Stop Pendataan Penerima Kartu Bantuan Selama Kampanye, Anies: Sensitif

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan pidato saat menjadi pemimpin upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni diselenggarakan di Monumen Nasional, Jakarta, Sabtu, 1 Juni 2019. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan pidato saat menjadi pemimpin upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni diselenggarakan di Monumen Nasional, Jakarta, Sabtu, 1 Juni 2019. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghentikan sementara pendataan penerima bantuan untuk warga tak mampu selama masa kampanye Pemilu 2019. Menurut dia, Dasawisma Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tidak dulu mendatangi rumah-rumah warga untuk mendata siapa saja yang layak menerima Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), dan Kartu Pekerja.

    Baca: Anak Nyaris Terjepit di Atap Bus, Anies: Tanggung Jawab Sopir

    "Pendataan PKK kita berhentikan selama kampanye karena kan datang ke rumah-rumah nanti sensitif. Setelah kampanye kita teruskan lagi harapannya semua keluarga miskin terjangkau," kata Anies di Makam Wakaf Muslim, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, Kamis, 6 Juni 2019.

    Dasawisma adalah kelompok ibu beranggotakan 10 KK yang bekerja sama membantu program PKK. Dasawisma bertugas mengumpulkan data yang bakal digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk membuat kebijakan.

    Misalnya mengenai data jumlah anak kurang mampu. Data itu akan digunakan oleh Dinas Pendidikan dalam menyalurkan KJP.

    Anies menginginkan pendataan warga yang layak memperoleh kartu bantuan pemda dilakukan Dasawisma PKK. Tujuannya agar data itu terkumpul di satu pintu sehingga penerima bantuan merata ke seluruh anggota keluarga.

    Selama ini, papar Anies, pencatatan data dilakukan oleh masing-masing dinas terkait. Dengan cara ini dia khawatir kartu bantuan tak tersalurkan ke semua anggota keluarga miskin. Misalnya, dalam satu keluarga hanya sang cucu yang menerima KJP, sementara nenek tidak mendapat KLJ.

    "Karena kan yang nyatetin sendiri-sendiri. Kalau sekarang dengan diintegrasikan sehingga semua keluarga yang membutuhkan akan dapat, karena problem selama ini kan dapatnya parsial," jelas dia.

    Baca: Pergub Baru Anies, Ragunan Tutup Hari Pertama Lebaran

    Menurut Anies, tugas ini telah dijalankan lebih dari 70 ribu Dasawisma PKK mulai tahun ini dan merata ke seluruh wilayah Ibu Kota. Pada awal Mei 2019, Anies menyalurkan dana Rp 52,5 miliar kepada 70.900 orang Dasawisma PKK. Dana tersebut merupakan bantuan operasional untuk kegiatan pendataan oleh Dasawisma.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.