TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Daerah Metro Jaya melarang kegiatan halal bihalal yang direncanakan digelar di depan Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Persaudaraan Alumni atau PA 212 pada Rabu, 26 Juni 2019. Alasannya, kegiatan itu berpotensi mengganggu ketertiban umum.
"Belajar dari insiden di Bawaslu pada 21-22 Mei 2019 lalu, meski disebutkan aksi super damai tetap saja ada perusuhnya. Diskresi kepolisian disalah gunakan," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono kepada Antara, Selasa, 24 Juni 2019.
Baca: Massa PA 212 Berduyun Datangi Mahkamah Konstitusi, Tuntutannya?
Argo mengatakan aksi di jalan protokol depan MK oleh pihak manapun, dilarang karena melanggar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum, pasal 6 karena bisa mengganggu ketertiban umum dan hak orang lain.
Ia pun mengimbau pada semua pihak yang memiliki rencana untuk menggelar halal bihalal agar dilaksanakan di tempat lain seperti di gedung-gedung atau di rumah masing-masing. Selain menjaga ketertiban, tujuannya agar proses persidangan di MK bisa berjalan dengan baik dan lancar.
"Biarkan hakim MK bekerja tanpa tekanan karena semua persidangannya terbuka sudah dicover banyak media secara langsung dan hasil keputusannya dipertanggungjawabkan kepada Tuhan YME," kata Argo.
Baca: Singgung PA 212, JK: Halal Bihalal di Tempat Layak, Bukan di MK
Sementara itu, PA 212 menyatakan tetap akan menggelar aksi halal bihalal di depan gedung MK sebagai bagian dari mengawal proses persidangan gugatan pilpres di MK meski tidak ada izin kepolisian.
Ketua Divisi Hukum PA 212 Damai Hari Lubis mengatakan sesuai peraturan, untuk menggelar aksi, penyelenggara hanya cukup pemberitahuan kepada aparat kepolisian. "Cukup adanya pemberitahuan. Bukan izin dari kepolisian. Informasi yang kami dapatkan dari panitia perihal surat pemberitahuan oleh penyelenggara halal bihalal alumni akbar 212 sudah diberikan kepada aparat yang berwajib," kata dia.
Damai mengatakan dalam aksi damai ini diperkirakan massa yang akan hadir ke Jakarta hampir satu juta orang. "Diperkirakan minimal satu juta peserta atau lebih," kata dia. Ia pun meyakini massa jumlah besar itu akan melalukan aksi secara damai. Bahkan, pihaknya juga sudah melakukan siaga untuk mengantisipasi terjadinya kerusuhan.
Dari poster yang beredar, halal bihalal akbar PA 212 berlangsung sejak kemarin sampai Jumat, 28 Juni 2019 bertepatan dengan putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di MK. Namun, MK memajukan jadwal putusan menjadi Kamis, 27 Juni mendatang.
