PPDB Online, Dukcapil Tangsel Sampaikan Kritik Soal Syarat KK

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas memeriksa berkas pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 tingkat SMA-SMK di SMAN 2 Bandung, Jawa Barat, Senin, 17 Juni 2019. Kuota Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Jawa Barat periode 2019/2020 sebanyak 281.950 kursi dan pendaftarannya dimulai serentak 17 Juni hingga 22 Juni 2019. ANTARA

    Petugas memeriksa berkas pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 tingkat SMA-SMK di SMAN 2 Bandung, Jawa Barat, Senin, 17 Juni 2019. Kuota Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Jawa Barat periode 2019/2020 sebanyak 281.950 kursi dan pendaftarannya dimulai serentak 17 Juni hingga 22 Juni 2019. ANTARA

    TEMPO.CO, Tangerang Selatan - Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Dedi Budiawan mengungkapkan tak ada koordinasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten mengenai persyaratan legalisir kartu keluarga bagi pendaftar Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB online tingkat SMA dan SMK.

    "Tidak ada koordinasi, bisa silahkan tanya saja ke dinas Pendidikan Provinsi Banten. Percuma pendaftaran online, kasihan kan orang jauh-jauh hanya harus legalisir," kata Dedi, Senin, 17 Juni 2019.

    Baca: PPDB Online, Ratusan Orang Urus Berkas di Dinas Dukcapil Tangsel

    Pada Senin pagi, ratusan orang tua siswa mengantri di kantor Dinas Dukcapil untuk mengurus legalisir KK. Legalisir fotokopi KK merupakan salah satu persyaratan bagi siswa pendaftar PPDB online tingkat SMA/SMK.

    Salah satunya adalah Rini. "Saya datang dari jam 08.00 WIB mengurus legalisir membuat kartu keluarga soalnya itu persyaratan mendaftar PPDB Online," kata dia.

    Menurut Rini, persyaratan pendaftaran PPDB Online cukup menguras tenaga. Selain legalisir kartu keluarga juga diperlukan akta kelahiran anak dan orang tua karena menjadi syarat pendaftaran.

    Menurut Dedi, ada ratusan orang yang mengurus permasalahan ini. Pihaknya pun sampai membuka loket di halaman kantor. "Jadi orang tua murid yang datang kesini selain ingin melegalisir, kalau yang kartu keluarganya belum jadi, kami memberikan biodata diri anaknya dan dilegalisir," kata dia.

    Dedi juga mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan protes ke Dinas Pendidikan melalui Dinas Dukcapil perihal PPDB online ini. "Seharusnya dinas pendidikan provinsi Banten koordinasi, apabila kartu keluarga masih ditandatangani camat harus update ke kartu keluarga ditandatangani kepala dinas, sehingga masyarakat bisa mempersiapkan jauh-jauh hari," kata Dedi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lolos ke Piala Eropa 2020, Ronaldo dan Kane Bikin Rekor

    Sejumlah 20 negara sudah memastikan diri mengikuti turnamen empat tahunan Piala Eropa 2020. Ada beberapa catatan menarik.