Kisruh PPDB, Kenapa Disdik Jawa Barat Sebut Orang Tua Main Judi?

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah siswa dan orang tua murid antre saat akan mengikuti seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMAN 1 Depok, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa, 18 Juni 2019.  ANTARA/Yulius Satria Wijaya

    Sejumlah siswa dan orang tua murid antre saat akan mengikuti seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMAN 1 Depok, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa, 18 Juni 2019. ANTARA/Yulius Satria Wijaya

    TEMPO.CO, Depok -Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Jawa Barat, Dadang Ruhiyat mengatakan, membludaknya masyarakat pada musim Penerimaan Peserta Didik Baru disingkat PPDB di beberapa sekolah diakui karena masih belum meratanya keberadaan sekolah negeri di beberapa wilayah.

    “Seperti di Depok, jumlah sekolahnya sih ada 13, dari 11 kecamatan, tapi tidak merata seperti di Kecamatan Beji nggak ada sekolah negeri,” kata Dadang kepada Tempo, Selasa 18 Juni 2019.

    Baca : Bekasi Mulai Uji Penghafal Al Quran yang Daftar ke SMP Negeri

    Dadang mengatakan, pelaksanaan PPDB bisa berjalan mulus apabila penyebaran sekolah di wilayah perkotaan merata. “Misalnya per-kecamatan 1 sekolah atau bisa dilihat dari kepadatan penduduk, bahkan bisa keduanya,” kata Dadang.

    Dadang pun mengatakan, untuk di Kota Depok pihaknya telah mengusulkan untuk membeli lagi lahan untuk pembangunan sekolah menengah atas negeri.

    “Kalau usulan sudah dari tahun 2018, Kota Depok perlu sekolah lagi tapi belum di respon,” kata Dadang.

    Lebih jauh Dadang mengatakan, pada pelaksanaan PPDB tahun 2019 ini, pihaknya telah mengantisipasi agar tidak terjadi pembludakkan pada masing-masing sekolah salah satunya dengan sosialisasi.

    “Sebelum pelaksanaan PPDB ini, kami sudah lakukan sosialisasi mulai dari tingkat kantor cabang dinas, kota/kabupaten bahkan hingga tingkat kecamatan,” tutur Dadang lagi.

    Orangtua dan calon siswa mengantre saat pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 tingkat SMA-SMK di SMAN 2 Bandung, Jawa Barat, Senin, 17 Juni 2019. Kuota Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Jawa Barat periode 2019/2020 sebanyak 281.950 kursi dan pendaftarannya dimulai serentak 17 Juni hingga 22 Juni 2019. ANTARA

    Dalam sosialisasi tersebut, kata Dadang, pihaknya menjelaskan sistem PPDB yang menggunakan tiga jalur yakni jalur zonasi, prestasi dan perpindahan tugas orang tua.

    Selain itu, ia juga mengatakan, pihaknya telah menyampaikan informasi terkait kapasitas penerimaan pada masing masing sekolah yang rata-rata hanya 300 an siswa.

    “Tapi keliatannya gambling orang tuanya itu, padahal udah jelas kemampuannya (sekolah) itu hanya 300 hingga 360 an, dan itupun terbagi zonasi, perpindahan dan prestasi,” kata Dadang.

    Bukan hanya gambling, Dadang pun mengatakan, sebelum pelaksanaan PPDB, diduga ada informasi yang beredar tentang diharuskannya masyarakat datang lebih pagi ke sekolah jika ingin diterima.

    Baca : PPDB Online, Penyebab Warga Membeludak Datangi SMAN 1 Depok

    “Padahal nggak perlu datang berbondong-bondong atau lebih pagi, pendaftaran dibuka panjang dan haknya sama,” kata Dadang.

    Dadang mengatakan, pendaftaran PPDB dibuka sejak tanggal 17 hingga 22 Juni 2019, dan setiap masyarakat yang mendaftar memiliki hak yang sama yakni dilihat dari tiga aspek, jalur zonasi, prestasi dan perpindahan tugas orang tua. “Tapi saya nggak tau kenapa ada informasi yang beredar kalau yang daftar lebih dulu peluang keterimanya lebih besar, padahal sama aja, ini jadi evaluasi kita juga,” kata Dadang.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.