Siswa Berprestasi Tersingkir PPDB, Ortu: Pak Jokowi Harus Tahu

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kabupaten Tangerang di Curug. Sejumlah orang tua siswa protes karena anaknya tak bisa masuk sekolah tersebut. TEMPO/Ayu Cipta

    Suasana Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kabupaten Tangerang di Curug. Sejumlah orang tua siswa protes karena anaknya tak bisa masuk sekolah tersebut. TEMPO/Ayu Cipta

    TEMPO.CO, Tangerang - Sedikitnya ada 10 siswa yang tersingkir dari seleksi masuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 3 Kabupaten Tangerang, Curug.

    Mereka adalah siswa berprestasi dari jalur nonakademik. Rata-rata adalah juara tingkat kabupaten dan provinsi di bidang seni dan olahraga. Bahkan ada yang juara tingkat internasional.

    Baca: Dugaan Kecurangan PPDB, Ombudsman Panggil Kepala SMKN 1 Panongan

    Diantara siswa yang tersingkir itu adalah Taura Dwi Rizki Ilhami, 15 tahun. Taura adalah peraih juara 1 karate tingkat provinsi yang merupakan anak laki-laki Baya Panggiulan Hatta, warga Kecamatan Panongan.

    Hatta mengatakan rumahnya di Panongan jika diukur dengan sistem zonasi tidak menguntungkan karena tidak ada SMAN terdekat di kecamatan itu. "Jarak rumah kami ke sekolah terdekat 4 kilometer ke SMAN 3 Curug, beda kecamatan. Karena itu anak saya mengambil jalur bukan zonasi tetapi prestasi," kata dia kepada Tempo, Rabu, 3 Juli 2019. Di sekolah itu, jarak terjauh yang diterima sekitar 2,1 kilometer. Namun anaknya mental lantaran kuota prestasi hanya lima persen.

    Menurut Hatta, sekolah tersebut belum menerapkan perubahan aturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan jalur prestasi 15 persen. "Yang mengecewakan adalah justru ada anak berprestasi namun domisili di Kota Tangerang dan DKI Jakarta artinya jika verivikasi teliti, itu tidak diterima karena zonasi lebih jauh ketimbang domisili kami ke sekolah itu," kata dia.

    Sejumlah siswa dan orang tua murid mengantre saat seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMAN 1 Jakarta, Jakarta, Senin, 24 Juni 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Ini yang kemudian membuat ia dan sembilan orangtua lain pada Selasa, 1 Juli 2019 menyampaikan protes kepada panitia PPDB SMAN 3 Curug dengan mendatangi sekolah tersebut. "Kami menemukan ada dugaan praktek kecurangan dengan domisili siluman, dengan melampirkan data domisili sekitar sekolah," kata Hatta.

    Kemungkinan itu terjadi saat dilihat dengan Google Map, ada penumpukan domisili. "Bisa mereka tinggal di satu tempat yang disewa mendadak," kata Hatta.

    Adapula, kata Hatta, modus yang dipakai orangtua dengan menarik garis lurus ke sekolah dari peta. Caranya mengambil jarak terdekat ke sekolah. Menurut dia, jika verifikator di sekolah tidak teliti, zonasi anak- anak ini bisa lolos.

    Orangtua lain yang turut protes kuota jalur prestasi adalah D. Susilawati, warga Pasar Kemis. Anaknya, Raden Muhammad Daffa merupakan alumni SMPN 1 Pasar Kemis yang berprestasi juara pertama dalam kejuaraan Taekwondo International Invitation Bandung dan Kapolri Cup. "Anak kami membawa nama baik Kabupaten Tangerang dikancah internasional tapi hasilnya nihil," ujarnya.

    Baca: Dinas Pendidikan Banten Sebut Orang Tua Harus Maklumi Proses PPDB

    Hatta pun tak mampu menjawab pertanyaan Taura yang tidak masuk dari jalur prestasi nonakademik. "Jadi ayah, yang saya raih ini artinya apa?" kata dia mengutip pertanyaan anaknya. Apalagi dari segi nilai, anaknya meraih hasil ujian nasional 320.

    Pihak sekolah pun tidak ada yang menemui orangtua siswa yang berdatangan ke sekolah itu. Panitia PPDB inti tak bisa ditemui, apalagi kepala sekolah. Bahkan, orangtua yang kemudian mengadu ke Dinas Provinsi Banten di Serang menelan pil pahit. Mereka gagal bertemu Kepala Dinas Pendidikan. E Kosasih Samanhudi.

    "Hari ini kami melapor ke Ombudsman, kami akan menuntut keadilan kalau perlu sampai ke meja hijau, dan lapor Presiden Jokowi," kata Hatta.

    Tempo menghubungi Kepala SMAN 3 Kabupaten Tangerang Dedi Hidayat tetapi tidak aktif. Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten Bambang P Sumo menyilakan orangtua melaporkan masalah itu ke lembaganya di Serang.

    Para orangtua akan menuntut Dinas Pendidikan Provinsi Banten yang tidak mengakomodir 15 persen jalur prestasi dalam PPDB yang tidak diterapkan di sekolah tersebut. "Ini tidak adil dan merugikan," kata Hatta mewakili 9 orang orangtua lainnya."Pak Jokowi dan Pak Menteri harus tahu".


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Mengering di Sana-sini

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini bahaya kekeringan untuk wilayah Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta.