TEMPO.CO, Bogor -Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengatakan, ke depan pihaknya akan lebih selektif terhadap anggaran belanja langsung Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
“Ini karena banyak anggaran belanja yang tak sesuai. Misalnya dalam usulan anggaran untuk peningkatan kinerja, tapi pada prakteknya malah beli baju batik dan sebagainya,” kata Iwan kepada Tempo, Kamis 27 Juni 2019.
Baca : Menko Polhukam Mediasi Sentul City, Warga: Tak Hormati Hukum
Iwan mengatakan, pengetatan anggaran itu dilakukan dengan mengadakan pembahasan alokasi anggaran kegiatan sebelum diajukan kepada Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bogor.
“Jadi sebelum dilakukan pembahasan di Banggar ada baiknya kita cek dulu, apakah kegiatan SKPD itu sesuai dengan visi misi dan RPJMD Kabupaten Bogor atau tidak, untuk mencermati realisasi belanja,” kata Iwan.
Selain itu, lanjut Iwan, ajuan rehabilitasi kantor dinas pun juga akan dikurangi pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020. “Bahkan kalau perlu satu SKPD akan di nol kan anggaran belanja langsungnya, hanya belanja tidak langsung yaitu gaji karyawan,” kata Iwan.
Iwan mengatakan, hal itu bertujuan untuk memaksimalkan alokasi APBD 2020 hanya untuk pelayanan kepada masyarakat dan menghindari pengeluaran anggaran yang mubadzir.
“Kan lebih baik alokasi anggarannya ke sektor publik, infrastruktur, pendidikan atau kesehatan,” kata Iwan.
Lebih jauh, Iwan mengatakan, ada tiga hal yang dianggap prioritas saat ini yakni infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, “Saya ingin ada titik berat prioritas pembangunan selama lima tahun ini. Tahun pertama apa, kedua apa, dan seterusnya,” kata Iwan.
Terpisah, Serapan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) 2019 Kabupaten Bogor hingga 31 Mei, baru terserap 23,60% atau sekitar Rp1,5 triliun dari alokasi belanja daerah Rp 6,4 triliun.
Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Mely Kamelia menjelaskan, pos belanja langsung memiliki serapan lebih rendah dibanding belanja tidak langsung.
Baca : Instruksikan Operasi Yustisi, Bupati Bogor: Jangan Tambah Beban
Dari alokasi belanja langsung Rp 3,9 triliun baru terserap 18,94% atau sekitar Rp 738,6 miliar. Sementara pada pos belanja tidak langsung yang didominasi oleh gaji pegawai, dari alokasi Rp 3,11 triliun telah terserap 28,75% atau sekitar Rp 894,1 miliar.
“Kendala serapan anggaran, terutama pada pos belanja langsung harus dikaji oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),” kata Mely kepada Tempo, terkait beleid yang disampaikan Wakil Bupati Bogor tersebut.
