Warga Tolak Pencari Suaka, Lurah Kalideres Sebut Sudah Koordinasi

TEMPO.CO, Jakarta - Menjawab penolakan warga Daan Mogot Baru, Kalideres, Jakarta Barat, terhadap kehadiran para warga asing pencari suaka, Lurah Kalideres Muhammad Fahmi menerangkan perihal koordinasi dengan warga.

Menurut dia, sebelum pencari suaka tiba, Kelurahan Kalideres telah melakukan koordinasi dengan warga melalui pengurs RT/RW. Dia mengakui koordinasi sudah dilakukan pada saat persiapan tempat untuk para pencari Suaka.

"Sudah kami koordinasikan pada saat bersih-bersih tempat ini (eks Kodim) melalui RT/RW, waktu itu Rabu sore," kata Fahmi saat ditemui di tempat pengungsiang, Minggu, 14 Juli 2019.

Kata Fahmi sebelum para pencari suaka datang di eks Kodim dia dan sejumlah RT.RW juga ikut terlibat membersihkan tempat para pengungsi. Pada saat itu hadir juga dari dinas sosial, UNHCR, dan Kesbangpol untuk melakukan koordinasi.

Sebelumnya pada Sabtu siang sejumlah warga Daan Mogot Baru melakukan demo penolakan terhadap pencari suaka di depan eks Kodim. Meraka mengatakan merasa resah dengan kedatangan para pencari suaka. Selain itu ada ketakutan-ketakutan karena disamping pengungsian ada fasilitas umum seperti sekolah dan ruko-ruko kerap digunakan pencari suaka untuk beristirahat di saat siang.

Baca: Warga Perumahan Daan Mogot Baru Dibuat Repot Pencari Suaka 

"Kemarin juga sudah bertemu dengan mereka, kami sampaikan permakluman. Dan untuk keamaanan sudah kami koordinasikan dengan pihak TNI dan Polisi, demi kenyamanan bersama," katanya.

Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Irmansyah mengatakan bahwa ini merupakan soal aspek kemanusiaan. Semua warga yang berada di sekitar komplek di harap untuk memaklumi hal tersebut. Irmansyah menerangkan bahwa DKI terbuka untuk berdiskusi tentang masalah ini. Dinas Sosial telah membuat aturan bahwa para pencari suaka tidak boleh keluar dari lokasi penampungan setelah pukul 17.00 WIB. Penampungan pun dijaga ketat oleh petugas.

Dia memastikan Dinas Sosial membantu menyiapkan kebutuhan dasar para pencari suaka, meskipun wewenang utama penanganan di tangan pemerintah pusat dan UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees).

MUH HALWI