Pemakaman Ani Yudhoyono, Polisi Tutup Jalan Kalibata Raya

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ribuan orang menunggu kedatangan rombongan pembawa jenazah Ani Yudhoyono di sepanjang Jalan Kalibata Raya, Jakarta Selatan, 2 Juni 2019. TEMPO/Imam Hamdi

    Ribuan orang menunggu kedatangan rombongan pembawa jenazah Ani Yudhoyono di sepanjang Jalan Kalibata Raya, Jakarta Selatan, 2 Juni 2019. TEMPO/Imam Hamdi

    TEMPO.CO, Jakarta -Polisi telah menutup Jalan Kalibata Jalan Kalibata Raya mulai pukul 13.15, untuk umum pada Ahad siang, 2 Juni 2019 terkait prosesi datangnya jenazah istri Presiden RI keenam, Susilo Bambang Yudhoyono, Ani Yudhoyono.

    Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Jakarta Selatan Ajun Komisaris Besar Lendy Agustinus mengatakan polis memang akan menutup jalan begitu rombongan pengantar jenazah Ani Yudhoyono mendekat ke Taman Makam Pahlawan Kalibata.

    Baca juga : SBY: Ibu Ani Yudhoyono Menangis Melihat Semua Orang Mendoakannya

    "Pemakaman dijadwalkan pukul tiga sore atau 15.00," kata Lendy di TMP Kalibata. Polisi, kata Lendy, hanya membantu pengamanan pada ring tiga di luar area TMP Kalibata.

    Sedangkan ring pertama di dalam area pemakaman dijaga oleh pasukan pengawal presiden dan di ring dua ada anggota TNI yang berjaga. "Gegana juga tadi sudah melakukan sterilisasi," ujarnya.

    Pantauan Tempo sejumlah pejabat negara telah tiba di TMP Kalibata. Ratusan warga juga terlihat di sepanjang Jalan Kalibata Raya, menunggu rombongan jenazah Ani Yudhoyono.

    Baca juga : Warga Berduyun ke TMP Kalibata Saksikan Pemakaman Ani Yudhoyono

    Seluruh warga yang ingin melihat proses pemakaman Ani Yudhoyono mesti melewati pintu utama yang terdapat metal detektor. Puluhan personel polisi dan TNI terlihat berjaga di sepanjang Jalan Kalibata Raya hingga di halaman TMP Kalibata.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.