TEMPO.CO, Bandung - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mendukung keinginan Bupati Bogor Ade Yasin untuk pembangunan jalur Puncak II. Menurut Iwa, rencana itu sudah masuk dalam tata ruang pemerintah Kabupaten Bogor. “Karena itu bagian solusi kemacetan pada hari biasa dan libur di jalur Puncak,” kata Iwa di Gedung Sate Bandung, Jumat, 12 Juli 2019.
Baca juga: Bupati Bogor Minta Ridwan Kamil, Bikin Proyek Jalur Puncak II
Pemerintah Jawa Barat, menurutnya, sudah membicarakan jalur baru itu dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). “Untuk mempertimbangkan kembali jalur Puncak II guna pengembangan Kabupaten Bogor dan Cianjur.” Jalur itu terbentang dari Sentul hingga Cipanas sepanjang 50-60 kilometer.
Baca juga:
Selain untuk mengurangi kemacetan arus lalu lintas, jalur Puncak II juga untuk meningkatkan aktivitas ekonomi dan pelayanan. Menurut Iwa, pihaknya akan berhati-hati agar pembangunannya tidak merusak lingkungan. “Lingkungan harus kita jaga,” ujarnya.
Adapun soal biaya, sejauh ini ada dua skema pilihan. Memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jawa Barat. Pilihan kedua melibatkan perusahaan swasta. “Estimasi biaya masih dikaji, baru ketahuan kalau FS (studi kelayakan) sudah ada,” kata Iwa.
Sebelumnya diberitakan, Bupati Bogor Ade Yasin meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong pembangunan Jalur Puncak II atau yang biasa disebut Poros Tengah Timur untuk memecah kemacetan arus lalu lintas di Kawasan Puncak.
Saat Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Kopdar) Triwulan II di Kabupaten Kuningan pada Kamis, 11 Juli 2019, Ade menyampaikan usulan tersebut kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Baca juga: Jalur Puncak II akan Menjadi Kawasan Wisata Terpadu
Menurut Ade, saat ini Jalur Puncak sudah kelebihan kapasitas kendaraan sehingga perlu dibuat jalur baru untuk mengurangi beban jalan penghubung Kabupaten Bogor-Cianjur. Kabupaten Bogor sudah menyiapkan lahan untuk Jalur Puncak II sepanjang 46 kilometer dari hibah masyarakat dan investor. Karena anggaran proyek itu sangat besar, diperkirakan Rp 1,250 triliun, Ade meminta dukungan dari pemerintah pusat dan Jawa Barat.
