, Kamis, 23 Mei 2019.

Adapun ruas jalan yang masih ditutup adalah Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, tepatnya di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat. Akibatnya, arus lalu lintas dari arah Bundaran HI menuju jalan tersebut dialihkan ke Jalan Pamekasan atau Jalan Haji Agus Salim.

Petugas Sudin Sumber Daya Air membersihkan jalan pasca kerusuhan Aksi 22 Mei di kawasan Kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis, 23 Mei 2019. ANTARA

Selanjutnya, arus lalu lintas dari arah Rasuna Said yang akan menuju ke Jalan Imam Bonjol melewati Jalan HOS Cokroaminoto ditutup dan dialihkan ke Jalan Sumenep ke Latuharhary arah ke Manggarai.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Nasir melanjutkan, lalu lintas dari Jalan Prof. Moch Yamin yang menuju Jalan Imam Bonjol dialihkan untuk lurus terus menuju Jalan Sutan Syahrir. Arus lalu lintas dari Jalan Diponegoro menuju Jalan Imam Bonjol ditutup dan dialihkan untuk putar balik atau menuju ke Taman Suropati.

"Arus lalin dari Jalan Taman Sunda Kepala yang mau belok kiri ke Jalan Imam Bonjol ditutup, dialihkan untuk lurus ke Taman Suropati atau belok kanan ke Jalan Diponegoro," tutur Nasir.

Penutupan jalan juga masih diterapkan di depan Kantor Bawaslu RI, Jalan M.H. Thamrin. Imbasnya, pengemudi dari Jalan Jenderal Sudirman yang akan menuju ke Bundaran HI dialihkan ke Jalan RM Margo Djodjohadikoesoemo. Kemudian pengendara dari Jalan KH. Mas Mansyur yang akan ke Jalan Kebon Kacang diarahkan untuk lurus. 

Selanjutnya, arus lalu lintas dari Jalan MH. Thamrin menuju Jalan Bundaran HI dialihkan lewat Jalan Kebon Sirih. Sebaliknya, arus dari Jalan Kebon Sirih menuju ke Jalan MH. Thamrin diarahkan untuk tetap lurus. Pengendara yang melaju dari Jalan KH. Wahid Hasyim ke Jalan MH. Thamrin dialihkan untuk mengarah ke Jalan Haji Agus Salim.

Baca: Kerusuhan 22 Mei: Saat Polisi Kegirangan Melihat Pedagang Kopi Keliling

Rekayasa lalu lintas dari Jalan Haji Agus Salim menuju Bundaran HI dialihkan untuk lurus ke Jalan Sumenep. Pengalihan ini lantaran penutupan Jalan Imam Bonjol arah ke KPU masih diberlakukan. "Arus lalu lintas dari jalan Imam Bonjol menuju Bundaran HI dialihkan ke Jalan Pamekasan," tutur Nasir.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

4 jam lalu

Ilustrasi PNS atau ASN. Shutterstock
KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.


KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

10 jam lalu

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

Reaksi PBNU, PP MUhammadiyah, Kadin Terhadap Penetapan Prabowo - Gibran Pemenang Pilpres 2024 oleh KPU


Seputar Pertemuan Rabu Malam antara Prabowo, Gibran, dan Jokowi di Istana

13 jam lalu

Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menemui Presiden Jokowi di Istana Negara.
Seputar Pertemuan Rabu Malam antara Prabowo, Gibran, dan Jokowi di Istana

Prabowo dan Gibran menemui Presiden Jokowi pada Rabu malam di Istana. Apa yang dibahas?


Respons PDIP-NasDem-PKS soal Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo

14 jam lalu

Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu tiba di NasDem Tower bersama jajaran Partai NasDem dan PKS dalam konferensi pers usai pertemuan kedua partai di NasDem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu, 24 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Respons PDIP-NasDem-PKS soal Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo

Bagaimana sikap PDIP, NasDem, dan PKS usai Prabowo-Gibran ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih? Akan jadi koalisi atau oposisi?


KPU Tetapkan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil, Pengrajin Pigura Panen Pesanan

16 jam lalu

Salah seorang pengunjung melihat pigura bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di kawasan Sriwedari Solo, Jawa Tengah, Kamis, 25 April 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
KPU Tetapkan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil, Pengrajin Pigura Panen Pesanan

Pengrajin pigura bergambar Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mulai marak usai penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).


PDIP Gugat KPU di PTUN, Kasus Apa Saja yang Bisa Dilayangkan ke Peradilan Tata Usaha Negara?

16 jam lalu

Ketua tim hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (ketiga kanan) memberikan keterangan pers usai mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Selasa, 2 April 2024. Gugatan tersebut ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) dalam hal ini utamanya adalah KPU pada Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
PDIP Gugat KPU di PTUN, Kasus Apa Saja yang Bisa Dilayangkan ke Peradilan Tata Usaha Negara?

PDIP layangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU mengenai pencalonan Gibran.


Mengingat Lagi Janji Prabowo-Gibran Buka 19 Juta Lapangan Kerja Baru

17 jam lalu

Mengingat Lagi Janji Prabowo-Gibran Buka 19 Juta Lapangan Kerja Baru

Ditetapkan KPU, Prabowo-Gibran pernah berjanji membuka 19 juta lapangan pekerjaan baru.


Senyum Berat Anies saat Penetapan Prabowo-Gibran Sebagai Presiden dan Wapres Terpilih 2024

17 jam lalu

Senyum Berat Anies saat Penetapan Prabowo-Gibran Sebagai Presiden dan Wapres Terpilih 2024

Prabowo menyempatkan diri untuk menyapa Anies dan Cak Imin saat penetapan di KPU


Hasil Persamuhan Gibran dan Ma'ruf Amin: Dari Saling Sinergi hingga Undangan ke Solo

17 jam lalu

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan Calon Wakil Presiden RI terpilih Gibran Rakabuming Raka bertemu di Rumah Dinas Wapres, Jakarta, Rabu (24/4/2024). ANTARA/Biro Pers Sekretariat Wakil Presiden.
Hasil Persamuhan Gibran dan Ma'ruf Amin: Dari Saling Sinergi hingga Undangan ke Solo

Usai mengunjungi Ma'ruf Amin, Gibran mengaku mendapat wejangan ini. Selain itu, Gibran juga disebut mengundang Ma'ruf ke Solo. Ada apa?


Tanggapan Demokrat dan Muhammadiyah Soal Kabinet Prabowo-Gibran

19 jam lalu

Pasangan calon presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Tanggapan Demokrat dan Muhammadiyah Soal Kabinet Prabowo-Gibran

Muhammadiyah menyatakan belum ada pembahasan soal formasi kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.