Sistem Zonasi Sekolah PPDB 2019, Wali Kota Depok: Hapuskan UN

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Antrian Calon Peserta Didik Baru (CPDB) yang mendaftar di SMAN 1 Kota Depok, Selasa 18 Juni 2019. TEMPO/Ade Ridwan

    Antrian Calon Peserta Didik Baru (CPDB) yang mendaftar di SMAN 1 Kota Depok, Selasa 18 Juni 2019. TEMPO/Ade Ridwan

    TEMPO.CO, Depok -  Wali Kota Depok Mohammad Idris mengusulkan penghapusan ujian nasional jika pemerintah tetap ingin menggunakan sistem zonasi dengan jarak dalam Penerimaan Peserta Didik Barua atau PPDB.

    “Obyektif, udah enggak usah pake UN. Kita juga harus mendesak pembangunan SMA di setiap kelurahan,” kata Idris di Balai Kota Depok, pada Kamis, 20 Juni 2019.

    BacaKisruh PPDB, Kenapa Disdik Jawa Barat Sebut Orang Tua Main Judi?

    Alternatif lain, Idris melanjutkan, pemerintah pusat dapat membatalkan PPDB dengan sistem zonasi sekolah ini jika pembangunan SMA negeri belum merata. Sistem zonasi akan dilaksanakan kembali setelah jumlah SMA negeri merata di seluruh wilayah.

    Menurut dia, telah dilakukan koordinasi dengan beberapa wali kota dan kepala daerah se Jawa Barat untuk mengusulkam reinterpretasi zonasi sekoilah murni yang kini berlaku tersebut. “Kami harus usul ke Gubernur Jawa barat  untuk reinterpretasi. Nantinya Gubernur kami minta konsultasi ke Kementerian, ini (mekanisme PPDB) seperti apa,” tuturnya.

    Usulan Idris muncul setelah kembali terjadi kisruh dalam pelaksanaan PPDB tingkat SMA. Sedangkan wewenang PPDB SMA di tangan pemeirntah provinsi berbeda dengan SMP yang dikomando oleh pemerintah kabupaten/kota. “Setiap tahun masalah PPDB ada aja dan selalu masalahnya di SMA. Seharusnya bisa jadi evaluasi,” ucap Idris.

    Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Jawa Barat, Dasang Ruhiyat. membenarkan bahwa membludaknya pendaftar PPDB karena belum meratanya SMA negeri di beberapa wilayah. Doa mencontohlan Depok yang memiliki 13 SMA negeri di 11 kecamatan.

    "Tapi tidak merata, seperti di Kecamatan Beji enggak ada sekolah negeri,” kata Dadang kepada Tempo, Selasa 18 Juni 2019.

    Baca jugaPPDB SMA Tahun 2019 Gaduh, Ini Kata Wali Kota Depok 

    Menurut Dadang, pelaksanaan PPDB bisa berjalan mulus apabila penyebaran sekolah di wilayah perkotaan merata. Dia mencontohkan, per kecamatan memiliki satu SMA negeri atau melihat kepadatan penduduk.

    Dadang pun menyatakan dia mengusulkan kepada Kota Depok agar membeli lagi lahan untuk pembangunan SMA negeri. “Kalau usulan sudah dari 2018, Kota Depok perlu sekolah lagi. Tapi belum di respons."

    ADE RIDWAN YANDWIPUTRA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.