Polisi Jebak dan Tangkap Basah Pria Pijat Plus-plus

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi pijat. youtube.com

    Ilustrasi pijat. youtube.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Polisi menangkap seorang bernama Utis Kesdian, 30 tahun, karena tuduhan menyediakan jasa pijat sensual alias plus-plus. Lewat media sosial, Utis menjajakan pria yang siap melayani pijat tersebut dengan bayaran Rp 500 ribu.

    Baca: Sidang MK, Ada Tukang Pijat Mengaku Presiden 03

    Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Priok Ajun Komisaris Faruq Rozi mengatakan Utis adalah warga Gunung Putri, Pandeglang, Banten. Utis disebutkannya menawarkan jasa lewat media sosial Facebook.

    “Kami temukan saat patroli siber di media sosial,” ujar Faruq dalam keterangan tertulisnya, Kamis 27 Juni 2019.

    Faruq menjelaskan, saat sedang patroli itu polisi menemukan sebuah akun bernama PIJIT SENSUAL yang dikelola oleh Utis di Facebook. Ia menyediakan laki-laki untuk melayani pemesan pijat plus-plus itu.

    Tim, kata Faruq, lantas bergerak. Pada Rabu, 26 Juni 2019, mereka memesan dua orang tukang pijat dari akun tersebut. Sekitar pukul 19.30 WIB, Utis bersama rekannya Wahyudin tiba di Hotel D’Arcici, Sunter, Jakarta Utara, sesuai dengan kesepakatan.

    Baca: Polisi Ungkap Perdagangan Anak Berkedok Terapis di Panti Pijat

    Faruq menjelaskan, penangkapan dilakukan di kamar hotel itu pada Rabu malam saat Utis dan rekannya tengah beraksi. “Saksi dalam keadaan telanjang di kamar hotel," katanya sambi menambahkan, "Pelaku berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna proses penyidikan.”

    Atas jasa pijat plus-plus yang dijalankannya itu, Utis akan dijerat oleh polisi dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.