3 Notaris Terbukti Tilap PPh Rp 5 Miliar Juga Kemplang BPHTB?

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Uang Rupiah. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi

    Ilustrasi Uang Rupiah. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi

    TEMPO.CO, Jakarta - Tiga notaris di Bogor disangka menilap uang pajak lebih besar daripada yang sudah terbukti di pengadilan. Dalam persidangan, dakwaan sebatas kerugian negara senilai Rp 4,9 miliar akibat pajak penghasilan (PPh) wajib pajak yang tidak mereka setorkan dari ratusan transaksi jual beli tanah sepanjang 2013-2017.

    Baca:
    Notaris Tilap Uang Pajak Rp 5 Miliar, Ditjen Pajak: Penipu 

    Kerugian ini terungkap setelah Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jawa Barat III melakukan validasi hendak membuat Akta Jual Beli dan atau bangunan di kantor Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PPAT) dan pengurusan balik nama sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ternyata ada beberapa transaksi yang tidak masuk uangnya ke kantor pajak atau tidak disetor.

    Modusnya, ketiga notaris asal Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Makbul Suhada tersebut menerbitkan Surat Setor Pajak kepada wajib pajak sebagai bukti bayar pajak. Namun uangnya tidak disetorkan ke Ditjen Pajak sebagai jawatan pemungut pajak negara.

    “Oknum ini melakukan kegiatannya selama 2013 hingga 2017 dengan total 326 transaksi jual beli tanah,” kata Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jawa Barat III Catur Rini Widosari, dalam sidang vonis ketiga notaris di Pengadilan Negeri Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin 10 Juli 2019.

    Baca:
    Tiga Notaris Divonis 3 Tahun Bui Karena Tilap Pajak Rp 5 Miliar

    Selain PPh, lanjut Catur, ketiganya juga diduga mengemplang pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan). “Kalau BPHTB langsung ke pemda setempat ya, penghitungannya ada di sana, kalau kami hanya PPh final,” kata Catur.

    Pengadilan menyatakan ketiga notaris bersalah dan dihukum bervariasi 2,5 dan 3,5 tahun penjara. Denda pengganti yang diharuskan dibayar sama sebesar Rp 5 miliar dengan subsider bervariasi 4 dan 5 bulan penjara.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Upaya Pemerintah Mengolah Sampah Menjadi Bahan Baku PLTSa

    Pemerintah berupaya mengurangi persoalan sampah dengan cara mengolahnya menjadi energi penggerak PLTSa di duabelas kota di Indonesia.