Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Turun Tangan di Kasus Sentul City, Ini Alasan Kemenkopolhukam

image-gnews
Aksi demo warga masyarakat Sentul City di depan Gedung PDAM Tirta Kahuripan, Bogor Kamis 21 Des 2017. TEMPO /Fahadz
Aksi demo warga masyarakat Sentul City di depan Gedung PDAM Tirta Kahuripan, Bogor Kamis 21 Des 2017. TEMPO /Fahadz
Iklan

TEMPO.CO, Bogor – Usai rapat koordinasi terkait kasus Sentul City, Asisten Deputi Koordinasi Penegakkan Hukum Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenkopolhukam, Baringin Sianturi enggan memberikan komentar kepada awak media.

“Saya punya hak untuk diam ya, diam,” kata Baringin sambil berlalu meski dicecar pertanyaan oleh awak media, Senin, 17 Juni 2019.

Baca: Kasus Sentul City, Rapat dengan Menkopolkam Berlangsung Tertutup

Kementerian Politik Hukum dan HAM belakangan turun tangan dalam kasus Sentul City. Langkah kementerian yang dipimpin oleh Wiranto itu disebut karena adanya laporan yang masuk ke Presiden RI.

Hal tersebut dibenarkan Kepala Bidang Penyelesaian Kasus Hukum pada Asisten Deputi Koordinasi Penegakkan Hukum Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenkopolhukam, Mei Abeto Harahap. Ia mengatakan, kedatangan pihaknya di tengah perseteruan warga dengan pihak pengembang Sentul City karena mandat Presiden Joko Widodo.

“Karena ada surat kepada Presiden, kemudian Presiden meminta kepada Setneg agar Kemenkopolhukam memfasilitasi, ya kami fasilitasi, sudah itu saja,” kata Abeto usai rapat.

 Sejumlah warga komplek Sentul City membentangkan spanduk protes dan membawa payung hitam bertuliskan protes saat melakukan aksi demo mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan pengembang PT. Sentul City Tbk di depan Istana Negara, Jakarta, 30 April 2018. Ada sebanyak 13 dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan pengembang seperti; sertifikat tidak kunjung terbit, permasalahan air, dan sebagainya. TEMPO/M Taufan Rengganis

Abeto mengatakan, nantinya hasil rapat koordinasi tersebut akan dilaporkan kembali kepada Presiden melalui Sekretariat Negara (Setneg). “Kami hanya memfasilitasi para pihak, nanti dilaporkan ke Presiden, tidak ada rekomendasi (dari kami),” kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kementerian Politik Hukum dan HAM melakukan mediasi dengan stakeholder yang terlibat dalam permasalahan yang terjadi di Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, 17 Mei 2019. Rapat yang diselenggarakan di ruang rapat Hotel IZI, Kota Bogor itu dilaksanakan secara tertutup dan turut dihadiri berbagai pihak.

Adapun pihak yang hadir antara lain, perwakilan Gubernur Jawa Barat, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Burhanuddin, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor Joko Pitoyo, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor Lita Ismu, Direktur Utama PDAM Tirta Kahuripan Hasanudin Tahir, pihak Sentul City dan perwakilan masyarakat.

Baca: Menko Polhukam Mediasi Sentul City, Warga: Tak Hormati Hukum

Kasus Sentul City ini bermula pada penolakan beberapa warga setempat dengan skema pengelolaan township management yang dilakukan oleh PT. Sentul City. “Hunian di Sentul City ini kan dari awal ingin mengembangkan kota mandiri dengan konsep township management, namun ada sejumlah warga yang mengatasnamakan Komite Warga Sentul City (KWSC) menggugat Sentul City terkait konsep itu,” kata Juru Bicara PT Sentul City, Alfian Munjani.

Alfian mengatakan gugatan tersebut lantas dimenangkan oleh KWSC dengan hasil akhir Putusan MA bernomor 463 K/TUN/2018 juncto Nomor 11/B/2018/PT.TUN.JKT juncto Nomor 75/G/2017/PTUN-Bdg tanggal 11 Oktober 2018.

Selain itu, dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) yang disampaikan oleh Ombudsman RI tanggal 27 November 2018 menyebut, Bupati Bogor harus segera mengambil alih pengelolaan Sentul City kepada pemerintah, salah satunya soal pengelolaan air minum.

Namun hingga kini, permasalahan tersebut masih berlanjut karena baik putusan MA maupun LHAP Ombudsman RI soal kasus Sentul City diduga belum dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. “Kita sebenernya boleh nggak sih mengembangkan township management, kalau nggak boleh mana aturannya, mana Undang-undangnya, yang kita kembangkan ini bukan perumahan biasa,” kata Alfian.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Longsor di Desa Sentul Bogor Akibat Hujan Lebat, Satu Orang Tertimbun

4 hari lalu

Sejumlah petugas gabungan melakukan pencarian korban tanah longsor di Kampung Sirnasari RT 07/04, Kelurahan Empang, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu, 15 Maret 2023. Hujan deras pada Selasa malam mengakibatkan tebingan tanah setinggi 30 meter dan lebar 15 meter longsor dan menyebabkan dua warga meninggal dunia, enam warga luka-luka, sementara empat warga lainnya masih dalam proses pencarian. ANTARA/Arif Firmansyah
Longsor di Desa Sentul Bogor Akibat Hujan Lebat, Satu Orang Tertimbun

Tim gabungan masih mencari warga yang tertimbun longsor di Desa Sentul, Bogor. Pencarian sempat terganggu hujan ekstrem.


Polsek Bojonggede Tangkap Tiga Pengedar Sabu di Perum Villa Asia Bogor

8 hari lalu

Ilustrasi penjahat narkoba. TEMPO/Iqbal Lubis
Polsek Bojonggede Tangkap Tiga Pengedar Sabu di Perum Villa Asia Bogor

Barang bukti yang diperoleh dalam penggeledahan rumah tempat penyimpanan narkoba para pengedar sabu itu adalah 76,71 gram, satu unit HP dan timbangan


Sempat Maju-Mundur Penetapan Suara Pemilu 2024 oleh KPU, Menko Polhukam Memastikan Tepat Waktu

9 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (kanan) memimpin rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional Provinsi Jawa Barat di Gedung KPU, Jakarta, Selasa 19 Maret 2024. Tersisa 4 provinsi dari 38 provinsi yang belum direkapitulasi, yakni Papua, Papua Pegunungan, Maluku, dan Jawa Barat. KPU akan mengumumkan hasil pemilu, setelah 38 provinsi selesai dihitung secara keseluruhan, termasuk penghitungan luar negeri. TEMPO/Subekti.
Sempat Maju-Mundur Penetapan Suara Pemilu 2024 oleh KPU, Menko Polhukam Memastikan Tepat Waktu

Tenggat rekapitulasi suara oleh KPU sempat simpang siur hingga Menko Polhukam Hadi Tjahjanto instruksikan akan tepat waktu 20 Maret 2024.


Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Hadi Tjahjanto Akui Jalin Komunikasi dengan Elite Politik

9 hari lalu

Menkopolhukam Hadi Tjahjanto usai pertemuan dengan Gubernur DIY Sri Sultan HB X di Keraton Yogyakarta Jumat petang (23/2). Dok.istimewa
Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Hadi Tjahjanto Akui Jalin Komunikasi dengan Elite Politik

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengakui telah menjalin komunikasi dengan elite politik menjelang penetapan hasil pemilu oleh KPU. Apa alasannya?


AKP Andri Gustami Divonis Mati Kasus Narkoba, Bagaimana Hukuman Mati Bagi Koruptor Sesuai UU Tipikor?

17 hari lalu

Ilustrasi Narapidana kasus korupsi. TEMPO/Imam Sukamto
AKP Andri Gustami Divonis Mati Kasus Narkoba, Bagaimana Hukuman Mati Bagi Koruptor Sesuai UU Tipikor?

Amat langka mendengar kabar seorang koruptor dijatuhi hukuman mati, padahal UU Tipikor memungkinkannya. Seringka vonis mati untuk kasus narkoba.


Rapat Pleno Rekapitulasi di Kabupaten Bogor Molor, KPU Bilang Begini

23 hari lalu

Ketua KPU Kabupaten Bogor Muhammad Adi Kurnia usai penutupan rapat pleno di Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/3/2024). ANTARA
Rapat Pleno Rekapitulasi di Kabupaten Bogor Molor, KPU Bilang Begini

Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 tingkat Kabupaten Bogor. Apa kata KPU Kabupaten Bogor?


Kronologi Ledakan di Detasemen Gegana Polda Jatim, Kenapa Disebut Low Explosive?

23 hari lalu

Kapolda Jatim Irjen Pol. Imam Sugianto memberikan keterangan soal perkembangan kejadian pascaledakan di Kantor Subden Jibom Detasemen Gegana Satbrimob Polda setempat, Senin, 4 Maret 2024. Foto: ANTARA/Ananto Pradana
Kronologi Ledakan di Detasemen Gegana Polda Jatim, Kenapa Disebut Low Explosive?

Ledakan di Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Jatim, telah menimbulkan beberapa kerusakan. Mengapa disebut hanya low explosive?


Respons Menko Polhukam Hadi Tjahjanto soal Insiden Ledakan di Polda Jatim

23 hari lalu

Menkopolhukam Hadi Tjahjanto usai pertemuan dengan Gubernur DIY Sri Sultan HB X di Keraton Yogyakarta Jumat petang (23/2). Dok.istimewa
Respons Menko Polhukam Hadi Tjahjanto soal Insiden Ledakan di Polda Jatim

Insiden ledakan terjadi di kantor Subden Jibom Detasemen Gegana Satbrimob Polda Jatim. Menko Polhukam Hadi Tjahjanto bilang begini.


Safari Politik Hadi Tjahjanto Usai Jadi Menko Polhukam: Temui Ketua Umum PBNU, Mahfud Md, dan Sultan HB X

32 hari lalu

Menko Polhukam yang baru dilantik, Hadi Tjahjanto berjabat tangan dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu 21 Februari 2024. TEMPO/Subekti.
Safari Politik Hadi Tjahjanto Usai Jadi Menko Polhukam: Temui Ketua Umum PBNU, Mahfud Md, dan Sultan HB X

Usai dilantik menjadi Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto langsung melakukan sejumlah safari politik. Temui Ketua Umum PBNU, Mahfud Md, dan Sultan HB X.


Kilas Balik Kasus BLBI yang Dibahas Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Saat Bertemu Mahfud Md

33 hari lalu

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto (kanan) bersama eks Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di kediaman Mahfud MD, kawasan Patra Kuningan, Jakarta, Kamis, 22 Februari 2024. Usai resmi menjabat sebagai Menkopolhukam, Hadi Tjahjanto melakukan beberapa kegiatan salah satunya bertemu dengan Mahfud MD. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Kilas Balik Kasus BLBI yang Dibahas Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Saat Bertemu Mahfud Md

Skandal BLBI pada akhir 1990an belum tuntas. Ini dibahas dalam pertemuan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto dan Mahfud Md.