Soal Petisi, Anies: Saya Gak Pernah Tangkap Orang yang Mengkritik

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri acara pemusnahan ribuan minuman keras ilegal di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Senin, 27 Mei 2019. TEMPO/Lani Diana

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri acara pemusnahan ribuan minuman keras ilegal di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Senin, 27 Mei 2019. TEMPO/Lani Diana

    TEMPO.CO, Jakarta -Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan bahwa dirinya bukan seorang pejabat yang anti-kritik. Terkait munculnya petisi agar memintanya mundur, dia mempersilakan siapapun menyampaikan kritik kepadanya.

    "Saya ga pernah menangkap orang yang mengkritik saya, sama sekali," ujar Anies di Kawasan GBK, Jakarta Pusat, Ahad sore, 26 Mei 2019.

    Baca juga : Anies Pimpin Pemusnahan 18 Miras Ilegal, Wilayah Mana Terbanyak?

    Petisi online yang memintanya mundur dari jabatan Gubernur DKI kini bergulir. Petisi yang muncul di laman change.org itu juga disertai kritik terhadap kinerja Anies.

    "Kalau mau jadi pejabat publik maka harus siap untuk menjadi alamat keluh kesah, ya saya harus jalanin, dong. Maka dari itu kita harus biasa-biasa saja (menerima kritik)," ujar Anies lagi.

    Sebelumnya, desakan agar Anies dicopot dari kursi gubernur muncul di laman penggalangan suara change.org. Desakan itu ditunjukkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Kementerian Dalam Negeri serta telah dilakukan sejak 10 bulan yang lalu.

    Petisi online itu diusulkan oleh akun Opini Kamu sejak 10 bulan yang lalu dan menargetkan 150 ribu suara. Sampai berita ini dibuat, Ahad sore, 26 Mei 2019 telah terkumpul 131.616 suara.

    "Kegagalan demi kegagalan disertai kejanggalan telah membuat DKI Jakarta sebagai ibukota negara Republik Indonesia semakin terpuruk di bawah kepemimpinan Saudara Anies Baswedan," bunyi si pembuat petisi, Opini Kamu.

    Beberapa alasan akun itu mengajukan petisi, antara lain gaji Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang mencapai Rp 70 juta per orang, banjir yang muncul kembali, diskotek yang dulu tutup kembali dibuka, sampah, pohon plastik, PKL yang merajalela hingga membengkaknya APBD.

    Baca juga : Petisi Copot, Anies: Dicaci Tak Tumbang, Dipuji Tak terbang

    Soal kritik di dalam petisi itu, Anies mengaku tak keberatan. Menurut dia pejabat merupakan tempatnya menampung keluh kesah.

    "Saya tambahkan Twit saya lagi nih, alamat keluh kesah adalah pejabat publik, kalau mau jadi pejabat publik maka harus siap untuk menjadi alamat caci maki," demikian Anies.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Upaya Pemerintah Mengolah Sampah Menjadi Bahan Baku PLTSa

    Pemerintah berupaya mengurangi persoalan sampah dengan cara mengolahnya menjadi energi penggerak PLTSa di duabelas kota di Indonesia.