TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, mengatakan partainya menyerahkan kasus hukum sejumlah kader yang diduga terlibat dalam kerusuhan 21–22 Mei lalu ke kepolisian. “Semua aksi yang terjadi adalah aksi individual. Semua bukan instruksi dari BPN atau partai,” katanya seperti dikutip dari Koran Tempo terbit Rabu 12 juni 2019.
Baca juga:
Pria Bersorban Hijau Ancam Jokowi Diserahkan Keluarga ke Polisi
Fadli meminta dugaan keterlibatan sejumlah petinggi partai tak dikaitkan dengan kebijakan Partai Gerindra dan Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam pemilihan presiden 2019. Menurut Fadli, BPN Prabowo-Sandi dan Partai Gerindra telah mengimbau semua pendukungnya untuk berunjuk rasa dengan damai dan konstitusional.
Ia lalu meminta kepolisian untuk mengusut kasus ini hingga tuntas. Bukan hanya mengusut dalang di balik kerusuhan, tapi juga penyebab jatuhnya korban. “Semua harus transparan dan terbuka, sekarang dibongkar saja,” ujar dia.
Sebelumnya, kepolisian menangkap mantan Komandan Jenderal Korps Pasukan Khusus, Soenarko, dalam kasus kepemilikan senjata ilegal dari Aceh. Polisi menengarai senjata itu akan digunakan dalam demo 22 Mei menolak hasil pilpres yang telah memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf. Di Partai Gerindra, Soenarko, tercatat menjabat Ketua Bidang Ketahanan Nasional Partai Gerindra. Kini, ia ditahan di Rumah Tahanan Guntur, Jakarta Selatan.
Baca juga:
EKSKLUSIF: Cerita Staf Gerindra Soal Ambulans Bawa Batu 22 Mei
Penelusuran majalah Tempo edisi 10 Juni 2019 juga mengungkap elite Partai Gerindra lain yang diduga terlibat dalam kerusuhan tersebut. Ketua Bidang Pendayagunaan Aparatur Partai Gerindra, Fauka Noor Farid, disebut-sebut ikut merancang demonstrasi beberapa pekan sebelumnya.
Fauka diduga terlibat dalam beberapa kali pertemuan untuk membahas rencana demonstrasi di kantor BPN di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, dan di sebuah hotel di dekat Mesjid Cut Meutia, Jakarta Pusat. Dalam wawancara bersama Tempo, Fauka membantah keterlibatannya.
Baca juga:
Polisi Sita Telepon Seluler dan Buku Tabungan Habil Marati
Anggota Bidang Pertahanan dan Keamanan Nasional Partai Gerindra, Sodik Mujahid, menambahkan, partainya tak akan terlibat dalam pengusutan kasus kerushan tersebut. “Kami tidak akan melakukan penelusuran karena hal tersebut sama sekali bukan kebijakan partai (Gerindra),” ujar dia.
