Ada Proyek Tol Becakayu, Begini Kepadatan di Jalan Kalimalang

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pembangunan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) kawasan Jalan K.H. Noer Ali, Bekasi Selatan, Ahad, 30 Juni 2019.  TEMPO/Subekti.

    Pembangunan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) kawasan Jalan K.H. Noer Ali, Bekasi Selatan, Ahad, 30 Juni 2019. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Bekasi - Jalan KH. Noer Ali di Kota Bekasi, Jawa Barat atau yang familiar disebut Jalan Kalimalang menjadi akses utama penduduk Bekasi menuju ke Jakarta. Karena itu, jalur ini selalu padat kendaraan pada jam sibuk orang berangkat dan pulang bekerja. Kepadatan diprediksi bertambah parah karena di lokasi itu tengah ada pembangunan tol Becakayu.

    "Di Kalimalang ini kan sedang ada pembangunan tol Becakayu juga yang merupakan suatu proyek strategis nasional," kata Kepala Bidang Teknik Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Johan Budi Gunawan pada Senin, 15 Juli 2019.

    Menurut Johan, satu jalur menuju ke Jakarta telah terpakai untuk kontruksi jalan tol sehingga dipindahkan melalui sisi selatan Kalimalang. Sedangkan kapasitas jalan menuju ke Bekasi juga berkurang hingga dua meter. Selama ada pembangunan proyek tol itu diprediksi akan terjadi kepadatan yang luar biasa.

    Dinas Perhubungan Kota Bekasi mencatat rata-rata kepadatan kendaraan mencapai 1.107 (sepeda motor) dan 183 (mobil) pada jam sibuk berangkat kerja pada 07.00-09.00 dan pulang kerja pada 17.00-20.00.

    Kemacetan di jalur, terutama menuju ke Bekasi juga disumbangkan truk besar keluar Tol JORR, maupun Tol Jakarta-Cikampek. "Oleh karena itu kami menghimbau tolonglah taati apa yang kami terapkan," kata Johan.

    Tiang Pancang Tol Becakayu di Jalan KH. Noer Alie, Kalimalang, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Selasa, 22 Mei 2019. Tempo/Adi Warsono

    Johan mengatakan pihaknya tengah menyiapkan pemasangan portal penghalau truk di jalan akses Tol Kalimalang. Portal setinggi empat meter ini secara otomatis menghalau truk dari Tanjung Priok yang keluar di exit Pondok Kelapa/Kranji menuju ke Kalimalang. "Setelah ada portal, truk otomatis tidak bisa ke Kalimalang, sehingga masuk lagi lewat GT Kalimalang 2," kata dia.

    Langkah tersebut, kata Johan, bukan hanya kepentingan untuk Kota Bekasi saja tapi kepentingan lalu lintas yang biasanya menggunakan jalan tol. "Jangan sampai akhirnya mereka terjebak kemacetan di ruas Jalan Kalimalang," ujarnya.

    Seorang pengguna Jalan Kalimalang, Oktavianti merasakan dampak kepadatan di jalur tersebut. "Kalau sudah lewat sini (Kalimalang), tangan saya sampai kesemutan, gas-rem terus," ujar karyawati perusahaan swasta ini.

    Proyek Tol Becakayu telah mencapai ujung Jalan KH. Noer Ali sehingga akses ke Jakarta di sisi utara Kalimalang akan ditutup total. Ada dua strategi yang direncanakan. Pertama, pengguna jalan diarahkan menuju ke putaran atau u-turn di bawah fly over Ahmad Yani lalu masuk ke Kalimalang di samping Metropolitan Mal (MM). Jika tidak efektif karena beban kendaraan yang cukup banyak, maka akan ada sodetan di depan MM langsung menuju ke Kalimalang.

    Opsi kedua ini, kata Johan, membutuhkan traffic light karena menggunakan jalan sisi Mega Bekasi Hypermall. Selain itu, menurut dia, harus ada penyesuaian jalan yang menghubungkan dua jalan.

    Sebetulnya, rekayasa ini telah dibahas dengan dibangunnya fly over atay underpass tapi sampai sekarang belum teralisasi. "Praktiknya nanti dari jalan sisi Giant (Mega Bekasi Hypermall) itu bisa lurus langsung ke Kalimalang walau pun dia tidak simetris," kata Johan.

    Proyek Tol Becakayu tahap pertama dirampungkan sampai dengan Bekasi Barat di Jalan Ahmad Yani. Titik keluar masuk kendaraan menuju ke jalan tol itu berada di Jalan Hasibuan. Targetnya rampung pada tahun ini. Adapun tahap berikutnya sampai dengan Tambun mulai digarap setelah tahap pertama selesai.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.