DPRD: Nelayan Tak Rasakan Manfaat Pengembangan Pesisir Ibu Kota

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Nelayan beraktivitas di dekat Pulau G, perairan Teluk Jakarta, Jakarta Utara, Kamis, 27 September 2018. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin prinsip 13 pulau reklamasi di Teluk Jakarta. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

    Nelayan beraktivitas di dekat Pulau G, perairan Teluk Jakarta, Jakarta Utara, Kamis, 27 September 2018. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin prinsip 13 pulau reklamasi di Teluk Jakarta. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

    TEMPO.CO, Jakarta -Nelayan mengeluhkan pembangunan Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Aliran Barat.

    Anggota DPRD DKI Komisi D Bidang Pembangunan, Yusriah Dzinnun, mengatakan tingginya tanggul sekitar lima meter membuat kapal sulit mengakses tempat pelelangan ikan dari titik bersandarnya kapal.

    Baca : Zonasi DKI Tak Beri Pemukiman Nelayan Kepulauan Seribu Dikritik

    "Bayangkan kalau mereka harus membongkar muat hasil tangkapan mereka ke lima meter ke atas itu agak repot sehingga perlu beberapa mereka membuat tangga-tangga kecil sendiri dan lumayan menyulitkan mereka," kata Yusriah di ruang rapat Komisi D DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 2 Juli 2019.

    Yusriah mengaku melihat langsung kondisi nelayan yang sulit mengakses tempat pelelangan ikan saat dua kali turun ke lapangan di hari kampanye. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta pemerintah DKI untuk segera merampungkan pembangunan NCICD Aliran Barat.

    Dengan begitu, manfaat sosial pembangunan itu akan dirasakan warga khususnya nelayan serta terjadi peningkatan ekonomi. Hingga 2018, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI baru menyelesaikan pembangunan tanggul pantai fase A NCICD Aliran Barat.

    Pada 2018, Dinas SDA menyerap 41,16 persen anggaran sebesar Rp 11,47 miliar dari Rp 27,87 miliar. Di tahun ini pemerintah telah memasan spun pile sepanjang 106 meter di Kali Kamal.

    "Mereka bilang belum menikmati kue pembangunan," ujar dia. "Saya liat betul pada saat mereka bongkar di sana mereka berharap sebetulnya tanggul tetap jalan supaya diselesaikan tidak parsial."

    Baca : Nelayan Keluhkan Kepulauan Seribu Dikuasai Orang Kaya

    Para nelayan, lanjut dia, menunggu pemerintah mengajak komunikasi untuk menyelesaikan masalah yang ada. Lurah, camat dan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI pernah mengajak komunitas nelayan bertemu. Namun, menurut Yusriah, tak ada kabar atau keputusan terbaru sampai hari ini.

    Proyek NCICD menjadi program yang lebih terintegrasi, karena bukan hanya proyek penanggulangan banjir. Tujuan lainnya yakni meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Jakarta secara keseluruhan (environmental remediation), termasuk bagi para nelayan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.