Nota Pembelaan Ratna Sarumpaet Ditolak, Jaksa: Tidak Berdasar

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Terdakwa penyebaran berita bohong Ratna Sarumpaet menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa, 28 Mei 2019. Dalam sidang hari ini, Jaksa menuntut Ratna Sarumpaet dengan hukuman enam tahun penjara. ANTARA/Muhammad Iqbal

    Terdakwa penyebaran berita bohong Ratna Sarumpaet menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa, 28 Mei 2019. Dalam sidang hari ini, Jaksa menuntut Ratna Sarumpaet dengan hukuman enam tahun penjara. ANTARA/Muhammad Iqbal

    TEMPO.CO, Jakarta -Jaksa penuntut umum (JPU) menolak isi nota pembelaan alias pleidoi terdakwa kasus berita bohong atau hoax, Ratna Sarumpaet.

    Jaksa Reza Murdani menyatakan, pembelaan Ratna tidak berdasar sehingga harus ditolak.

    Baca : Terancam 6 Tahun Penjara, Ratna Sarumpaet Kapok Kritik Jokowi

    "Sudilah kiranya majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Ratna Sarumpaet sesuai dengan surat tuntutan penuntut umum," kata Reza di dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat, 21 Juni 2019.

    Hari ini jaksa membacakan jawaban atas pleidoi Ratna alias replik dalam sidang lanjutan. Reza memaparkan bantahan terhadap enam poin pembelaan Ratna. Tiga di antaranya membahas soal penjeratan terdakwa yang disebut lebih tepat menggunakan undang-undang penyiaran, objektivitas saksi JPU, dan makna keonaran.

    Reza pertama-tama menjawab pembelaan pengacara Ratna bahwa kliennya itu tidak bisa dituntut dengan Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pasal 14 itu mengatur siapapun menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja memunculkan keonaran di masyarakat dihukum maksimal 10 tahun penjara.

    Saat membacakan pleidoi, pengacara menyebut, Ratna lebih tepat dikenakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun, jaksa menepisnya.

    Reza mengutarakan dalam UU Penyiaran khusus mengatur bahwa pesan tertentu disampaikan melalui media sosial atau siaran. Sementara apa yang dilakukan Ratna adalah memberitahukan hoaks seperti yang tercantum dalam UU 1/1946. "Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti secara meyakinian sebagaimana diuraikan dalam tuntutan kami," ujar Reza.

    Baca : Tak Peduli Lagi Politik, Begini Ratna Sarumpaet Tanggapi Sengketa Pilpres

    Poin kedua mengenai definisi keonaran yang masih berkaitan dengan UU 1/1946. Jaksa menuntut Ratna dengan Pasal 14 ayat 1 UU1/1946 karena tentang mengedarkan bohong dengan sengaja memunculkan keonaran.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Akar Bajakah Tunggal, Ramuan Suku Dayak Diklaim Bisa Obati Kanker

    Tiga siswa SMAN 2 Palangka Raya melakukan penelitian yang menemukan khasiat akar bajakah tunggal. Dalam penelitian, senyawa bajakah bisa obati kanker.