KPBB Sebut Lobi Solar Ingin Hilangkan Bahan Bakar Gas

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • PT Perusahaan Gas Negara Tbk memastikan seluruh SPBG yang dikelola perusahaan beroperasi normal dan pasokan BBG aman dan lancar.(dok PGN)

    PT Perusahaan Gas Negara Tbk memastikan seluruh SPBG yang dikelola perusahaan beroperasi normal dan pasokan BBG aman dan lancar.(dok PGN)

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin mengatakan, PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta mengurangi bus berbahan bakar gas dari 880 unit menjadi 340 unit pada 2015.

    "Mereka bilang saat ini hanya mengoperasikan 340 bus yang berbahan bakar gas," kata Ahmad dalam konferensi pers di kantornya, Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, hari ini, Jumat, 28 Juni 2019.

    BacaMengintip Mobil Pengisi Bahan Bakar Gas

    Hari ini KPBB menggelar konferensi pers mengenai kualitas udara di Jakarta yang masuk kategori sangat tidak sehat. Penggunaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan oktan 2 ribu PPM menyumbang buruknya kualitas udara Ibu Kota.

    Menurut Ahmad, persoalan penurunan jumlah armada bus itu seperti telur dan ayam. Mulanya pada 2006 pemerintah DKI dan Transjakarta sepakat menggunakan bus berbahan bakar gas. Alhasil, bus berbahan bakar gas melintas di koridor 2 dan 3 saat itu. Kemudian Transjakarta menambah armada bus pada 2009. Dampaknya jumlah bus melonjak tetapi stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) terbatas.

    "Sehingga sulit untuk mengisi BBG kemudian harganya juga tidak berpihak pada pemilik SPBG," ujar dia.

    Ketentuan bus BBG sudah diatur dalam Peraturan Daerah DKI Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Pasal 20 perda itu menyebutkan angkutan umum dan kendaraan operasional pemerintah daerah wajib menggunakan BBG sebagai upaya pengendalian emisi gas buang kendaraan bermotor. Kemudian pemda membuat kebijakan baru, yaitu Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi.

    Baca jugaAnies Baswedan Minta PT Transjakarta Kaji Bahan Bakar Listrik

    Ahmad menduga terjadi lobi-lobi pebisnis kepada pemerintah agar menggugurkan aturan yang mewajibkan penggunaan bahan bakar gas (BBG). Karena itulah, menurut dia, terbit Perda Nomor 5 Tahun 2014 yang mengatur kendaraan harus menggunakan bahan bakar ramah lingkungan. 
    "Otomotif itu kan kalau menyuplai bus bahan bakar gas mereka (pebisnis) sebenarnya tidak suka. Mereka mempengaruhi sehingga lobi-lobi itu mengembalikan lagi ke solar," jelas dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tips Menghadapi Bisa Ular dengan Menggunakan SABU

    Untuk mengatasi bisa ular, dokter Tri Maharani memaparkan bahwa bisa ular adalah protein yang hanya bisa ditawar dengan SABU polivalen.