PPDB Bikin Resah dan Jadi Polemik, KPAI Buka Posko Pengaduan

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Sejumlah siswa dan orang tua murid antre saat akan mengikuti seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMAN 1 Depok, Kota Depok, Selasa, 18 Juni 2019. Sistem PPDB Jawa Barat berlangsung dari tanggal 17-22 Juni 2019. ANTARA/Yulius Satria Wijaya

TEMPO.CO, Jakarta -Komisi Perlindungan Anak Indonesia alias KPAI membuka posko pengaduan terkait sistem penerapan Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang meresahkan para orang tua.

"KPAI akan membuka pengaduan PPDB untuk masyarakat," ujar Komisioner KPAI Retno Listyarti di kantornya Jakarta Pusat Rabu 19 Juni 2019.

Baca : Kisruh PPDB, Kenapa Disdik Jawa Barat Sebut Banyak Orang Tua Main Judi?

Retno mengatakan bagi masyarakat yang mengalami permasalahan terkait PPDB bisa menghubungi nomor 082136772273, 082298444546 atau , 021-3191556 dan email ke pengaduan@kpai.go.id.

Retno menyebutkan hingga saat ini KPAI sudah menerima sejumlah aduan dari masyarakat, seperti minim sosialisasi permenddikbud Nomor 51 Tahun 2018 hingga orang tua dab calon peserta didik kebingungan seperti adanya antrean yang panjang di sejumlah sekolah . selanjutnya Ketersedian jumlah sekolah yang tidak seimbang dengan jumlah peserta didik,

Lalu kata Retno juga ada pengaduan soal kesiapan server pendaftaran PPDB yang kerab eror saat diakses orang tua. "Laporan ini juga KPAI terima pada tahun lalu, seharusnya sudah menjadi perhatian bagi pemerintah pada penyelenggaraan tahun ini," ujarnya.

Retno mengatakan selain membuka posko pengaduan, KPAI juga akan langsung melakukan pengawasan ke lapangan. Termasuk akan menemui para orang tua dan guru.

Menurut Retno, KPAI setuju tujuan PPDB untuk pemerataan dan layanan akses pendidikan agar kecenderungan terpusatnya peserta didik ke sekolah favorit.

PPDB dengan sistem zonasi telah berjalan sejak 2017. Salah satu persoalan yang dihadapi ialah banyaknya orang tua yang ngotot mendaftarkan anaknya di sekolah tertentu di luar zona.

Terhadap permasalahan ini, Staf Khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Manajemen, Hamid Muhammad, mengatakan bahwa mindset sekolah favorit belum hilang. Sistem zonasi, kata dia, justru bertujuan untuk memunculkan sekolah favorit baru di setiap zonasi.

Baca : PPDB Online, Penyebab Warga Membeludak Datangi SMAN 1 Depok

"Kalau yang dikejar sekolah favorit itu-itu saja, pemerataan sekolah kita enggak akan berkembang," kata Hamid kepada Tempo, Rabu, 19 Juni 2019.

Hamid mengatakan, pemerintah tidak ingin dalam PPDB sekolah yang dianggap bagus dan favorit hanya menerima anak-anak dari kelas tertentu. Pasalnya, konsep sekolah umum itu tidak boleh diskriminatif, harus adil, dan bisa menerima semua siswa dari latar belakang apa pun. "Kita ingin mengekspansi kualitas pendidikan tidak hanya di sekolah favorit, tapi diekspansi ke sekolah lain harus ditumbuhkan sekolah bagus," katanya.

TAUFIQ SIDDIQ | FRISKI RIANA






PSI Minta Dinas Pendidikan DKI Hapus Syarat PIP Dalam PPDB Bersama

18 hari lalu

PSI Minta Dinas Pendidikan DKI Hapus Syarat PIP Dalam PPDB Bersama

Dinas Pendidikan DKI memperluas cakupan kolaborasi program PPDB Jakarta dengan sekolah swasta.


Kasus Pemaksaan Jilbab Terulang Lagi di Sragen, KPAI: Bukti Moderasi Beragama Belum Cukup Baik

20 hari lalu

Kasus Pemaksaan Jilbab Terulang Lagi di Sragen, KPAI: Bukti Moderasi Beragama Belum Cukup Baik

Kasus pemaksaan jilbab kembali terjadi. Kali ini seorang guru melakukan perundungan ke murid yang tak mengenakan jilbab di SMA Negeri di Sragen.


KPAI Minta Peredaran Obat Batuk Asal India yang Sebabkan 131 Balita Gagal Ginjal Disetop

52 hari lalu

KPAI Minta Peredaran Obat Batuk Asal India yang Sebabkan 131 Balita Gagal Ginjal Disetop

Komisioner KPAI Jasra Putra meminta pemerintah menyetop peredaran obat batuk asal India yang diduga mengakibatkan 131 balita mengalami gagal ginjal.


KPAI Apresiasi Giring dan Kapolres Malang yang Bakal Asuh Anak Korban Tragedi Kanjuruhan

56 hari lalu

KPAI Apresiasi Giring dan Kapolres Malang yang Bakal Asuh Anak Korban Tragedi Kanjuruhan

KPAI mengapresiasi niat politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha dan Kapolresta Malang Budi Hermanto untuk mengasuh anak anak kor


3 Siswa MTsN 19 Jakarta Meninggal, KPAI: Perlu SOP Penanganan Bencana di Sekolah

58 hari lalu

3 Siswa MTsN 19 Jakarta Meninggal, KPAI: Perlu SOP Penanganan Bencana di Sekolah

KPAI menilai perlunya ada SOP penanganan bencana di sekolah setelah tembok ambruk mengakibatkan 3 siswa MTsN 19 Jakarta roboh.


Tragedi Kanjuruhan, KPAI Minta Ada Solusi agar Anak Aman saat di Stadion

5 Oktober 2022

Tragedi Kanjuruhan, KPAI Minta Ada Solusi agar Anak Aman saat di Stadion

TGIPF tragedi Kanjuruhan diharapkan bisa menemukan solusi agar suporter anak aman kala menonton sepak bola di stadion


KPAI Minta Semua Sekolah Terapkan Pendidikan Seks Dini untuk Cegah Kekerasan Seksual

4 Oktober 2022

KPAI Minta Semua Sekolah Terapkan Pendidikan Seks Dini untuk Cegah Kekerasan Seksual

"Pendidikan seks sudah menjadi hal penting karena itu diperlukan pemahaman lebih luas," kata Komisioner KPAI Ai Maryati Solihah


Tragedi Kanjuruhan, KPAI Desak Pemerintah Tanggung Jawab Terhadap Anak yang Jadi Yatim Piatu

3 Oktober 2022

Tragedi Kanjuruhan, KPAI Desak Pemerintah Tanggung Jawab Terhadap Anak yang Jadi Yatim Piatu

KPAI mendesak agar pemerintah bertanggung jawab terhadap anak-anak yang menjadi yatim piatu akibat tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur pada Sabtu lalu.


KPAI Minta Hukuman Kebiri Pelaku Kekerasan Seksual Anak Dikaji Lagi, Ada Pelaku di Bawah Umur

1 Oktober 2022

KPAI Minta Hukuman Kebiri Pelaku Kekerasan Seksual Anak Dikaji Lagi, Ada Pelaku di Bawah Umur

Hukuman kebiri kimia kepada terpidana kasus kekerasan seksual anak bertujuan untuk menekan hasrat seksual berlebih.


Kriss Hatta Dikecam KPAI karena Pacaran dengan Anak di Bawah Umur

28 September 2022

Kriss Hatta Dikecam KPAI karena Pacaran dengan Anak di Bawah Umur

Kriss Hatta dinilai sebagai public figure yang telah memberikan contoh buruk pada masyarakat terutama para remaja.