PPDB Bekasi, Dinas Pendidikan Digeruduk Ratusan Orang Tua Siswa

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ratusan orang tua siswa menggeruduk Dinas Pendidikan Kota Bekasi minta perbaikan jarak radius dalam PPDB jalur zonasi, Selasa 2 Juli 2019. Tempo/Adi Warsono

    Ratusan orang tua siswa menggeruduk Dinas Pendidikan Kota Bekasi minta perbaikan jarak radius dalam PPDB jalur zonasi, Selasa 2 Juli 2019. Tempo/Adi Warsono

    TEMPO.CO, Bekasi - Ratusan orang tua siswa di Kota Bekasi, Jawa Barat, menggeruduk Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Jalan Lapangan Tengah, Bekasi Timur. Mereka memprotes verifikasi jarak rumah dengan sekolah (zonasi sekolah) yang melenceng dari verifikasi awal.

    Sutarno, salah satu orang tua siswa, menerangkan bahwa anaknya terlempar dari SMP Negeri 9 karena dalam verfikasi pertama jarak rumah dengan sekolah 1.027 meter. "Jarak sebenarnya 550 meter," katanya kepada Tempo, hari ini, Selasa, 2 Juli 2019.

    BacaMenjelang PPDB Online Bekasi, Telkom Siapkan Jaringan 56 SMP

    Menurut dia, pendaftar yang rumahnya lebih jauh dari SMPN 9 justru dalam verifikasi pertama hanya 600 meter. Sampai sekarang anak tetangganya itu masih belum tereliminasi dari seleksi. "Makanya saya mau minta ada perubahan jarak dalam verifikasi."

    Juga Nurcholis, yang anaknya tereliminasi dari SMP Negeri 17 Pondok Gede. Di dalam dokumen verifikasi awal, radius rumahnya dengan sekolah 760 meter. Padahal, jarak sebenarnya hanya 50 meter. "Rumah saya hampir nempel dengan sekolah," ujar Nurcholis.

    Nurcholis menyatakan dia tak faham pada saat verifikasi pertama karena yang melakukan adalah istrinya. Ia menduga ada kesalahan penempatan titik ketika verifikasi pada 20 Juni 2019 sehingga hasilnya lebih jauh dari sebenarnya. "Ke sini saya mau mengubah agar anak saya bisa masuk ke SMPN 17."

    Baca jugaPPDB di Bekasi, Banyak Pendaftar Memaksakan Diri ke SMP Favorit

    Adapun Andri, warga Jatibening, Pondok Gede, jarak sebenarnya rumah dengan sekolah hanya 600 meter tapi menjadi 2.000 meter dalam verifikasi. Walhasil, anaknya terlempar dari seleksi PPDB. Andri datang ke Dinas Pendidikan untuk meminta perbaikan sebab PPDB SD dan SMP di bawah wewenang pemerintah kabupaten/kota. "Saya datang dari pagi, tapi belum diproses sampai sekarang," kata dia.

    Adi Warsono


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.