Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Viral Muslimah HTI Diundang Pemprov DKI, BKD Beberkan Kronologi

Editor

Dwi Arjanto

image-gnews
Undangan rapar Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) terhadap 12 ormas, termasuk Muslimah HTI, untuk membahas konten poster antikekerasan terhadap perempuan dan anak. Foto: Tempo
Undangan rapar Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) terhadap 12 ormas, termasuk Muslimah HTI, untuk membahas konten poster antikekerasan terhadap perempuan dan anak. Foto: Tempo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pegawai DKI yang mencantumkan Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia disingkat Muslimah HTI masuk daftar undangan resmi harus menjalani berita acara pemeriksaan (BAP).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir menyatakan pegawai itu mengaku tak mengetahui bahwa HTI dilarang di Indonesia.

Baca : DKI Undang Rapat Muslimah HTI, Partai Demokrat: Tindakan Gegabah

"Memang yang bersangkutan, baru sementara ya, kelalaian karena ketidaktauan informasi bahwa lembaga tersebut seharusnya memang sudah dilarang," kata Chaidir di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Juni 2019.

Chaidir memaparkan, pegawai tersebut mencari informasi di google sehubungan dengan lembaga sosial masyarakat yang fokus membahas isu gender. Saat pencarian muncullah lembaga bernama Muslimah HTI.

Menurut Chaidir, pegawai yang merupakan kepala seksi di Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) itu harus menjalani BAP. Sebab, pegawai negeri sipil (PNS) harus netral sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

"PNS pertama harus bersifat netral, kedua memang kami tidak ada kaitan dengan unsur politis dan sebagainya," ucap Chaidir.

Sebelumnya, Dinas PPAPP mengundang 12 organisasi untuk menghadiri rapat pembahasan konten poster antikekerasan. Undangan ini sebagai tindak lanjut permohonan dari komunitas perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan yang menganggap konten poster antikekerasan terhadap perempuan dan anak di MRT Jakarta bias gender.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Rapat Poster Anti Kekerasan, HTI Bantah Diundang Pemprov DKI  

Undangan itu kemudian beredar luas di media sosial sejak Kamis, 13 Juni 2019. Sebab, tertulis Muslimah HTI sebagai salah satu pihak yang masuk daftar undangan. Total 12 organisasi yang diundang, misalnya Indonesia Tanpa Feminis, Komnas Perempuan, Muslimat NU DKI, Komisi Perlindungan Anak, dan Muslimah HTI.

Kepala Dinas PPAPP Tuty Kusumawati mengakui terjadi kesalahan dalam penentuan peserta rapat. Dia akhirnya membatalkan mengundang Muslimah HTI.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hengki si Lurah Pungli di Rutan KPK Masih Jadi ASN, BKD DKI Tunggu Dokumen Setwan DPRD

7 hari lalu

Kepala Keamanan dan Ketertiban Rutan KPK periode 2018 - 2022, Hengki, memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu, 13 Maret 2024. Tindak pidana korupsi pungutan liar  di Rumah Tahanan Negara Klas I Salemba Cabang KPK diduga mencapai Rp.6,14 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
Hengki si Lurah Pungli di Rutan KPK Masih Jadi ASN, BKD DKI Tunggu Dokumen Setwan DPRD

KPK menetapkan tersangka dan menahan 15 orang dalam kasus pungli di Rutan KPK.


Enam Orang Aksi Depan Mabes Polri Minta Listyo Sigit Evaluasi Dirintelkam Polda Metro Jaya dan Kasat Intel Polres Jaktim soal Izin Metamorfoshow di TMII

21 hari lalu

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan agenda rapat pimpinan Polri 2024 di The Tribata Darmawangsa, Jakarta Selatan pada Kamis, 29 Februari 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Enam Orang Aksi Depan Mabes Polri Minta Listyo Sigit Evaluasi Dirintelkam Polda Metro Jaya dan Kasat Intel Polres Jaktim soal Izin Metamorfoshow di TMII

Enam orang itu meminta Kapolri usut izin acara Metamorfoshow di TMII yang diduga bagian dari HTI.


Diduga Acara Eks HTI, Polisi Periksa Penyelenggara dan Manajemen TMII

35 hari lalu

Kapolres Metro Jakarta Timur Komisaris Besar Nicolas Ary Lilipaly ditemui di Polres Metro Jakarta Timur, Rabu, 7 Februari 2024. Tempo/Novali Panji
Diduga Acara Eks HTI, Polisi Periksa Penyelenggara dan Manajemen TMII

Nicolas menjelaskan penyelenggara acara itu telah meminta izin keramaian kepada Polsek Cipayung terkait kegiatan peringatan Isra Miraj di TMII.


BKD DKI Jakarta: Lebih dari 5 Persen ASN Absen Usai Libur Tahun Baru

3 Januari 2024

Ilustrasi Balai Kota DKI Jakarta. TEMPO/Hilman Faturrahman
BKD DKI Jakarta: Lebih dari 5 Persen ASN Absen Usai Libur Tahun Baru

Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta, Maria Qibtya, mengatakan tingkat kehadiran ASN pada hari pertama kerja berjalan normal seperti hari-hari biasa.


Heru Budi Gusar ASN Minta Jabatan di DKI, Anggota DPRD Sudah Dengar Ada Praktik Jual Beli Jabatan

7 Oktober 2023

Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengikuti Upacara Peringatan HUT ke-495 DKI Jakarta di Monumen Nasional, Jakarta, Rabu, 22 Juni 2022. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-495 Jakarta di Plaza Selatan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Sebanyak 1.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) hadir menjadi peserta upacara ini. Upacara peringatan HUT ke-495 DKI Jakarta dipimpin oleh Gubernur Anies Baswedan. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Heru Budi Gusar ASN Minta Jabatan di DKI, Anggota DPRD Sudah Dengar Ada Praktik Jual Beli Jabatan

Karyatin mengatakan, DPRD sebenarnya sudah mendengar adanya praktik jual beli jabatan ASN DKI, namun, sulit dapat bukti.


Warga Jakarta Diklaim Tak Mengeluh ASN DKI Sudah Tiga Pekan WFH

13 September 2023

Suasana kantor Badan Kepegawaian Daerah (PNS-BKD) Pemprov DKI pada hari pertama masuk kerja kebijakan Work From Home (WFH) di kompleks Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Senin, 21 Agustus 2023. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kebijakan (WFH) atau bekerja dari rumah untuk 50 persen ASN pada 21 Agustus-21 Oktober 2023. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Warga Jakarta Diklaim Tak Mengeluh ASN DKI Sudah Tiga Pekan WFH

BKD menyatakan sejauh ini tidak ada keluhan dari warga selama ASN DKI WFH selama tiga pekan.


Ketua DPRD DKI Marah Tak Dilibatkan Pelantikan Pejabat Eselon II, BKD DKI: Urusan Eksekutif

14 April 2023

Penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap raperda tentang APBD DKI Jakarta 2023 dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu, 9 November 2022.TEMPO/Anisa Hafifah.
Ketua DPRD DKI Marah Tak Dilibatkan Pelantikan Pejabat Eselon II, BKD DKI: Urusan Eksekutif

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi marah karena tak dilibatkan dalam pelantikan pejabat Eselon II. Begini respons DKI.


Murka Prasetyo Edi Kepada Kepala BKD DKI Jakarta Maria Qibtya di Rapat Banggar DPRD

12 April 2023

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi tiba di KPK. Instagram
Murka Prasetyo Edi Kepada Kepala BKD DKI Jakarta Maria Qibtya di Rapat Banggar DPRD

Prasetyo Edi meminta Maria Qibtya bila hadir di rapat Banggar DPRD DKI untuk keluar dari ruangan. Merasa tidak dihargai sebagai Ketua DPRD DKI.


Peringati 1 Abad Kelahiran, NU Tegaskan Sikap Ideologi, Tolak Negara Khilafah

8 Februari 2023

Warga mengikuti pengajian dalam rangkaian Resepsi Puncak Satu Abad Nahdlatul Ulama (NU) di parkir timur Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa 7 Februari 2023. Pengajian yang merupakan rangkaian Resepsi Puncak Satu Abad NU tersebut mengusung tema
Peringati 1 Abad Kelahiran, NU Tegaskan Sikap Ideologi, Tolak Negara Khilafah

Sekali lagi NU menyatakan menolak tegas ideologi negara khilafah. Sikap ideologi NU ini merupakan hasil dari Muktamar Internasional Fikih Peradaban.


9 Pejabat DKI dan 1 Kepala Perwakilan BPK Bali Lolos Seleksi Administrasi Sekda DKI

2 Januari 2023

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (tengah berpeci) usai melantik Marullah Matali sebagai Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Jakarta dan Uus Kuswanto sebagai Pj Sekretaris Daerah DKI di Balai Agung, Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat, 2 Desember 2022. Dok. Humas Pemprov DKI Jakarta.
9 Pejabat DKI dan 1 Kepala Perwakilan BPK Bali Lolos Seleksi Administrasi Sekda DKI

Badan Kepegawaian Daerah DKI mengumumkan 10 nama calon Sekda DKI yang lulus seleksi administrasi. 9 orang adalah pejabat DKI dan sisanya dari BPK RI.