Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Anies Naikkan Bea Balik Nama 2,5 Persen, Genjot Pajak Rp 5,4 T

image-gnews
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bersalaman dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) saat halal bihalal di Balaikota, Jakarta, Senin, 10 Juni 2019. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bersalaman dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) saat halal bihalal di Balaikota, Jakarta, Senin, 10 Juni 2019. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana menaikkan tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menjadi 12,5 persen dari 10 persen. Anies menyampaikan rencana kenaikan itu dalam rapat paripurna penyampaian usulan revisi Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang BBN-KB bersama DPRD DKI Jakarta.

Baca: Upaya DKI Menaikkan Bea Balik Nama Kendaraan Ditentang DPRD

"Penyesuaian tarif BBN-KB, penyerahan pertama sebesar 12,5 persen dan penyerahan kedua dan seterusnya 1 persen," ujar Anies saat membacakan pidato di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Senin, 24 Juni 2019. 

Kenaikan pajak sebesar 2,5 persen itu, menurut Anies, merupakan kesepakatan dari Rapat Kerja Terbatas Asosiasi Bapenda se-Jawa-Bali yang diselenggarakan pada 12 Juli 2018.

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Jakarta Faisal Syafruddin mengatakan provinsi lain di Pulau Jawa sudah terlebih dahulu menerapkan tarif BBN-KB sebesar 12,5 persen. Selama ini, hanya Jakarta yang menerapkan tarif 10 persen. 

"Jadi DKI yang belum naik sendiri. Kami sesuaikan biar sama rata. Jadi orang beli motor di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sama 12,5 persen," ujar Faisal.

Ia menjelaskan jika perda kenaikan BBN-KB segera disahkan oleh dewan, maka Pemprov DKI memiliki potensi pendapatan tambahan sebesar Rp 600 miliar. Sehingga, target penerimaan pajak BBN-KB tahun ini sebesar Rp 5,4 triliun dapat terealisasi. 

"Realisasi sudah Rp 2,4 triliun per bulan ini. Hampir setengahnya dari target," ujar Faisal. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Faisal berharap kenaikan pajak bea balik nama kendaraan bermotor ini tak akan membuat daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor berkurang. Sebab, menurut dia, harga kendaraan bermotor di DKI dan luar DKI saat ini sudah memiliki harga yang sama. 

Pada Februari lalu, rencana kenaikan bea balik nama kendaraan bermotor ini ditentang Wakil Ketua Komisi Keuangan DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak. Dia menyarankan agar Badan Pajak lebih gencar mengejar tunggakan pajak kendaraan.

“Pengejaran dan penerapan sanksi bakal menciptakan efek jera,” kata dia. "Kalau kenaikan BBN kan sifatnya menunggu tiap ada kendaraan baru. Tidak repot," ujar Jhonny.

Menurut Jhonny, bila tujuan utamanya adalah meningkatkan jumlah pengguna angkutan umum, pemerintah DKI lebih baik memastikan keandalan, ketepatan jadwal, serta kenyamanan moda transportasi umum. "Itu lebih utama dibanding menaikkan tarif pajak," kata dia.

Baca: DPRD DKI Diminta Segera Ketok Perda Kenaikan Bea Balik Nama KB

Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Jongkie Sugiarto, mengatakan kenaikan tarif bea balik nama kendaraan bermotor bakal menurunkan daya beli masyarakat. Hal itu berbanding lurus dengan penurunan potensi penerimaan pajak daerah. "Efeknya tentu ke pemerintah daerah juga," kata Jongkie.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Saksi dari Anies-Muhaimin Walk Out di Rapat Pleno Rekapitulasi KPU Jabar, Ini Penyebabnya

33 menit lalu

Saksi dari partai politik mengikuti lanjutan sinkronisasi hasil rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024 tingkat kabupaten dan kota  di aula KPU Provinsi Jawa Barat di Bandung, 17 Maret 2024. Pembacaan rekapitulasi Kabupaten Bekasi jadi yang terakhir masuk ke KPU Jawa Barat setelah tertunda dan meleset dari target. TEMPO/Prima Mulia
Saksi dari Anies-Muhaimin Walk Out di Rapat Pleno Rekapitulasi KPU Jabar, Ini Penyebabnya

Saksi dari Anies-Muhaimin menyerahkan formulir kejadian khusus yang berisi keberatan saksi pada KPU Jawa Barat sebelum walk out.


Jastip Teriak Merasa Dirugikan karena Pembatasan Impor, Industri Tekstil: Mereka Ilegal, Gak Bayar Pajak

12 jam lalu

Petugas Bea Cukai Soekarno-Hatta kembali menggagalkan penumpang pesawat yang berniat menyembunyikan delapan buah iPhone 11 hasil
Jastip Teriak Merasa Dirugikan karena Pembatasan Impor, Industri Tekstil: Mereka Ilegal, Gak Bayar Pajak

Ketua APSYFI angkat bicara merespons protes pengusaha jasa titip (Jastip) yang mengaku rugi atas kebijakan terbaru pemerintah.


Siapa Saja yang Dibolehkan Tak Lapor SPT Pajak, Apa Alasannya?

15 jam lalu

Pegawai membantu Wajib Pajak yang hendak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga, Jumat 31 Maret 2023. Seluruh warga negara Indonesia yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak diwajibkan untuk melaporkan SPT pajak adapun deadline penyampaian SPT wajib pajak orang pribadi akan berakhir hari ini, Jumat (31/3/2023). Tempo/Tony Hartawan
Siapa Saja yang Dibolehkan Tak Lapor SPT Pajak, Apa Alasannya?

Ini kelompok yang dibolehkan tak perlu lapor SPT Pajak. Berikut aturannya.


Lapor SPT Pajak Sampai Akhir Maret, Apa Sanksi Jika Tak Melapor?

17 jam lalu

Sejumlah wajib pajak antre saat melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak pada hari terakhir pelaporan di Kantor KPP Pratama Pasar Minggu, Jakarta, Jumat 31 Maret 2023. Kementerian Keuangan telah menerima 11,39 juta Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dari Wajib Pajak (WP) orang pribadi hingga pukul 09.00 WIB dan angka tersebut diprediksi masih akan bertambah hingga batas pelaporan SPT Tahunan berakhir yakni 31 Maret 2023 pukul 23.59 WIB. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Lapor SPT Pajak Sampai Akhir Maret, Apa Sanksi Jika Tak Melapor?

Hindari denda dan sanksi akibat terlambat lapor SPT pajak. Bagaimana jika tak melapor pajak?


Soal Gugatan Pemilu Ke MK, Yusril Ingatkan Ini ke Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

20 jam lalu

Pakar Hukum Tara Negara Yusril Ihza Mahendra menjawa pertayaan awak media saat akan menjalani pemeriksaan kasus ketua KPK nonaktif Firli Bahuri di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin, 15 January 2024. Yusri mengaku tidak ada persiapan khusus sebelum diperiksa sebagai saksi meringankan Firli Bahuri kasus dugaan pemerasan yang dialami Mentan Syahrul Yasin Limpo. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Soal Gugatan Pemilu Ke MK, Yusril Ingatkan Ini ke Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Mengenai permohonan PHPU ke MK, Ketua Tim Hukum Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra, mengingatkan ini ke Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.


Begini Cara Memperpanjang STNK Orang Lain secara Online

1 hari lalu

Ilustrasi: Layanan pengurusan STNK dan Pajak Kendaraan Bermotor Mandiri Tunas Finance. (ANTARA
Begini Cara Memperpanjang STNK Orang Lain secara Online

Cara memperpanjang STNK atas nama orang lain dapat dilakukan dengan mudah dan efisien secara online melalui aplikasi SIGNAL.


Anies-Muhaimin Cuma Unggul di Dua Provinsi, Ini Perolehan Suaranya

2 hari lalu

Suasana rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional Pemilu 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu 16 Maret 2024. Pada hari ke-18 rapat pleno rekapitulasi tingkat nasional Pemilu 2024, KPU telah mengesahkan perolehan suara nasional pada 32 provinsi. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Anies-Muhaimin Cuma Unggul di Dua Provinsi, Ini Perolehan Suaranya

Komisi Pemilihan Umum telah mengesahkan rekapitulasi suara Pilpres 2024 di 32 provinsi. Pasangan Anies-Muhaimin unggul di Aceh dan Sumtera Barat.


Fakta Teranyar soal Peluang Anies Baswedan Maju di Pilkada DKI 2024

2 hari lalu

Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Rasyid Baswedan diwawancara usai Salat Jumat di Masjid Dian Al Mahri atau Kubah Emas, Kecamatan Limo, Depok, Jumat, 15 Maret 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Fakta Teranyar soal Peluang Anies Baswedan Maju di Pilkada DKI 2024

Calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan kembali digadang-gadang berpeluang maju Pilkada DKI 2024. Ini fakta teranyarnya.


PKS Sebut Anies Sangat Mungkin Maju Pilgub Jakarta 2024

2 hari lalu

Calon Presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan ditemui di Masjid Agung Bintaro, kawasan Tangerang Selatan, Jumat, 8 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
PKS Sebut Anies Sangat Mungkin Maju Pilgub Jakarta 2024

PKS membuka peluang akan mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada 2024 akhir tahun nanti.


Anies-Muhaimin Menang Telak di Aceh, Prabowo-Gibran Unggul di NTB

3 hari lalu

Pasangan Capres - Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (kiri), memberikan keterangan kepada awak media seusai melakukan pertemuan tertutup, di Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat, 23 Februari 2024. Dalam pertemuan ini, Surya Paloh menyatakan Partai Koalisi Perubahan Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera membahas mengenai hak angket DPR terkait kecurangan Pemilu 2024 untuk mendukung PDI Perjuangan untuk segera digulirkan di Parlemen. TEMPO/Imam Sukamto
Anies-Muhaimin Menang Telak di Aceh, Prabowo-Gibran Unggul di NTB

Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menang telak di Provinsi Aceh dengan meraup meraup 2.369.534 suara.