PAM Jaya: Krisis Air Minum Terjadi di Jakbar dan Jakut

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengunjung mengambil air saat peresmian fasilitas air siap minum (<i>drinking fountain</i>) oleh PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) di Museum Nasional Indonesia, Jakarta, Rabu, 7 November 2018. Pembangunan <i>drinking fountain</i> ini juga dapat melengkapi fasilitas pendukung museum dari segi akses air minum yang sehat dan bersih bagi pengunjung. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Pengunjung mengambil air saat peresmian fasilitas air siap minum (drinking fountain) oleh PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) di Museum Nasional Indonesia, Jakarta, Rabu, 7 November 2018. Pembangunan drinking fountain ini juga dapat melengkapi fasilitas pendukung museum dari segi akses air minum yang sehat dan bersih bagi pengunjung. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - PT PAM Jaya masih memetakan wilayah di Jakarta yang mengalami krisis air minum. Direktur Utama PAM Jaya Priyatno Bambang Hernowo menyatakan kesulitan mengakses air bersih mayoritas terjadi di Jakarta Barat dan Jakarta Utara.

    "Kenapa kami bilang daerah barat dan utara karena secara ketersediaan air tanah itu sudah tidak memungkinkan," kata Bambang saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Juni 2019.

    Baca: Anies Sebut Penurunan Tanah Jakarta karena Warga Sedot Air Tanah

    Bambang menyebut di barat dan utara Ibu Kota paling banyak terjadi penurunan tanah. Sebab, terjadi ekstraksi tanah yang berlebihan. PAM Jaya, kata dia, juga belum membuat jaringan air bersih di dua kota itu.

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut penyedotan air tanah oleh masyarakat menjadi salah satu penyebab penurunan permukaan tanah di Ibu Kota. Menurut Anies, warga yang tak memiliki akses pipa air bersih memilih menyedot air tanah untuk mencukupi kebutuhan airnya.

     Sejumlah petugas memperbaiki pipa air minum milik PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) yang bocor di Jl. Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (8/10). TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Karena itu, pemerintah DKI berencana menyalurkan air minum. Penyaluran ini difokuskan untuk warga di wilayah-wilayah yang sulit mengakses air bersih.

    Menurut Bambang, penyaluran air bersih dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI. Sementara PAM Jaya bertugas memetakan titik-titik mana saja yang krisis air bersih. "Pak gubernur minta 2020 sudah tersalurkan. Jadi perencanaannya sudah dari sekarang," ujarnya.

    Baca: Nasib Perjanjian Pengelolaan Air Jakarta Kini di Tangan PAM Jaya

    Peneliti Universitas Indonesia (UI) Syamsu Rosyid juga menyatakan permukaan tanah turun 11 sentimeter per tahun di Jakarta Utara. Temuan itu diperoleh berdasarkan hasil penelitian mikro gravitasi empat dimensi (4D) antara 2014 dan 2018.

    Pada 2010, pengkampanye Tambang Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Pius Ginting juga menyatakan potensi paling besar untuk tanah ambles terletak di Jakarta Utara dan sebagian Jakarta Barat yang mendekati laut. Tanah di kawasan ini beban dan penyerapan air tanahnya berlebihan karena digunakan sebagai air minum.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Korban Konflik Lahan Era SBY dan 4 Tahun Jokowi Versi KPA

    Konsorsium Pembaruan Agraria menyebutkan kasus konflik agraria dalam empat tahun era Jokowi jauh lebih banyak ketimbang sepuluh tahun era SBY.