Gabungan BEM UI itu menamakan diri Aliansi Pengawalan Pemilihan Rektor BEM se-UI. "Titik kumpul di Stasiun Universitas Indonesia pada pukul 15.00," ujar Ketua BEM UI, Manik Marganamahendra saat dihubungi Tempo, Senin, 8 Juli 2019.
Baca: Ini 3 Alasan BEM UI Tolak Proyek Reklamasi Teluk Jakarta
Menurut Manik, BEM menilai Rektorat UI dalam beberapa bulan terakhir begitu lihai mengambil kebijakan yang serba dadakan dan minim sosialisasi. Dia menyebut kebijakan kenaikan BOP (Biaya Operasional Pendidikan) Non-Reguler dan semester pendek, penertiban hewan, perubahan peraturan pelayanan kesehatan di Klinik Satelit Makara UI, hingga kebijakan secure parking yang dinilai masih prematur.
Kebijakan yang serba dadakan dan minim sosialisasi tersebut, kata Manik, bertepatan dengan akhir masa jabatan Rektor UI Muhammad Anis. Namun, kebijakan itu malah menimbulkan polemik.
Aliansi Pengawalan Pemilihan Rektor BEM se-UI memiliki beberapa tuntutan. Pertama, mendesak Rektorat UI untuk mengevaluasi dan membatalkan kebijakan yang ditetapkan secara prematur, tanpa kajian dan minim sosialisasi, antara lain kenaikan BOP Non-Reguler dan semester pendek, penertiban hewan, perubahan pelayanan Klinik Satelit Makara UI, dan secure parking.
Baca juga: Tuntut Transparansi Biaya, BEM UI Geruduk Rektorat
Kedua, mengganti dan memperbaiki kebijakan tersebut sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ketiga, mengawal pemilihan rektor yang transparan, independen, dan terhindar dari kepentingan politik praktis serta melibatkan mahasiswa dalam segala prosesnya.
"Terakhir, meminta calon Rektor UI untuk belajar dari permasalahan kultur pembuatan kebijakan yang tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan bersedia untuk tidak mengulangi kesalahan serupa."
IRSYAN HASYIM
