MRT Jakarta Gandeng KPK di Proyek Fase 2, Apa Saja yang Dikawal?

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar bersama dengan tim protokoler istana kepresidenan saat meninjau lokasi peresmian MRT Jakarta di terowongan Stasiun Bundaran HI, Jakarta Pusat, Sabtu malam, 23 Maret 2019. TEMPO/Lani Diana

    Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar bersama dengan tim protokoler istana kepresidenan saat meninjau lokasi peresmian MRT Jakarta di terowongan Stasiun Bundaran HI, Jakarta Pusat, Sabtu malam, 23 Maret 2019. TEMPO/Lani Diana

    TEMPO.CO, Jakarta -PT Mass Rapid Transit disingkat MRT Jakarta menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pembangunan MRT fase 2.

    Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar mengatakan, proyek ini memerlukan pengawalan antikorupsi dari seluruh elemen.

    Baca : PT MRT Mulai Lelang Proyek Stasiun dan Terowongan Fase 2

    "Ini proyek besar biayanya juga besar sekali ya tidak mungkin MRT kerjakan sendiri. Dia harus dikawal," kata William di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Rabu, 19 Juni 2019.

    Hari ini William beserta empat direktur lainnya menandatangani pakta integritas pelaksanaan proyek MRT fase 2. Hadir dalam acara itu Direktur Penelitian dan Pengembangan Bidang Pencegahan KPK Wawan Wardiana.

    Wawan menyampaikan, komisi antirasuah itu tak hanya memiliki fungsi penindakan, tapi juga pencegahan, monitoring, koordinasi, dan supervisi. Dia mengingatkan yang terpenting adalah mengimplementasikan esensi dari pakta integritas untuk menghindari korupsi di proyek ini.

    Petugas memeriksa gerbong MRT yang tengah melakukan uji coba di Depo Lebak Bulus, Jakarta, Jumat, 8 Februari 2019. MRT Jakarta tahap I koridor Lebak Bulus-Bundaran HI ditargetkan mampu membawa 412 ribu penumpang per hari pada 2020. TEMPO/Tony Hartawan

    "Kita sama-sama tau proyek ini bukan proyek kecil, waktunya juga terbatas. Biasanya kalau ada uang cukup besar, waktu dan SDM terbatas, biasa di situ banyak kepentingan-kepentingan masuk karena terburu-buru," jelas Wawan.

    KPK, menurut Wawan, bakal melakukan kajian infrastruktur MRT fase 1 terlebih dulu. Sebab, KPK tidak mengawal proyek kereta bawah yang pertama dengan rute Lebak Bulus-Bundaran HI itu.

    KPK kemudian memaparkan kendala atau celah korupsi bila ditemukan dalam proyek MRT fase 1. Adapun proses pembangunan yang berisiko ditemukan korupsi itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengadaan.

    "Sekarang sudah mulai jalan (kajian). Kita nanti paparkan juga hasil dari kajian. Jika misal ada celahnya, kita akan bicarakan," jelas dia.

    Baca : MRT Jadi Pilihan Transportasi Warga Menuju CFD Sudirman-Thamrin

    MRT fase 2 dengan rute Bundaran HI-Kota ini memiliki panjang lintasan 8,3 kilometer. Ada tujuh stasiun baru yang akan dibangun, yakni Sarinah, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota.

    Peletakan batu pertama alias groundbreaking MRT Jakarta fase 2 dilakukan bersamaan dengan peresmian MRT fase 1 pada 24 Maret 2019. Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi yang meresmikan kereta bawah tanah fase 1 itu dengan rute Lebak Bulus-Bundaran HI.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Diduga Ada Enam Perkara Di Balik Teror Terhadap Novel Baswedan

    Tim gabungan kepolisian menyebutkan enam perkara yang ditengarai menjadi motif teror terhadap Penyidik KPK Novel Baswedan.