TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyayangkan sikap Pemerintah DKI Jakarta yang belum merespon permohonan lembaganya untuk meminta isi rekaman kamera pemantau alias closed circuit television (CCTV) di Ibu Kota saat kerusuhan 22 Mei 2019.
Baca juga: Tabir Kerusuhan 22 Mei, Anies Sebut Akan Kooperatif Buka CCTV DKI
Tujuan Komnas HAM meminta rekaman CCTV yang dikelola DKI untuk mengungkap fakta kerusuhan. "Kami sudah bersurat dua kali untuk meminta isi rekaman tersebut tapi belum direspon. Pertama akhir bulan lalu dan yang kedua pekan lalu," kata anggota Komnas HAM Mochammad Choirul Anam saat dihubungi, Kamis, 20 Juni 2019. "Sampai sekarang belum dapat jawaban. Kami sayangkan itu."
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan akan kooperatif bila diminta untuk membuka isi CCTV di Ibu Kota. Menurut dia, isi CCTV di DKI dapat diakses melalui laman Jakarta Smart City, termasuk gambar soal kerusuhan 22-23 Mei 2019. "Iya dong (kooperatif). Di smart city ada," kata Anies di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Sabtu, 1 Juni 2019.
Menurut Anam, video yang dimiliki DKI diyakini bisa membantu membuka tabir kerusuhan yang terjadi di kawasan Sarinah, Jalan M.H. Thamrin, dan sekitarnya. Kerusuhan tersebut terjadi usai demo pendukung pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga di depan gedung Panwaslu karema tidak terima dengan hasil pemilu 2019 yang memenangkan pasangan 01 Jokowi-Mar’uf.
Anam berujar, lembaganya khawatir jika sampai ada rekaman video yang dimiliki DKI itu berubah atau berkurang. "Ini akan kami sangat sayangkan jika sampai terjadi (rekaman berkurang)."
Menurut Anas, semua pihak mempunyai tanggung jawab untuk membantu penegakan hukum dan HAM, termasuk Pemerintah DKI Jakarta.
Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistika DKI Atika Nur Rahmania mengatakan, pihaknya dapat mengakses gambar dari 7.678 CCTV yang tersebar di Jakarta.
CCTV itu merupakan milik provider serta beberapa dinas seperti Dinas Perhubungan dan Dinas Sumber Daya Air. "Itu dipergunakan untuk Jakarta Smart City untuk mengembangkan berbagai inovasi dengan menggunakan CCTV," ucap dia.
Sebelumnya, peneliti Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, Rocky Gerung, menyebutkan untuk bisa mengetahui fakta yang utuh mengenai kerusuhan 22 Mei bisa dengan membuka rekaman CCTV milik Pemerintah DKI.
Baca juga: Cerita Takmir Soal Masjid Terkena Gas Air Mata Saat Rusuh 22 Mei
Saat ini, kata dia informasi yang diketahui mengenai kerusuhan 22 Mei 2019 masih bersifat parsial. "Kapan kita tahu itu? Suatu waktu nanti ketika kita punya akses untuk melihat seluruh CCTV yang mana adalah milik Gubernur Anies Baswedan. Kan seluruh CCTV itu punya DKI kan," kata Rocky di Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat 31 Mei 2019.
