Ombudsman Curigai Jual-Beli Kursi di PPDB Provinsi Banten

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gerbang SMKN 1 Kabupaten Tangerang di Peusar Panongan, saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Senin 24 Juni 2019. FOTO AYU CIPTA/Tempo

    Gerbang SMKN 1 Kabupaten Tangerang di Peusar Panongan, saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Senin 24 Juni 2019. FOTO AYU CIPTA/Tempo

    TEMPO.CO, Tangerang - Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten Bambang P. Sumo membentuk tim investigasi untuk menelusuri dugaan praktik jual-beli kursi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Banten.

    Menurut Bambang sudah ada laporan dugaan jual-beli bangku di SMK Kabupaten Tangerang. "Kami sudah agendakan pemanggilan pihak terkait. Tim juga akan melakukan investigasi internal," ujar Bambang pag ini, Ahad. 30 Juni 2019. "Kami bekerja undercover."

    Baca jugaTak Transparan, PPDB Banten Dicurigai Ada Permainan

    Pada Sabtu lalu, 29 Juni 2019, Dinas Pendidikan Provinsi Banten bersurat kepada seluruh kepala sekolah SMA dan SMK negeri bahwa pengumuman hasil PPDB diundur sampai batas waktu yang belum ditetapkan.

    Bambang menilai Provinsi Banten tidak siap mengadakan PPDB 2019, antara lain dilihat dari pengunduran pengumuman PPDB. Pengunduran pengumuman menimbulkan keresahan masyarakat dan berpotensi disalahgunakan untuk jual-beli kursi.

    "Untuk itu Gubernur (Wahidin Halim) harus turun tangan mengatasi kemelut PPDB 2019 ini. Alasan pengunduran pengumuman ini tidak jelas."

    AYU CIPTA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.