TEMPO.CO, Jakarta - Mantan juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI Ismail Yusanto mengatakan pihaknya tak menerima undangan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menghadiri rapat pembahasan konten poster anti kekerasan perempuan dan anak.
Tidak ada, tidak ada undangan itu," ujar Ismail saat dihubungi, Kamis sore, 13 Juni 2019.
Baca: Hendropriyono: Massa Aksi 22 Mei Sebagian Bekas HTI dan FPI
Sebelumnya, beredar undangan dari Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) kepada 12 organisasi seperti Indonesia Tanpa Feminis, Komnas Perempuan, Muslimat NU DKI, Komisi Perlindungan Anak dan Muslimah HTI. Total ada 25 orang yang diundang dalam rapat tersebut.
Dalam undangan itu, rapat rencananya akan digelar pada Jumat, 14 Juni 2019 di Ruang Rapat Dinas (PPAPP) pukul 13.30. Surat bertanggal 12 Juni 2019 dibubuhi tanda tangan Kepala Dinas PPAPP Tuty Kusumawati.
Hingga berita ini ditulis, Tuty belum memberikan keterangan ihwal surat dan undangan rapat tersebut. Telepon dan pesan singkat dari Tempo belum Tuty balas.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta Taufan Bakri mengatakan pihaknya tak mendapat informasi apapun ihwal rapat tersebut. Ia juga tak mengetahui materi rapat tersebut.
Baca: Petisi Tolak Perpanjangan Izin FPI Sudah Diteken 367 Ribu Netizen
Menurut Taufan, Dinas PPAPP belum berkoordinasi dalam mengundang 12 organisasi, yang salah satunya adalah Muslimah HTI.
"Kami harus koordinasi dulu (ke Dinas PPAPP), karena salah satu organisasinya (HTI) sudah dinyatakan kurang nyaman dari republik ini. Kami kontak dulu ke sana ya," ujar Taufan.
