Saat Massa Aksi di MK Berebut Berfoto dengan Titiek Soeharto

Reporter

Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto berpose bersama massa aksi kawal sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019, di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis, 27 Jui 2019. Titiek Soeharto tampak berswafoto dengan massa di tengah aksi kawal sidang putusan Mahkamah Konstitusi (MK). TEMPO/Amston Probel

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Titiek Soeharto ikut menghadiri aksi massa Halal Bihalal PA 212 untuk mengawal sidang putusan MK. Kedatangannya menjadi pusat perhatian massa.

Titiek turun di sekitar massa yang berada di dekat Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Juni 2019. Massa yang melihat sosok Titiek pun segera mendekati.

Baca: Bubarkan Diri dari Aksi Putusan MK, Massa Emak-emak Menangis

Massa juga berebut untuk meminta berswafoto bersama putri mantan presiden Soeharto itu. Ada yang berfoto berdua, ada juga yang berfoto beramai-ramai.

Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto berfoto bersama massa aksi kawal sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019, di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis, 27 Jui 2019. Titiek mengenakan pakaian krem dilengkapi topi berwarna senada dan selendang hijau bermotif paisley. TEMPO/Amston Probel

Titiek menggunakan baju berwarna krem dan topi senada. Ia tampak sabar meladeni massa yang ingin berfoto dengannya.

Massa menyiapkan kamera ponsel masing-masing. Sesekali juga terlihat Titiek Soeharto memegang ponsel milik massa untuk berswafoto. Setiap orang yang selesai berswafoto dengan langsung menyalami dan mengucapkan terima kasih. "Terima kasih mba, Insya Allah menang," ujar salah satu massa.






PDIP Tetap Usulkan Sistem Proporsional Tertutup, Hasto: Berpolitik Kadang Melawan Arus

1 hari lalu

PDIP Tetap Usulkan Sistem Proporsional Tertutup, Hasto: Berpolitik Kadang Melawan Arus

PDIP menilai sistem proporsional terbuka menyebabkan anggota dewan dipilih hanya karena popularisme dan nepotisme.


Pakar Hukum Berharap Majelis Kehormatan MK Mampu Kembalikan Kepercayaan Publik

2 hari lalu

Pakar Hukum Berharap Majelis Kehormatan MK Mampu Kembalikan Kepercayaan Publik

MK mengumumkan pembentukan MKMK. Ini untuk mengungkap dugaan pengubahan substansi putusan pencopotan mantan hakim konstitusi Aswanto.


Begini Pertimbangan Hukum MK Tolak Pernikahan Beda Agama

2 hari lalu

Begini Pertimbangan Hukum MK Tolak Pernikahan Beda Agama

MK dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa dalam pernikahan terdapat kepentingan dan tanggung jawab agama dan negara yang saling berkaitan.


Mahkamah Konstitusi Bentuk Majelis Kehormatan Usut Dugaan Pengubahan Putusan

4 hari lalu

Mahkamah Konstitusi Bentuk Majelis Kehormatan Usut Dugaan Pengubahan Putusan

Komposisi Majelis Kehormatan tersebut akan diisi oleh para hakim yang masih aktif di Mahkamah Konstitusi dan pihak eksternal.


MK Diduga Ubah Substansi Putusan, Anggota DPR Dorong Pembentukan Dewan Etik

5 hari lalu

MK Diduga Ubah Substansi Putusan, Anggota DPR Dorong Pembentukan Dewan Etik

Nasir menilai dugaan perubahan ini berpotensi menjadikan MK sebagai alat segelintir kelompok dalam memenuhi ambisi politiknya.


Top Nasional: PBB Sorongkan Puan-Yusril di Pilpres, Aturan Masa Jabatan Kades Digugat di MK

7 hari lalu

Top Nasional: PBB Sorongkan Puan-Yusril di Pilpres, Aturan Masa Jabatan Kades Digugat di MK

Partai Bulan Bintang (PBB) menyodorkan duet Puan Maharani dan Yusril Ihza Mahendra untuk berpasangan sebagai capres cawapres pada Pilpres 2024


Politikus Demokrat Minta MK Kembalikan Persoalan Proporsional Tertutup ke DPR

8 hari lalu

Politikus Demokrat Minta MK Kembalikan Persoalan Proporsional Tertutup ke DPR

Menurut Jansen, sama sekali tidak ada problem konstitusional soal sistem pemilu proporsional tertutup atau terbuka.


Uji Materi UU Desa ke MK, Penggugat Minta Jabatan Kades Cukup 5 Tahun Seperti Presiden

8 hari lalu

Uji Materi UU Desa ke MK, Penggugat Minta Jabatan Kades Cukup 5 Tahun Seperti Presiden

Seorang warga bernama Eliadi Hulu mengajukan gugatan materiil terhadap UU Desa yang mengatur masa jabatan kepala desa ke Mahkamah Konstitusi


Soal Sikap Terhadap Perpu Cipta Kerja, Demokrat Tunggu Sidang Paripurna DPR

8 hari lalu

Soal Sikap Terhadap Perpu Cipta Kerja, Demokrat Tunggu Sidang Paripurna DPR

Partai Demokrat menyatakan menunggu sidang Paripurna DPR untuk menyatakan sikapnya terkait Perpu Cipta Kerja


Pengamat Sebut Perpu Cipta Kerja Belum Mengatur Spesifik Soal PKWT

8 hari lalu

Pengamat Sebut Perpu Cipta Kerja Belum Mengatur Spesifik Soal PKWT

Pengamat menyatakan Perpu Cipta Kerja memang belum mengatur secara spesifik soal PKWT.