DKI: Tata Ruang Pulau Reklamasi akan Diatur Perda RDTR dan RTRW

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Foto udara kawasan pulau reklamasi Pantai Utara Jakarta, Kamis, 28 Februari 2019. Pemerintah DKI berencana menyulap lahan kosong itu menjadi fasilitas publik. ANTARA/Iggoy el Fitra

    Foto udara kawasan pulau reklamasi Pantai Utara Jakarta, Kamis, 28 Februari 2019. Pemerintah DKI berencana menyulap lahan kosong itu menjadi fasilitas publik. ANTARA/Iggoy el Fitra

    TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah DKI Jakarta berencana mengatur tata ruang pulau reklamasi melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi serta Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030. Kedua aturan itu kini masih dikaji oleh pemerintah DKI untuk direvisi dan dibahas bersama DPRD.

    “Itu (tata ruang pulau reklamasi) pastinya akan (diatur) di (perda) RTRW dan RDTR,” kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota, Selasa, 18 Juni 2019.

    Baca: Anies Batalkan Satu Raperda tentang Pulau Reklamasi

    Karena alasan itu, Saefullah mengatakan pemerintah DKI tidak mengusulkan kembali pembahasan raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta ke DPRD. Raperda tersebut, bersama raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebelumnya diusulkan DKI.

    Pada 23 November 2017, Gubernur DKI Anies Baswedan sempat menyurati dewan untuk membahas dua raperda itu. Namun dewan mengembalikan dua raperda itu pada pemerintah DKI.

    Pemerintah DKI kemudian memutuskan untuk membatalkan raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Sebab, pemerintah DKI tidak lagi melanjutkan proyek reklamasi di Teluk Jakarta dan telah mencabut izin 13 pulau buatan itu.

    Baca: DPRD DKI: Perda Pulau Reklamasi Tak Akan Selesai Tahun Ini

    Terlebih pulau reklamasi yang telah terbentuk, yakni Pulau C (kini disebut kawasan Pantai Kita), Pulau D (Pantai Maju), dan Pulau G (Pantai Bersama) telah menjadi pantai yang masuk dalam daratan Jakarta. Pemerintah DKI juga telah menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) bagi pengembang Pulau D, PT Kapuk Naga Indah.

    Menurut Saefullah, tata ruang pulau reklamasi bisa dimasukkan dalam Perda RDTR dan RTRW. Kedua aturan itu juga telah masuk dalam program pembentukan peraturan daerah 2019. “Drafnya semua sedang dikerjakan,” kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.