TEMPO.CO, Bogor - Pemerintah Kabupaten Bogor mengajukan 1.250 pegawai untuk penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 ke Kemenpan RB.
Baca: Ada 7000 Lowongan CPNS DKI, Ini Profesi yang Banyak Dibutuhkan
“Sebenernya masih kurang, awalnya kita ajukan 3.000-an, tapi kemudian direvisi lagi, karena kuotanya cuma segini,” kata Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bogor, Dadang Irfan, kepada Tempo, Selasa 25 Juni 2019.
Dadang mengatakan, idealnya jumlah ASN Pemerintah Kabupaten Bogor sebanyak 42.000 pegawai. Saat ini, ASN yang ada hanya 17.000 pegawai.
“Makanya kata Bupati, ambil aja (kuota) sebanyaknya, karena kebutuhan kita,” kata Dadang.
Dadang mengatakan, kekurangan ASN itu disebabkan moratorium rekrutmen CPNS sejak 2015. Perekrutan kembali dilakukan pada 2018 lalu dan juga belum memenuhi kebutuhan formasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
“Rencananya akan dibuka lagi dengan porsi 30 persen CPNS, 70 persen PPPK dari total kuota tahun ini,” kata Dadang.
Dadang mengatakan, formasi yang akan direkrut prioritas adalah tenaga kesehatan, pendidikan dan tenaga administrasi.
Terkait jadwal pendaftaran, Dadang mengaku belum mendapatkan informasi yang pasti dari pemerintah pusat. "Kita masih menunggu informasi lebih lanjut dari Kemenpan RB. Saat ini baru ajuan kuota saja," kata Dadang.
Baca: Lolos Seleksi, 456 CPNS Kabupaten Bogor Harus Tes Urine
Sebelumnya, dalam penerimaan CPNS 2018, Pemerintah Kabupaten Bogor mendapat jatah 828 pegawai dengan rincian 186 tenaga honorer K2 dan 642 CPNS. Kuota tersebut terbagi dalam tiga formasi yakni Guru, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis Strategis.