Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Petugas KPPS Meninggal di Bekasi Terima Santunan Rp 360 Juta

KPU RI serahkan santunan kepada ahli waris KPPS meninggal dunia di Bekasi, Jumat 12 Juli 2019. Tempo/Adi Warsono
KPU RI serahkan santunan kepada ahli waris KPPS meninggal dunia di Bekasi, Jumat 12 Juli 2019. Tempo/Adi Warsono
Iklan

TEMPO.CO, Bekasi - Komisi Pemilihan Umum RI menyalurkan santunan kepada 10 ahli waris petugas KPPS meninggal saat Pemilu 2019 di wilayah Bekasi. Setiap ahli waris diberi dana sosial sebesar Rp 36 juta.

Baca : Petugas KPPS Meninggal Bertambah di Bekasi, Korban Jadi 4 Orang

"Walaupun santunan ini tidak bisa mengembalikan atau menyamai berharganya kehadiran almarhum, tetapi setidaknya ini menyambung silaturahim di antara kita sesama penyelenggara pemilu," kata Ketua KPU Kota Bekasi, Nurul Sumarheni, Jumat, 12 Juli 2019.

Pemberian santunan diserahkan secara simbolis oleh komisioner KPU RI di kantor KPU Kota Bekasi, Jalan Juanda, Bekasi Timur pada Jumat, 12 Juli 2019. Adapun penyerahan uang santunan melalui transfer ke rekening masing-masing ahli waris.

Sebetulnya ada 14 petugas KPPS meninggal di Bekasi, tapi santunan hanya diberikan kepada 10 ahli waris. Berdasarkan petunjuk teknis pemberian dana santunan, bantuan sosial diberikan kepada petugas di TPS yang meninggal antara tahapan pencoblosan pada April sampai 10 Mei 2019.

"Empat orang yang meninggal pasca 10 Mei hanya mendapat santunan dari Pemkot Bekasi, termasuk sedikit dari KPU Kota Bekasi," ucap Nurul.

Menurut Nurul, petugas KPPS meninggal beberapa di antaranya sudah memiliki riwayat sakit sebelumnya. Tapi tak bisa dipungkiri, pelaksanaan Pemilu dengan sistem hitung tanpa jeda cukup menguras energi dan pikiran. Sebab, petugas mulai bekerja semenjak persiapan dari distribusi logistik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Itu menjadi salah satu sebab penyakit yang diderita muncul kembali dan kelelahan kronis," kata dia.

Ketua KPPS 81 Kranji, Bekasi Barat, Ahmad Salahudin, misalnya. Dia kecelakaan dan  meninggal ketika mengantarkan anaknya ke pesantren. Dia terjatuh karena hilang konsentrasi dalam berkendara akibat kelelahan usai menjalankan tugasnya menjadi KPPS.

Seorang ahli waris yang menerima santunan, Tatie Wadriyanti, mengaku senang adanya santunan, serta sedih karena ditinggal suaminya Soni Sumarsono, 74 tahun yang merupakan anggota KPPS di Jatirahayu, Pondok Melati. Uang santunan rencananya akan didonasikan untuk anak yatim-piatu, dan mengurus makam.

"Saya ikhlas, karena bapak memang niatnya kerja sosial. Beliau sudah sejak 2010 jadi petugas pemilu," kata Tatie.

Baca: Banyak Petugas KPPS Meninggal, Polres Tangsel Gelar Doa Bersama

Tatie meminta agar pelaksanaan Pemilu serentak 2019 untuk dievaluasi agar kasus petugas KPPS meninggal usai bertugas tak terulang lagi. Ia menilai suaminya yang berumur 74 tahun, sudah terlalu tua untuk menjadi petugas penyelenggara Pemilu. "Kalau bisa yang muda-muda," kata dia.

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


KPU dan Komnas Perempuan Niat Hadirkan Pemilu 2024 yang Ramah Perempuan dan Inklusif

1 jam lalu

Simulasi Pemilu 2019 dengan tema
KPU dan Komnas Perempuan Niat Hadirkan Pemilu 2024 yang Ramah Perempuan dan Inklusif

KPU dan Komnas perempuan bertemu untuk bicarakan Pemilu 2024 yang ramah perempuan dan inklusif. Apa maksudnya?


Kabupaten Tangerang Gelar Pilkades Serentak di 16 Desa pada 24 September 2023

1 jam lalu

Ilustrasi pilkades serentak. ANTARA
Kabupaten Tangerang Gelar Pilkades Serentak di 16 Desa pada 24 September 2023

Pelaksanaan Pilkades Serentak 2023 di 16 desa Kabupaten Tangerang menjadi tolok ukur keamanan Pemilu 2024.


Jokowi Akan Cawe-Cawe dalam Pilpres 2024, Pengamat Ungkap Dampak Negatif

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan keterangan soal jalan rusak di Lampung di depan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi (topi berlambang garuda) di Pasar Tradisional di Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Lampung, Jumat, 5 Mei 2023. Biro Setpres
Jokowi Akan Cawe-Cawe dalam Pilpres 2024, Pengamat Ungkap Dampak Negatif

Analis Politik Pangi Syarwi Chaniago menyebutkan sejumlah dampak negatif dari pernyataan Presiden Jokowi akan cawe-cawe Pilpres 2024


Mahasiswa Hindu Kritik Peraturan Pemilu 2024 yang Menganggap Korupsi Hal Biasa

20 jam lalu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan uji publik terhadap sejumlah rancangan Peraturan KPU (PKPU), Sabtu (27/5).
Mahasiswa Hindu Kritik Peraturan Pemilu 2024 yang Menganggap Korupsi Hal Biasa

Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia soroti dibukanya celah bagi terpidana korupsi untuk mencalonkan sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2024.


Pemilu 2024, KMHDI Ragukan Independensi KPU Sebagai Penyelenggara

21 jam lalu

Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan melakukan aksi menolak PKPU 10 pasal 8 ayat 2 di kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Senin, 8 Mei 2023. Dalam aksinya mereka menolak peraturan PKPU nomor 10 tahun 2023 itu dianggap dapat mengancam keterwakilan perempuan dalam berpolitik di masa pemilu yang akan datang, Mereka juga mendesak agar KPU mengembalikannya pada ketentuan pembulatan ke atas sesuai ketentuan sebelumnya. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pemilu 2024, KMHDI Ragukan Independensi KPU Sebagai Penyelenggara

KMHDI menilai KPU tak independen karena mendapatkan tekanan dari DPR soal peraturan yang membahas keterwakilan perempuan pada Pemilu 2024.


Pemilu 2024, Bawaslu Lampung Temukan Bacaleg Ganda

1 hari lalu

Ilustrasi Pemilu. ANTARA
Pemilu 2024, Bawaslu Lampung Temukan Bacaleg Ganda

Bawaslu Lampung menyatakan Bacaleg ganda tak akan lolos menjadi Caleg pada Pemilu 2024 jika tak memilih salah satu partai politik atau satu dapil.


Ahli Waris Lahan Tol Jatikarya Unjuk Rasa di Pengadilan Negeri Bekasi, Pampang Foto Prabowo & Jokowi

1 hari lalu

Sejumlah warga ahli waris melaksanakan buka puasa saat aksi penutupan Jalan Tol Jatikarya di Bekasi, Jawa Barat, Senin, 10 April 2023. Dalam aksi penutupan jalan dari pukul 14.50 WIB tersebut, mereka menuntut pembayaran konsinyasi dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) atas penggunaan tanah seluas 4,2 hektare untuk tol Cimanggis-Cibitung di Jatikarya. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah
Ahli Waris Lahan Tol Jatikarya Unjuk Rasa di Pengadilan Negeri Bekasi, Pampang Foto Prabowo & Jokowi

Sejumlah ahli waris lahan yang dibangun Tol Jatikarya berunjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Kelas IA Bekasi, Rabu, 31 Mei 2023.


Kejari Tetapkan Tersangka Korupsi Pengadaan Fasilitas Kampanye KPU Depok

1 hari lalu

Tersangka kasus korupsi pengadaan fasilitas kampanye KPU Depok tahun 2015, S saat ditetapkan sebagai tersangka dan dibawa ke Rutan Kelas 1 Depok, Rabu, 31 Mei 2023. Foto : Istimewa
Kejari Tetapkan Tersangka Korupsi Pengadaan Fasilitas Kampanye KPU Depok

Kejaksaan Negeri Depok menetapkan status tersangka S, 52 tahun, terkait kasus korupsi pengadaan fasilitas kampanye KPU Depok tahun anggaran 2015.


Pertumbuhan Ekonomi di Tahun Politik, Kemenkeu: Investasi Disebut Melambat, tapi Konsumsi Tinggi

1 hari lalu

Febrio N Kacaribu. Feb.ui.ac.id
Pertumbuhan Ekonomi di Tahun Politik, Kemenkeu: Investasi Disebut Melambat, tapi Konsumsi Tinggi

Tahun politik kali ini akan berbeda, bahkan pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berkisar 5,3-5,7 persen pada 2024.


MK Yakin Tidak Ada Kebocoran Putusan Gugatan Sistem Proporsional Tertutup

1 hari lalu

Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono berbicara pada wartawan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin 24 Juni 2019. Tempo/ Fikri Arigi.
MK Yakin Tidak Ada Kebocoran Putusan Gugatan Sistem Proporsional Tertutup

Mahkamah Konstitusi memiliki keyakinan bahwa tidak ada kebocoran soal putusan gugatan sistem proporsional tertutup. MK belum ambil langkah apa pun.