Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Serapan Anggaran DKI Baru 33,21 Persen, Sekda: Ini Paling Baik

image-gnews
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan keterangan dalam konferensi pers terkait pengambilalihan pengelolaan air dari pihak swasta, di Balai Kota, Jakarta, Senin, 11 Februari 2019. Menurut Anies pengambilalihan akses air sekaligus mengoreksi kebijakan yang dibuat pada masa Orde Baru tepatnya pada 1997 dan juga kinerja mitra swasta tidak mencapai target dalam melayani masyarakat selama 20 tahun berjalan. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan keterangan dalam konferensi pers terkait pengambilalihan pengelolaan air dari pihak swasta, di Balai Kota, Jakarta, Senin, 11 Februari 2019. Menurut Anies pengambilalihan akses air sekaligus mengoreksi kebijakan yang dibuat pada masa Orde Baru tepatnya pada 1997 dan juga kinerja mitra swasta tidak mencapai target dalam melayani masyarakat selama 20 tahun berjalan. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah mengatakan penyerapan anggaran Pemprov pada pertengahan tahun ini dapat dikatakan sebagai yang terbaik jika dibanding dengan tahun sebelumnya di periode yang sama. Pada pertengahan tahun ini, serapan anggaran DKI baru sebesar 33,21 persen.

"Saya rasa dari sepanjang tahun, tahun ini paling baik. Karena kami punya SPS, grafik penyerapan, itu dikontrol. SKPD yang tidur itu keliatan," kata Saefullah di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juli 2019.

Baca: Sisa 3 Hari, Pemprov Genjot Serapan Anggaran DKI Lampaui Era Ahok

Saefullah mengatakan setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) harus melaporkan secara berkala perkembangan program kerja secara online. Sehingga masyarakat pun dapat memantau langsung level penyerapan tersebut.

Menurut data dari laman http://publik.bapedadki.net yang diakses pada Rabu, 10 Juli 2019, dari total Rp 80,9 triliun APBD 2019, anggaran yang sudah diserap baru Rp 26,87 triliun atau 33,21 persen. Dari laman tersebut, penyerapan anggaran terbagi menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Target Anies Tak Tercapai, Serapan Anggaran 2 SKPD Ini Terendah

Untuk belanja langsung, tingkat penyerapannya 25,74 persen atau Rp 11,9 triliun. Adapun item dalam belanja langsung merupakan belanja barang dan jasa.

Sementara untuk serapan anggaran DKI untuk belanja tidak langsung, saat ini mencapai 43,25 persen atau Rp 14,9 triliun. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, hibah, subsidi, bantuan sosial, dan lain-lain.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Usul Alihkan Anggaran Pin Emas ke KJMU, Wakil Ketua DPRD: APBD Bukan Anggaran Pribadi

47 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi bersama Wakil Ketua DPRD Khoirudin, Rany Mauliani, Zita Anjani memimpin Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Selasa, 13 September 2022. Rapimgab DPRD DKI Jakarta menentukan usulan nama calon pejabat Gubernur untuk menggantikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang masa jabatannya berakhir pada Oktober mendatang. Rapimgab yang dihadiri sembilan fraksi partai tersebut memutuskan tiga nama yang akan diserahkan kepada Mendagri dam Presiden. Ketiga nama tersebut yaitu Heru Budi Hartono, Marullah Matali, dan Bachtiar. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Usul Alihkan Anggaran Pin Emas ke KJMU, Wakil Ketua DPRD: APBD Bukan Anggaran Pribadi

Rany Mauliani, mengatakan, usulan mengalihkan anggaran pin emas anggota DPRD DKI Jakarta ke KJMU sulit direalisasikan. Kenapa?


Ketua Kelompok Tani Kampung Bayam Bantah Tudingan Sekda DKI Soal Punya 2 Rumah dan Mobil

4 Februari 2024

Warga mengambil air dari sumur galian di Kampung Susun Bayam, Jakarta Utara, Senin, 22 Januari 2023. Saat warga menempati Kampung Susun Bayam, aliran listrik dan air diputus oleh pengelola, alhasil mereka menggunakan genset untuk mengaliri listrik ke kamar-kamar warga di jam-jam tertentu dan melakukan penggalian sumur untuk mendapatkan akses air untuk kebutuhan sehari-hari seperti mencuci dan mandi. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Ketua Kelompok Tani Kampung Bayam Bantah Tudingan Sekda DKI Soal Punya 2 Rumah dan Mobil

Ketua Kelompok Tani Kampung Bayam Furqon menyebut tudingan Sekda DKI Joko Agus Setyono itu sebagai kezaliman.


Sekda DKI Sebut Ketua Kelompok Petani Kampung Bayam Madani Punya 2 Rumah Pribadi

2 Februari 2024

Warga mengambil air dari sumur galian dan dituang pada filter air agar mendapatkan air yang jernih di Kampung Susun Bayam, Jakarta Utara, Senin, 22 Januari 2023. Warga Kampung Bayam menempati Kampung Susun Bayam (KSB) walaupun belum melakukan serah terima kunci dengan PT Jakpro sebagai pengelola, penempatan itu dilakukan warga karena mereka kecewa kepada pengelola yang belum juga memberikan kepastian kepada mereka soal penempatan di KSB. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Sekda DKI Sebut Ketua Kelompok Petani Kampung Bayam Madani Punya 2 Rumah Pribadi

Tidak hanya Furkon, Sekda DKI menyebutkan beberapa warga eks Kampung Bayam yang menempati HPPO memiliki motor bahkan mobil.


Polemik Kampung Bayam Hingga Didatangi Anak Anies dan Cak Imin, Sekda DKI Bocorkan Besaran Kompensasi Warga Terdampak

1 Februari 2024

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 8 Januari 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Polemik Kampung Bayam Hingga Didatangi Anak Anies dan Cak Imin, Sekda DKI Bocorkan Besaran Kompensasi Warga Terdampak

Ada 646 KK yang di dalamnya sudah termasuk Furkon telah menerima ganti untung penggusuran Kampung Bayam untuk dibangun Stadion JIS.


Penyerapan APBD DKI 2023 Capai Rp66,7 Triliun, Mayoritas untuk Gaji hingga Hibah

10 Januari 2024

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghadiri pentas seni Sekolah Luar Biasa Negeri 7, Jakarta Timur pada Rabu, 13 Desember 2023. TEMPO/Aisyah Amira Wakang.
Penyerapan APBD DKI 2023 Capai Rp66,7 Triliun, Mayoritas untuk Gaji hingga Hibah

Realisasi belanja daerah pada APBD DKI 2023 mencapai 92,54 persen atau meningkat 8 persen dari tahun lalu


Heru Budi Klaim Kinerja APBD DKI 2023 Tumbuh Optimal, Realisasi Pendapatan Daerah Rp 71 Triliun

9 Januari 2024

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono panen cabai bersama secara serentak bersama Kelompok Tani Pinggir Bumi (KTPB) di Buperta Cibubur, Cipayung, Jakarta Timur pada Rabu, 20 Desember 2023./Dok Humas Pemprov DKI Jakarta
Heru Budi Klaim Kinerja APBD DKI 2023 Tumbuh Optimal, Realisasi Pendapatan Daerah Rp 71 Triliun

Heru Budi mengatakan realisasi pendapatan daerah yang melebihi dari target didukung kondisi makro ekonomi serta meningkatnya pertumbuhan ekonomi.


Top Metro: Jakarta Diminta Siapkan Dana Efek IKN Pindah, Siskaeee Tersangka Film Porno

30 Desember 2023

Fransiska Candra Novitasari atau Siskaeee menghadiri pemeriksaan kasus pembuatan film porno Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin, 25 September 2023. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsu) memeriksa Siskaeee sebagai saksi terkait film porno yang dibintanginya 'Keramat Tunggak' yang di produksi oleh Kelas Bintang, Sebelumnya Dirkrimsus telah memeriksa 12 pemeran film dewasa. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Top Metro: Jakarta Diminta Siapkan Dana Efek IKN Pindah, Siskaeee Tersangka Film Porno

Pemprov DKI diminta menyiapkan anggaran untuk mengantisipasi perubahan usai IKN pindah, Siskaeee jadi tersangka kasus film porno


Kemendagri Minta Jakarta Siapkan Kebutuhan Dana Kepindahan Ibu Kota ke IKN

29 Desember 2023

Ilustrasi Balai Kota DKI Jakarta. Foto: Wikimedia
Kemendagri Minta Jakarta Siapkan Kebutuhan Dana Kepindahan Ibu Kota ke IKN

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta menyediakan alokasi anggaran dalam APBD 2024 untuk kepindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN di Kaltim.


RUU DKJ: Sekda Sebut Pemprov DKI Tak Usulkan Gubernur Ditunjuk Presiden

19 Desember 2023

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono saat ditemui di lobby Blok G Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 1 Juni 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
RUU DKJ: Sekda Sebut Pemprov DKI Tak Usulkan Gubernur Ditunjuk Presiden

Pemprov DKI tidak pernah mengusulkan gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta ditunjuk oleh presiden dalam RUU DKJ.


Polisi Dilibatkan di Kasus Eks Warga Kampung Bayam Bobol KSB, Pemprov DKI Dukung Jakpro

19 Desember 2023

Suasana unit hunian di Kampung Susun Bayam di hari peresmian oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Jakarta, Rabu, 12 Oktober 2022.. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Polisi Dilibatkan di Kasus Eks Warga Kampung Bayam Bobol KSB, Pemprov DKI Dukung Jakpro

Cara tersebut diambil Jakpro lantaran eks warga Kampung Bayam menyalahi aturan dengan menghuni Kampung Susun Bayam secara sepihak dan ilegal.