Warga Rusun Waduk Pluit Tak Rasakan Keriaan HUT Jakarta, Kenapa?

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Asal-usul Penataan Waduk Pluit

    Asal-usul Penataan Waduk Pluit

    TEMPO.CO, Jakarta -Para penghuni Rumah Susun Waduk Pluit tak merasakan kemeriahan hari ulang tahun DKI atau HUT Jakarta ke-492 pada Sabtu, 22 Juni 2019. 

    Ketua RT30 RW17 Kelurahan/Kecamatan Penjaringan, Muhammad Marsim, mengatakan warga rusun memang tidak pernah merasakan dan ikut merayakan HUT DKI.

    Baca : Tukang Becak di HUT Jakarta: Jadikan Becak Angkutan Wisata

    "Di sini warga biasa saja. Perayaan yang kami lakukan hanya 17 Agustus pas Hari Kemerdekaan," kata Marsim saat ditemui di rumahnya di Blok 8 Rusun Waduk Pluit, hari ini.

    Sebelum tinggal di rumah susun, Marsim tinggal di rumah di pinggir Waduk Pluit. Namun, ratusan rumah di sekitar waduk digusur dan warga direlokasi di Rusun Waduk Pluit pada 2014 lalu.

    Menurut dia, pembangunan di DKI Jakarta, sudah cukup baik. Sejumlah kawasan kumuh pun terus ditata, seperti di warga yang tinggal di Waduk Pluit. "Sekarang Waduk Pluit sudah jauh lebih baik setelah ditata dan warga dipindahkan."

    Namun, kata dia, banyak warga yang dipindahkan merasa semakin sulit. Sebabnya, sebagian warga merasa kehilangan usaha mereka yang telah dirintis saat tinggal di sana.

    "Sebagian mengeluhkan tinggal di rusun semakin sulit. Banyak dari mereka minta diberdayakan, bahkan untuk menjadi tukang kebun warga juga mau," ucapnya.

    Selain itu, warga juga semakin merasa sulit ketika pemerintah mencabut subsidi listrik setahun terakhir. Ia menuturkan biasanya warga hanya membayar listrik Rp 150 ribu per bulan, tetapi sudah setahun ini warga membayar Rp 200-300 ribu per bulan dengan daya 900 Watt. "Tentu ini semakin membuat warga sulit "

    Di hari jadi ibu kota yang hampir setengah abad ini, kata dia, warga Rusun Waduk Pluit ada harapan tersendiri yang ingin disampaikan ke pemerintah. Warga berharap Rusun Waduk Pluit bisa menjadi rusun sederhana milik.

    "Sekarang kami masih sewa dengan harga bervariasi dari Rp 156 ribu sampai Rp 300 ribu tergantung lantai," ujarnya. "Semakin ke atas semakin murah sewanya."

    Masriyah, 43 tahun, warga Rusun Waduk Pluit, mengaku selama tinggal di rusun itu perekonomiannya semakin sulit. Sebab, usaha bengkel sepeda suaminya bangkrut setelah dipindahkan ke Rusun Waduk Pluit. "Dulu keluarga saya bergantung sama bengkel sepeda suami," ujarnya.

    Sebelum tinggal di rusun, Masriyah merupakan warga yang tinggal bantaran Kali Gendong. Pada tahun 2014, Gubernur DKI yang dijabat Basuki Tjahaja Purnama, menggusur untuk melakukan normalisasi kali. "Sebagian warga yang digusur pindah ke rusun."

    Baca : Malam Puncak HUT Jakarta, Anies: Lihat Wajah Baru Jakarta 

    Masriyah membenarkan bahwa banyak warga kehilangan mata pencarian begitu digusur. Contohnya suaminya yang tidak bisa mempertahankan usaha bengkel sepedanya. "Di dalam rusun tidak ada pelanggan jadi bengkel tutup. Sekarang saya gantikan dengan buka warung kecil-kecilan."

    Di HUT Jakarta kali ini Masriyah berharap ke depan pemerintah juga bisa memikirkan usaha dan mata pencarian warga sebelum menggusur. "Setidaknya kami bisa diberdayakan agar perekonomian kami tidak terputus."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Intoleransi di Bantul dan DIY Yogyakarta dalam 2014 hingga 2019

    Hasil liputan Tempo di DIY Yogyakarta, serangan terhadap keberagaman paling banyak terjadi di Bantul sepanjang 2014 sampai 2019.