Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemkot Bogor Raih WTP Lagi, Ini Kata Bima Arya

image-gnews
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor terpilih 2019-2024 Bima Arya (kiri) dan Dedie A. Rachim (kanan) menyapa warga Bogor saat inagurasi Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor di Taman Sempur, Kota Bogor, Ahad, 21 April 2019. Keduanya sempat berkeliling menggunakan kendaraan terbuka menyapa warga Bogor. ANTARA/Arif Firmansyah
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor terpilih 2019-2024 Bima Arya (kiri) dan Dedie A. Rachim (kanan) menyapa warga Bogor saat inagurasi Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor di Taman Sempur, Kota Bogor, Ahad, 21 April 2019. Keduanya sempat berkeliling menggunakan kendaraan terbuka menyapa warga Bogor. ANTARA/Arif Firmansyah
Iklan

TEMPO.CO, Bogor - Pemerintah Kota Bogor menerima predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ketiga kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Senin 27 Mei 2019. Pemkot Bogor sudah dua tahun berturut-turut menerima predikat tersebut.

Baca: Tanpa Wagub, Anies Optimistis DKI Bisa Raih Opini WTP

“Alhamdulillah Kota Bogor bisa mempertahankan WTP untuk ketiga kalinya karena secara sistem sudah semakin baik. Tapi bagi Kota Bogor ini ikhtiar yang tidak putus untuk terus mewujudkan pemerintahan yang bersih melayani,” ujar Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto usai menerima WTP di Bandung, Senin. Bima Arya didampingi Ketua DPRD Untung Maryono dan Sekda Kota Bogor Ade Sarip Hidayat.

Predikat yang diberikan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) itu, diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Arman Syifa.

Bima menganggap predikat WTP itu bukan suatu akhir dari capaian, karena masih ada sejumlah catatan yang menurutnya harus diperbaiki sehingga semua tertib administrasi.

“Ada beberapa catatan atau rekomendasi. Sistemnya semakin kokoh tapi rekomendasi harus ditindaklanjuti, terutama terkait dengan kebendaharaan dan kas,” kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Sekda Kota Bogor Ade Sarip Hidayat mengatakan keberhasilan meraih WTP merupakan upaya Pemkot Bogor dalam mengelola keuangan daerah sehingga, uang rakyat yang dikelola oleh pemerintah dapat dipertanggungjawabkan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Kalau persentase lebih menitikberatkan kepada belanja langsung atau pembangunan, intinya bagaimana uang itu harus dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan akuntansi pemerintah,” ujarnya.

Terkait dengan sejumlah catatan dan evaluasi, khususnya soal penyegaran bendahara, Ade Sarip setuju dan akan segera menindaklanjutinya.

Penyegaran pada tubuh bendahara, menurut dia, perlu dilakukan sebagai salah satu upaya regenerasi dan pembelajaran kepada ASN lainnya

"Saya ingin nanti BKPSDA adakan pelatihan khusus untuk calon bendahara di OPD masing-masing,” kata dia.

Baca: INVESTIGASI: DKI Raih Opini WTP Meski Banyak Aset Terancam Hilang

Selain Kota Bogor, dalam kesempatan tersebut Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menyerahkan 14 LHP kepada 14 entitas pemeriksaan, di antaranya Pemerintah Kabupaten Subang, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sumedang, Kota Banjar, Kota Bandung, Kota Cirebon, dan Kota Sukabumi. Belasan pemda itu, termasuk Kota Bandung juga meraih predikat WTP dari BPK.  
 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

2 hari lalu

Warga menerima Alat Memasak Listrik (AML) berupa penanak nasi yang didistribusikan oleh PT Pos Indonesia di kawasan Manggarai, Jakarta, Senin, 8 Januari 2024. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendistribusikan 500.000 Rice Cooker. Tempo/Tony Hartawan
Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.


Komplotan Pencuri Mobil Pikap di Bogor Ditangkap, Sudah Beraksi Sejak 2017

5 hari lalu

Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso menunjukkan barang bukti pencurian pikap dalam konferensi pers, Jumat, 22 Maret 2024. Foto: ANTARA/Shabrina Zakaria
Komplotan Pencuri Mobil Pikap di Bogor Ditangkap, Sudah Beraksi Sejak 2017

Mobil pikap menjadi incaran komplotan pencuri karena banyak yang mencari dan sistem keamanan yang minim


Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

5 hari lalu

Desain Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara. ANTARA/HO - Kementerian PUPR
Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.


Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

6 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.


BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

6 hari lalu

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memberi penjelasan pada Anggota BPK Haerul Saleh tentang IKN di Nusantara, 21 Februari 2024. (Sumber foto: Biro Humas dan KSI/ Sudarman)
BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,


Polemik Situs Gunung Padang, Berikut Sejarah dan Rute ke Sana

6 hari lalu

Situs Gunung Padang Akan Dipugar
Polemik Situs Gunung Padang, Berikut Sejarah dan Rute ke Sana

Jurnal online, Wiley Online Library umumkan tarik publikasi artikel ilmiah berisi hasil penelitian Situs Gunung Padang. Bagaimana ke sana?


Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

6 hari lalu

Desain Istana Wapres di IKN karya Shau. (Dok.Shauarchitects)
Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.


Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

6 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Presiden Jokowi mengecek pembangunan infrastruktur yang kini telah mencapai 74 persen tersebut. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.


PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

6 hari lalu

Arsitektur  Istana Kepresidenan di IKN karya Nyoman Nuarta. (Dok. Nyoman Nuarta)
PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.


Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

7 hari lalu

Eks Ketua Tim Pemeriksa BPK, David Patasaung dan Kasubaud BPK Provinsi Papua Barat, Abu Hanifa, menjalani pemeriksaan lanjutan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 22 Januari 2024. David Patasaung dan Abu Hanifa, diperiksa sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi kasus suap untuk pengkondisian temuan pemeriksaan BPK di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya tahun 2023. TEMPO/Imam Sukamto
Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat selaku penerima suap