Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Nelayan Keluhkan Kepulauan Seribu Dikuasai Orang Kaya

image-gnews
Kapal nelayan milik dipasangi spanduk saat berlabuh di dermaga Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Rabu, 9 Mei 2018. Tempo/Fajar Pebrianto
Kapal nelayan milik dipasangi spanduk saat berlabuh di dermaga Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Rabu, 9 Mei 2018. Tempo/Fajar Pebrianto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Privatisasi pulau-pulau kecil di gugusan Kepulauan Seribu oleh segelintir orang dikeluhkan oleh para nelayan. Sulaiman, 37 tahun, nelayan setempat, memberikan analogi bapak dan ibu untuk laut dan pulau. Dia mengungkapkannya dalam konferensi pers di Bakoel Koffie Cikini, Jakarta Pusat, hari ini, Jumat, 28 Juni 2019.

"Laut itu bapak saya, tempat nelayan mencari kehidupan, makan, memenuhi nafkah. Kalau pulau itu adalah Ibu, tempat berlindung bagi kami," kata Sulaiman.

BacaWarga Pulau Pari Turun ke Laut Lagi Tolak Pengeboran buat Vila

Sulaiman meyakini "ibu" masih menginginkan anak-anaknya. Dengan bersemangat, nelayan Pulau Pari yang sempat dipenjarakan oleh PT Bumi Pari Asri itu berjanji berjuang mendapatkan kembali 'ibunya" yang telah dirampas segelintir orang berkantong tebal. "Ibu kami dirampas sama orang lain. Berarti harus kami lawan."

Pusat data dan informasi dari LSM Kiara mencatat dari total 110 pulau-pulau kecil di Kepulauan Seribu, 80 di antaranya dimiliki baik oleh perorangan maupun korporasi. Di Pulau Pari, tempat Sulaiman tinggal, warga berkonflik dengan PT Bumi Pari Asri milik Pintarso Adijanto yang mengklaim menguasai hampir seluruh pulau.

Menurut data dari Kiara, beberapa nama yang menjadi pemilik pulau-pulau kecil di gugusan Kepulauan Seribu itu antara lain adalah Johnny Wijaya, Direktur Utama PT Adyaesta Cipatama. Dia memiliki Pulau Kudus Lempeng seluas 1.63 hektare dan Pulau Biawak 0.24 hektare. Berikutnya, Pintarso Adijanto memiliki HGU di Pulau Tikus, Pulau Burung dan Pulau Kongsi. Perusahaannya, PT Bumi Pari Asri juga mengklaim 90 persen luas Pulau Pari.

Selanjutnya adalah Bambang Trihadmojo, memiliki HGU di Pulau Bira Kecil seluas 7.2 hektare; Aburizal Bakrie memiliki Pulau Putri Gundul seluas 0,98 hektare; Ponco Sutowo, pemilik HGU di Pulau Air seluas 2.90 hektare dan Pulau Ayer 2.9 hektare dan beberapa nama lainnya disebutkan.

"Sedangkan Hengky Setiawan pemilik HGU Pulau Tengah, Pulau Burung dia Komisaris Utama dan pendiri PT Tiphone Mobile Indonesia," ujar Sekretaris Jenderal Kiara, Susan Herawati, dalam konferensi pers Jumat, 28 Juni 2019.

Menurut Sulaiman, kebanyakan pulau yang diprivatisasi itu memang tidak berpenghuni. Namun, nelayan di gugusan Kepulauan Seribu, termasuk dari Pulau Pari, biasa memanfaatkan pulau-pulau kosong itu untuk berkebun, misalnya kelapa, secara turun-temurun. Sulaiman pun mengakui bahwa warga tidak memiliki dokumen atau sertifikat apa pun untuk mengklaim pulau-pulau itu.

Kini, Sulaiman dan nelayan lain tidak lagi bisa mendekat atau beraktivitas di pulau-pulau privat itu. Polisi Perairan diduga menjaga ketat kawasan tersebut. Bahkan, menurut dia, kadang dengan menenteng senjata laras panjang.

Sulaiman menceritakan, ia pernah sekali menyandarkan perahu dayungnya di dermaga Pulau Tengah yang telah dimiliki oramh secara pribadi. Saat itu dia sedang memancing ikan dan cumi. Angin ketika itu sedang kencang dan hujan akan turun sehingga butuh tempat bersandar. "Karena akses yang paling deket saat itu adalah Pulau Tengah, aku mampir ke dermaganya, mau beres-beres pancing, tapi diusir sama Pol Air."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sulaiman menerangkan bahwa kala itu polisi tidak hanya mengusir tapi bahkan mencurigainya sebagai maling. Bahkan, sebelumnya polisi menyebut mesin boat di dermaga tersebut hilang. Selanjutnya, Sulaiman pulang dengan mendayung sampan sekitar 20 menit hingga Pulau Pari.

Kondisi bibir pantai Pulau Tengah telah dipenuhi vila-vila mewah. Sedangkan bagian tengah pulau dibiarkan kosong tanpa bangunan sedangkan pepohonan dibiarkan tumbuh. Pemilik pulau, Hengky Sertiawan, yang melakukan reklamasi di pulau tersebut lalu membangun vila di atas lahan reklamasi itu.

"Dulunya pulau itu luasnya enggak sampai 20 hektare, sekarang hampir 60 hektare," kata dia.

Baca jugaNelayan Pulau Pari Demo Proyek Vila Terapung

Menurut Sulaiman, bangunan vila di Pulau Tengah sudah ada sejak 2015. Sebelumnya, kawasan tersebut menjadi salah satu lokasi favorit nelayan untuk mencari ikan dan cumi. Efek privatisasi lain, jarak tempuh melaut yang semakin jauh. Nelayan tidak bisa sembarangan melewati pulau-pulau di gugusan Kepulauan Seribu karena dijaga polisi sehingga harus memutar jalur untuk bisa melaut.

"Kami dulu mencari ikan dekat sekarang jauh. Bahan bakar juga bertambah."

Sulaiman setahun belakangan ini bekerja sebagai awak kapal angkut barang dari Muara Karang ke Pulau Pari dan sebaliknya. Sebelumnya, dia penjaga cottage di Pulau Pari dan dijebloskan ke penjara karena tuduhan penyerobotan lahan.

Dia dan warga Pulau Pari lainnya sedang memperjuangkan haknya untuk menetap melalui Rancangan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Raperda RZWP3K). Menurut informasi yang diterimanya dari Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, draf raperda itu sudah diserahkan kepada bagian legislasi DKI.

"Di RZWP3K Pulau Pari tidak termasuk pemukiman nelayan di Kepulauan Seribu. Terus kami mau tinggal di mana? Apa mau dijadikan wisata semua? Ini yang lagi kami perjuangan," ucap Sulaiman.

M. YUSUF MANURUNG

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sebut Kepulauan Seribu Cocok Jadi Food Estate, Pj Gubernur DKI Heru Budi Bakal Lakukan Ini

3 hari lalu

Heru Budi Mau Kembangkan Food Estate di Kepulauan Seribu, Koral: Sudah Gagal di Tiga Pulau
Sebut Kepulauan Seribu Cocok Jadi Food Estate, Pj Gubernur DKI Heru Budi Bakal Lakukan Ini

Heru Budi menyebut Kepulauan Seribu cocok jadi food estate alias lumbung pangan di DKI Jakarta. Berikut hal yang bakal dilakukan Pj Gubernur DKI itu.


DKI akan Libatkan Swasta Bangun Lumbung Pangan di Kepulauan Seribu

3 hari lalu

Sejumlah wisatawan berlibur di Pantai Perawan, Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta, Senin, 1 Januari 2023. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV (KSOP) Kepulauan Seribu menyatakan jumlah wisatawan saat libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 mencapai 20.919, atau naik dibandingkan periode tahun 2022 yang hanya sebanyak 5.529 ribu wisatawan di wilayah Kepulauan Seribu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
DKI akan Libatkan Swasta Bangun Lumbung Pangan di Kepulauan Seribu

Heru Budi Hartono mengatakan akan melibatkan pihak swasta dalam membiayai pembangunan lumbung pangan di Kepulauan Seribu.


Heru Budi Mau Kembangkan Food Estate di Kepulauan Seribu, Koral: Sudah Gagal di Tiga Pulau

3 hari lalu

Warga menjemur rumput laut di Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, Jakarta, Rabu, 18 September 2019. Rumput laut tersebut diijual seharga Rp 7.000 per kilogramnya. TEMPO/Tony Hartawan
Heru Budi Mau Kembangkan Food Estate di Kepulauan Seribu, Koral: Sudah Gagal di Tiga Pulau

Mida Saragih menilai rencana Heru Budi mengembangkan food estate di Kepulauan Seribu mesti ditunda. Fokus ke penanganan polutan dan dampak industri.


Heru Budi Akan Kembangkan Food Estate di Kepulauan Seribu: Kaya Potensi Ikan, Rumput Laut..

6 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi saat ditemui usai agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Jakarta Pusat di Kantor Walikota Jakarta Pusat, pada Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Heru Budi Akan Kembangkan Food Estate di Kepulauan Seribu: Kaya Potensi Ikan, Rumput Laut..

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan lahan di Kepulauan Seribu cocok dipakai sebagai food estate bagi DKI Jakarta pada 2025.


Kapal KM Parikudus Diterjang Ombak dan Terbalik di Pulau Seribu, Satu Warga Taiwan Hilang

16 hari lalu

Evakuasi KM Parikudus yang terbalik di perairan Pulau Rambut Kepulauan Seribu, Senin, 11 Maret 2024. Foto: ANTARA/HO-Polres Kepulauan Seribu
Kapal KM Parikudus Diterjang Ombak dan Terbalik di Pulau Seribu, Satu Warga Taiwan Hilang

Kapal KM Parikudus yang membawa 35 orang terbalik di Perairan Pulau Rambut, Kelurahan Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu Selatan


BMKG Prakirakan Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu Hujan Ringan pada Minggu Pagi

32 hari lalu

Petugas Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika  (BMKG) memantau monitor prakiraan cuaca wilayah Jakarta dan sekitarnya di gedung BMKG, Jakarta. TEMPO/Subekti
BMKG Prakirakan Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu Hujan Ringan pada Minggu Pagi

BMKG memperkirakan sebagian wilayah DKI Jakarta lainnya diprediksi berawan pada Minggu pagi.


Fahira Idris Dipanggil Bawaslu Kepulauan Seribu, Diduga Lakukan Pelanggaran Pemilu

45 hari lalu

Wakil Ketua Komite I DPD RI Fahira Idris.
Fahira Idris Dipanggil Bawaslu Kepulauan Seribu, Diduga Lakukan Pelanggaran Pemilu

Calon anggota DPD Fahira Idris diminta klarifikasi atas dugaan minta kegiatan kampanyenya difasilitasi oleh ASN Dishub.


6 Kapal Kawal Pengiriman Logistik Pemilu 2024 ke Pulau Pramuka Kepulauan Seribu

48 hari lalu

Pekerja membawa logistik Pemilu 2024  mengunakan perahu motor yang akan didistribusikan ke Pulau Bulang, Batam, Kepulauan Riau, Rabu, 7 Februari 2023. KPU Kota Batam menargetkan pendistribusian logistik Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2024 di daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) yakni Pulau Bulang, Pulau Galang, Pulau Belakangpadang dan Pulau Ngenang selesai pada 8 Februari 2024 dengan menggunakan transportasi laut. ANTARA/Teguh Prihatna
6 Kapal Kawal Pengiriman Logistik Pemilu 2024 ke Pulau Pramuka Kepulauan Seribu

Logistik Pemilu 2024 yang dikirim berupa surat suara untuk 22.515 pemilih, 320 kotak suara dan 320 bilik suara.


Heru Budi Sebut DKI Berhasil Tagih Kewajiban Fasos Fasum dari Pengembang Rp 17,35 Triliun

17 Januari 2024

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat menghadiri Berita Acara Serah Terima Pemenuhan Kewajiban Penyerahan Fasos/Fasum dari Pengembang kepada Pemprov DKI Jakarta di Ruang Pola Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis, 6 April 2023. Dok. Pemprov DKI Jakarta.
Heru Budi Sebut DKI Berhasil Tagih Kewajiban Fasos Fasum dari Pengembang Rp 17,35 Triliun

Heru Budi memberikan piagam penghargaan kepada pengembang pemegang SIPPT/IPPT/IPPR atas capaian pemenuhan kewajiban fasos-fasum kepada DKI Jakarta.


Operasi TMC Cegah Jakarta Banjir, BNPB Tebar Garam di Langit Kepulauan Seribu

7 Januari 2024

Giat operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) oleh BNPB bersama lintas kementerian/lembaga di Pangkalan Udara Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Sabtu, 6 Januari 2024.Tim Kedeputian Bidang Penanganan Darurat BNPB
Operasi TMC Cegah Jakarta Banjir, BNPB Tebar Garam di Langit Kepulauan Seribu

BNPB menggelar operasi TMC (Teknologi Modifikasi Cuaca) untuk mencegah Jakarta kebanjiran