Alasan Komisi D DPRD Sebut Perumahan di Atas Thamrin City Wajar

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Foto aerial suasana perumahan yang berada di atas mal Thamrin City, Jakarta, Rabu, 26 Juni 2019. Cosmo Park tetap digolongkan pada hunian bertingkat, dengan  sistem kepemilikannya pun sama dengan pembelian apartemen pakai Strata Title di atas HGB (Hak Guna Bangunan). ANTARA

    Foto aerial suasana perumahan yang berada di atas mal Thamrin City, Jakarta, Rabu, 26 Juni 2019. Cosmo Park tetap digolongkan pada hunian bertingkat, dengan sistem kepemilikannya pun sama dengan pembelian apartemen pakai Strata Title di atas HGB (Hak Guna Bangunan). ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta -Sekretaris Komisi D Pembangunan DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga, mengatakan perumahan mewah di atas mal Thamrin City, Jakarta Pusat merupakan hal wajar dan sah-sah saja selama mengantongi perizinan dan kelaikan.

    "Sudah dapat informasi soal itu, izinnya ada. Model klaster yang dibangun para pengembang bisa bermacam-macam yang penting tidak bermasalah (mengikuti peraturan)," kata dia di Jakarta, Sabtu, 29 Juni 2019.

    Baca : Perumahan Mewah Thamrin City, Pengamat: Belum Ada Aturannya

    Pembangunan perumahan seperti di atas mal Thamrin City yang sempat viral tersebut, kata dia, sudah tidak bisa dihindari karena Jakarta memiliki lahan yang sangat terbatas sekali.

    "Jadi pembangunan di Jakarta ini modelnya vertikal dan Jakarta pun kekurangan lahan untuk pembangunan rumah," katanya.

    Sementara menurut Pandapotan, sebagian orang masih berharap bisa memiliki rumah di pusat Ibu Kota ini dan solusinya seperti perumahan di atas mal Thamrin City.

    "Tidak semua orang tertarik dengan tempat tinggal model apartemen, ada yang masih menginginkan perumahan dan di negara lain juga sudah lebih dulu mengembangkan seperti itu," ucapnya.

    Baca : Perumahan di Atas Thamrin City Kantongi Izin Sejak 2007

    Komplek perumahan mewah di atas mal Thamrin City itu menurut dia, sebenarnya sudah lama dibangun, hanya saja baru viral sekarang. "Itu sudah ada belasan tahun, tetapi karena kecanggihan teknologi, orang baru tahu sekarang," ujarnya.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.